Delapan Belas Tahun DJPb Menuju Peran yang Makin Besar

Setiap tanggal 14 Januari, DJPb berulang tahun dan diperingati sebagai Hari Bakti Perbendaharaan. Tahun 2022 ini, usia DJPb genap 18 tahun. Umpama manusia, usia 18 adalah masa remaja yang telah beranjak dewasa, yang biasanya merupakan saat seseorang mencari jati diri. Di umur ini, seseorang akan meninggalkan masa SMA dan masuk ke perguruan tinggi. Ia akan menjalani setengah kehidupan yang sebenarnya karena mulai dibebani tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya. 

Tahun 2021 lalu, kita menemukan satu idiom baru yang membuka peluang makin besar bagi peran dan tanggung jawab DJPb di kancah regional dan nasional. Idiom baru itu adalah regional chief economist (RCE). Besarnya dorongan dan komitmen pimpinan terhadap fungsi RCE ini menunjukan tingginya ekspektasi terhadap peran unit DJPb yang perlu diamplifikasi ke publik. Maka dari itu, hal ini bisa menjadi titik awal untuk mulai mengganti mimpi DJPb ke depan. 

Mimpi atau visi DJPB selama ini, yaitu menjadi pengelola perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia, rasanya sudah tercapai. Implementasi SPAN, SAKTI, MPN G3, Pengelolaan Kas Modern, sudah berjalan dengan baik. Unit-unit DJPb juga sudah berhasil memperoleh sertifikat ISO dan sudah banyak yang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah  Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Kita bisa mengatakan bahwa pengelolaan treasury kita sudah setara dengan negara maju lainnya. Oleh karena visi tersebut sudah terwujud, maka saatnya pada usia yang ke-18 ini, DJPb kembali mengubah mimpi menuju ke mana atau menjadi apa dalam beberapa tahun ke depan. Mimpi atau visi itu nanti tentu akan mencerminkan peran dan tanggung jawab yang lebih besar dan makin menantang.

Di tengah upaya penguatan peran dan fungsi unit vertikal DJPb, ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Prof. Rhenald Kasali. Pada era sekarang, pada perkembangan dunia digital yang makin maju dan adaptasi terhadap pandemi, manusia ternyata dapat dikelompokan menjadi dua bagian. Kelompok pertama adalah mereka yang lebih suka membawa cerita, pemikiran, ide dan gagasan masa lalu ke masa sekarang, yang kemudian dikenal sebagai the story of yesterday. Mereka masih beranggapan bahwa masa depan manusia adalah pengulangan masa lalu. Padahal, kenyataannya masa depan sangat berbeda dengan sekarang apalagi masa silam. Kelompok kedua adalah mereka yang mempunyai impian, visi jauh ke masa depan dan berusaha membawa mimpi itu ke masa kini untuk diwujudkan. Inilah yang disebut sebagai the story of tomorrow.

Dua kelompok ini ada dalam setiap komunitas dan organisasi, yang berujung pada dinamika ide dan pemikiran. Keberadaan dua kelompok ini biasanya dapat ditandai dari usia orang-orang yang berada dalam organisasi itu. Artinya, komposisi SDM-nya merupakan percampuran lintas generasi. Komposisi lintas generasi ini juga terjadi di DJPb. Bila dirinci, SDM DJPb terdiri dari pegawai yang berusia <= 30 tahun mencapai 30%, usia 31-40 tahun sebanyak 26%, umur 41-50 tahun sebesar 20% dan usia >50 tahun sebanyak 24%. Beragamnya generasi ini sebaiknya tidak hanya dilihat dari sisi pengelolaan SDM, tetapi bagaimana kita melihat dinamika pemikiran yang sebenarnya bertumpu pada tujuan yang sama dan mulia, yaitu kecemerlangan organisasi.

Pembagian dua kelompok manusia dan keberadaan SDM lintas generasi tersebut sudah barang tentu menjadi tantangan bagi DJPb, bagaimana mewujudkan harmoni antara dua gagasan tersebut. Namun yang perlu menjadi catatan, bagaimanapun ke depan organisasi ini perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. The story of tomorrow agar menjadi pilihan dan pijakan untuk membawa organisasi ini mampu memberikan peran lebih besar bagi kesejahteraan rakyat. Dan sepertinya, pilihan itu sudah on the track

Selama ini kita melihat dan mengalami sendiri bahwa organisasi DJPb senantiasa dinamis, terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memberikan kontribusi maksimal dan terbaik bagi rakyat. Dari masa ke masa, tantangan dalam pelaksanaan APBN bukan makin berkurang, justru makin bertambah. Apalagi dengan terpaan pandemi, di mana APBN menjadi tumpuan dan katalisator dalam pemulihan ekonomi.

Meski terus menunjukkan adanya perbaikan dari pola penyerapan anggaran, tantangan lambatnya penyerapan masih saja terjadi dari tahun ke tahun. Masih banyak satker dan pemda yang baru mengajukan pencairan pada ujung batas akhir penyaluran. Akibatnya, terjadi penumpukan dan realisasi yang tidak optimal. Seperti yang terjadi di beberapa provinsi selama lima tahun terakhir, penyaluran DAK Fisik tidak pernah mencapai 100%, selalu berada di angka 90% dari alokasi. Belum lagi permasalahan internal satker dan pemda yang masih saja menjadi kendala dalam penyerapan belanja.

Sejatinya, para insan perbendaharaan sejauh ini telah menunjukkan kinerja yang baik dalam mendorong stakeholders. Kita tak pernah lelah untuk selalu berkoordinasi dan mengejar-ngejar mereka untuk segera mencairkan anggarannya. Dengan telaten, kita mengajari satker dan pemda dalam penggunaan aplikasi untuk pengajuan pencairan dana. Dengan sabar pula kita menjawab pertanyaan yang berulang-ulang saat mereka berkonsultasi atas permasalahan yang mereka hadapi.

Dari semua tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, kita sudah bisa mengidentifikasi sumber utama penyebab keberhasilan maupun kekurangan pada suatu satker atau pemda. Kunci kesuksesan dalam penyerapan belanja tidak lain adalah komitmen pimpinan satker atau pimpinan daerah. Komitmen ini yang perlu kita tumbuhkan dan perkuat. Dan sudah tentu, kita selaku insan perbendaharaan harus proaktif mendorong komitmen para pimpinan itu. 

Jika dahulu kita sangat low profile, selalu di belakang layar, karena merasa sangat dibutuhkan, saatnya kini kita perlu keluar menjemput bola. Kita perlu memeras tenaga dan pikiran untuk menciptakan inovasi mendorong percepatan belanja bagi pemulihan ekonomi. Kita tak bisa lagi mengandalkan sekadar surat-menyurat dan koordinasi temporer. Kita perlu menumbuhkan mental baja untuk tidak bosan-bosannya mendorong satker dan pemda merealisasikan anggarannya. Tentu, bukan sekedar mendorong, tetapi bagaimana kita membina mereka, mengajari mereka untuk spending better dengan tetap menjaga integritas. 

Tampaknya kado Hari Bakti Perbendaharaan tahun 2022 ini bukanlah sebuah hadiah untuk kita berleha-leha. Justru di usia yang makin dewasa ini, kado itu berupa tanggung jawab yang makin besar, yaitu bagaimana meningkatkan kinerja satker dan pemda dalam pelaksanaan anggaran serta mendorong pemda mewujudkan kualitas layanan publik yang makin baik.

 

Oleh: Sigid Mulyadi, Kepala Seksi Pembinaan PA II Kanwil DJPb Jateng

Disclaimer: “Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan instansi/organisasi manapun.

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

Search