Oleh: Andi Kurnia, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Jakarta VII 

Pemberian bantuan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat secara umum sering kita dengar, baik itu dari media cetak, televisi, maupun online. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Biasanya bantuan-bantuan sosial tersebut akan diberikan oleh pemerintah ketika terjadi kelangkaan atau kesulitan yang berdampak secara luas, dengan tujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya. Contohnya bantuan sembako minyak goreng yang diakibatkan melambungnya harga minyak goreng beberapa waktu lalu, kemudian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dikeluarkan karena efek dari kenaikan harga BBM di dalam negeri. 

Oleh: M. Nur Hidayat, Kepala Subbagian Umum KPPN Kotabaru

Pasca-kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diumumkan oleh Pemerintah Pusat pada saat pandemi Covid19 belum mereda, muncul kepanikan pada masyarakat luas akibat dari penerapan kebijakan tersebut. Kenaikan dari harga keekonomian BBM otomatis akan menggerus pendapatan dan daya beli masyarakat. Harga BBM merangkak naik karena kondisi harga minyak mentah acuan global menguat sebab prospek berkurangnya pasokan akibat pemangkasan produksi OPEC+ serta konflik perang Rusia dengan Ukraina yang berkepanjangan. Imbas kenaikan BBM menghasilkan efek kejut pada masyarakat kota dengan tingkat mobilitas tinggi yang sepadan dengan tingkat kebutuhan BBM. Tak terkecuali di Kabupaten Kotabaru, efek kenaikan BBM mendorong penurunan tingkat mobilitas dan daya beli masyarakat. Tidak hanya itu, kenaikan harga BBM tersebut mendorong biaya transportasi jalur udara dan darat sebagai alat transportasi utama manusia dan barang kebutuhan masyarakat dari supplier ke konsumen akhir menjadi mahal.

Oleh: Sarimin (Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IA Bidang PPA I) dan Ditta Arbilla Pratiwi (Pelaksana pada Bidang PPA I Kanwil DJPb Provinsi Riau)

Kado ulang tahun Menteri Keuangan untuk DJPb pada 27 Januari 2022 adalah mandat Reformasi Jilid II untuk dapat mempertajam kemampuan analisis data dan kemampuan intelektual yang cerdas, sehingga dapat memanfaatkan informasi dan data yang terus berkembang untuk menjadi Bendahara yang baik dan kredibel. Secara lebih detail, Menteri Keuangan meminta agar DJPb tidak hanya menjadi kasir yang hanya membayar bila ada permintaan, tetapi lebih jauh menjadi seorang Bendahara yang turut memberikan peran pembinaan kepada Pemda. Hal itu menegaskan peran DJPb, lebih spesifik Kanwil DJPb, sebagai Wakil Kementerian Keuangan di daerah dan peran sebagai Regional Chief Economist (RCE). Pada masa pergantian Direktur Jenderal Perbendaharaan, dalam arahan perdana Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti tanggal 3 November 2022, mandat tersebut makin diperkuat bahkan makin dipertegas dengan istilah menjadi Financial Advisor di daerah.

Oleh: Warnoto, Kasi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur

Pemerintah Daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Pemda dituntut untuk memiliki sistem informasi keuangan yang memadai. Laporan keuangan Pemda merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemda harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. 

Oleh: Febe Debora Sinlaeloe, Kepala Seksi Bank KPPN Jakarta V

Saat ini, Indonesia menjadi tuan rumah sebuah perhelatan akbar tingkat dunia yaitu Group of 20 atau G20, yang berlangsung sejak tanggal 1 Desember 2021 hingga akhir bulan November 2022 mendatang. G20 merupakan forum kerja sama 20 ekonomi utama dunia, yang memiliki fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. Kesempatan ini merupakan pertama kalinya Indonesia memegang Presidensi G20, yang menjadi sejarah baru bagi Indonesia. 

Reformasi bidang keuangan negara ditandai dengan terbitnya paket tiga UU bidang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Tujuan reformasi tersebut menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih dari korupsi (clean government) untuk memastikan keamanan aset negara dan tidak terjadi kerugian negara. Selanjutnya, seluruh proses dalam pembayaran tagihan kepada negara, telah dilakukan tahapannya dengan benar. Dari mulai perencanaan sampai dengan pembayaran, baik yang keluar dari Bendahara Umum Negara (BUN) maupun Bendahara Pengeluaran.

Oleh: Abd Gafur, Kanwil DJPb Provinsi Kalsel

Dalam sebuah kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyentil Kementerian/Lembaga (K/L) yang terlalu sering melakukan revisi DIPA. Alasannya sederhana saja, kalau tidak bisa merencanakan anggaran, kenapa harus diberi anggaran. Tentu saja hal ini patut menjadi perhatian serius semua pihak. Terlalu sering melakukan revisi DIPA menjadi salah satu indikasi ketidakmampuan Satuan Kerja (Satker) K/L merencanakan anggaran dan mendesain program kerjanya dengan baik.

Oleh: Andi Dzul Ikhram Nur, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

Melindungi segenap tumpah darah Indonesia merupakan salah satu dari beberapa tugas negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Frasa lengkapnya yaitu “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.