Oleh: Saripudin, Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Provinsi Papua

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-2/PB/2023 tentang Pembentukan Shadow Organization pada Kanwil DJPb menjadi landasan hukum dan kebijakan organisasi dalam memperkuat serta mewujudkan DJPb sebagai Treasurer, Regional Chief Economist (RCE), dan Financial Advisor. Hal ini sejalan dengan tujuan implementasi Shadow Organization, antara lain menyelaraskan organisasi untuk menjawab tantangan dalam jangka pendek, menggambarkan tugas instansi vertikal secara utuh, memetakan tugas instansi vertikal, menyelaraskan dengan arah pengelolaan SDM, dan meningkatkan output melalui implementasi pola kerja baru.

Oleh: Rahmad Dian Afryansyah, Kasi PSAPP Kanwil DJPb Provinsi Aceh

Penghujung tahun lalu, permasalahan Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran (SiLPA) menjadi isu hangat di tengah masyarakat Aceh. Hal ini disebabkan oleh makin meningkatnya jumlah SiLPA dari APBD seluruh pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ada di Aceh dari tahun ke tahun. Sampai dengan akhir tahun 2021, saldo SiLPA seluruh pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota mencapai Rp5,31 Triliun. Hal ini merupakan jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan total belanja APBD 2020 yang berjumlah Rp41,94 Triliun (12,66% dari belanja).

Oleh: Amdi Noviwijaya Kepala Seksi Analisa, Statistik, dan Penyusunan Laporan Keuangan Kanwil DJPb Provinsi Papua

Di dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Presiden juga menguasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Tak terkecuali Presiden juga menyerahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Oleh: Sarimin¹, Khusnul Fuad² dan Bulan Indah Purnama Siregar³

Kanwil DJPb Provinsi Riau

Kementerian Keuangan, khususnya DJPb, menorehkan kesuksesan besar saat menutup tahun 2022 dan mengawali tahun 2023 dengan mampu menyalurkan gaji PNS Pusat tepat pada tanggal 1 Januari 2023, meskipun tanggal merah, dan mampu menyalurkan DAU ke Pemda di hari kerja pertama. Namun, prestasi itu menjadi tidak berarti di Pemda karena masih terjadi keterlambatan pembayaran gaji PNS Pemda bulan Januari 2023. Hal ini terjadi akibat SOP di Pemda yang belum menyesuaikan inovasi itu dan diperparah dengan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), yang wajib digunakan oleh Pemda, ternyata juga tidak mengalami perbaikan. “Bencana” keterlambatan pembayaran gaji PNS Pemda di awal tahun 2022 lalu masih terulang di awal 2023 ini. Keterlambatan ini tentu menjadi hal yang bisa mencoreng citra DJPb, mengingat komunikasi di Pemda tidak selalu berjalan baik dan tidak jarang DJPb menjadi kambing hitam.

Oleh: Andi Dzul Ikhram Nur, Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 tentang Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, diatur bahwa persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD berusia minimal 7 tahun. Merujuk pada ketentuan tersebut, dapat dikalkulasikan bahwa dengan masa pendidikan SD sampai dengan selesai SMA yang memerlukan sekurang-kurangnya 12 tahun masa pendidikan, maka di usia 19 tahun seseorang telah menamatkan masa pendidikan SMA-nya. Tidak hanya terkait pendidikan, di usia 19 tahun, seseorang telah dianggap cakap untuk mengambil keputusan yang penting dalam hidupnya, sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa batasan usia nikah, baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.

Oleh : Muhammad Saiful Bahri, Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal KPPN Bitung

Ditjen Perbendaharaan (DJPb) identik dengan pekerjaan sebagai bendahara negara. Bendahara identik dengan seseorang yang diberi tanggung jawab mengelola keuangan sebuah institusi. Begitu juga dengan DJPb diserahi tugas sebagai Bendahara Negara. Dulu bendahara negara menggunakan teknologi sederhana untuk mendukung pekerjaannya. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban atau pelaporan atas pekerjaan yang dilaksanakan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, pekerjaan bendahara yang semula manual sudah bisa dikerjakan oleh mesin. Ini yang menjadi tantangan apakah dengan diambil alih oleh mesin, para pegawai DJPb tetap bisa mempertahankan eksistensinya. Disrupsi teknologi jika dihadapi dengan pesimistis tentunya akan menghasilkan anggapan bahwa penggunaan teknologi ini merampas pekerjaan manusia. Namun, bila dihadapi dengan pikiran dan mindset yang terbuka tentunya penerapan teknologi ini menjadi pemicu bagi insan perbendaharaan untuk meng-upgrade skill dan meningkatkan kompetensi agar bisa mengikuti perkembangan teknologi. Manusia jangan sampai dikendalikan oleh mesin, justru manusialah yang mengendalikan mesin agar bisa bekerja sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Oleh: Endah Sari Utami, Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Metro

Sejak bergulirnya reformasi birokrasi pada tahun 2002, Kementerian Keuangan terus melakukan penyempurnaan proses bisnis. Salah satu proses bisnis yang mendapatkan perhatian khusus adalah pengelolaan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja yang mengelola dana APBN. Hal ini karena Uang Persediaan sangat rentan terhadap penyelewengan. Kondisi ini dibuktikan dengan dijadikannya Pengelolaan Kas dan Rekening oleh Bendahara sebagai temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dalam tiga tahun terakhir.