Oleh: Mangappu Pasaribu, Kepala Seksi Bank, KPPN Medan II

Albert Einstein berkata bahwa yang disebut dengan kegilaan adalah melakukan hal yang sama secara berulang-ulang tetapi mengharapkan hal yang berbeda. Sistem desentralisasi fiskal telah diterapkan selama lebih dari dua dekade di Indonesia. Dalam implementasinya, desentralisasi fiskal belum optimal dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Hal itu mungkin terjadi karena belum terjalin sinergi antara kebijakan fiskal nasional dengan pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah. Jika desentralisasi fiskal terus dijalankan dengan kebijakan dan formulasi yang sama, maka tujuan desentralisasi fiskal dalam rangka pemerataan pembangunan nasional hanya akan menjadi angan-angan belaka. 

DJPb Dukung Misi Ganda Program Kartu Prakerja

Oleh: I Nyoman Enri Suryanata Sulendra, Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I A, Kanwil DJPb Provinsi Aceh

DJPb memainkan peran yang sangat krusial dalam akselerasi realisasi dan penyaluran bantuan pemerintah dengan skema baru dalam bentuk Program Kartu Prakerja. Program ini telah menjadi instrumen yang secara luar biasa berhasil mewujudkan misi ganda pemerintah dalam kebijakan belanja di bidang perlindungan sosial selama masa pandemi Covid-19.

Oleh: Gema Otheliansyah, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan

Pandemi sudah hampir dua tahun berjalan, tetapi dampaknya masih terasa di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Selatan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus meluncurkan berbagai program mengatasi dampak tersebut. Perlindungan sosial menjadi salah satu konsentrasi alokasi dana PEN, antara lain melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai  (BLT) dari Dana Desa. BLT sebagai bagian perlindungan sosial diharapkan mengurangi dampak pandemi yang dirasakan masyarakat.  Agar termanfaatkan dengan baik, terus-menerus dilakukan langkah-langkah optimalisasi penyaluran Dana Desa dan BLT Desa dengan akuntabilitas yang tinggi.

Masih rendahnya pemahaman terhadap pengelolaan Dana Desa memunculkan kerentanan dalam pengelolaan APBDes, khususnya anggaran yang bersumber dari Dana Desa. Potensi penyimpangan yang terjadi masih relatif tinggi. Bahkan stigma bahwa Dana Desa ialah Dana Kepala Desa pun terjadi, sehingga berdampak pada kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Muncul berbagai kasus hukum yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa yang telah diungkap oleh penegak hukum maupun dilaporkan oleh masyarakat. 

(Oleh: Sigid Mulyadi, Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah)

Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik Jawa tengah, jumlah penduduk miskin perdesaan di Jawa Tengah pada bulan September 2021 turun sebanyak 114,51 ribu orang jika dibandingkan pada Maret 2021, yaitu dari 2,20 juta orang menjadi 2,09 juta orang. Secara persentase, jumlah penduduk miskin perdesaan turun dari 13,07% menjadi 12,44%.

Di tengah terpaan wabah Covid-19, capaian ini tentu sangat menggembirakan. Penurunan jumlah penduduk miskin perdesaan itu mengindikasikan bahwa berbagai upaya pemerintah melalui kebijakan fiskal, di antaranya jaring pengaman sosial mampu menekan angka kemiskinan. Salah satu jaring pengaman sosial yang menyentuh masyarakat perdesaan secara langsung adalah bantuan langsung tunai desa (BLT desa).