Oleh: Achmat Subekan (Widyaiswara Ahli Utama, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan)

Kata kepo merupakan ungkapan yang relatif baru dalam bahasa Indonesia, mulai populer di tahun 2005 (Stevani, 2022). Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai  rasa ingin tahu yang berlebihan tentang kepentingan atau urusan orang lain. Dengan arti tersebut, kata kepo memiliki konotasi negatif, ingin mengetahui urusan dan kepentingan orang lain yang bukan urusan dan keperluannya. Sementara itu, kata tutup mata merupakan kata majemuk dengan makna tidak mau tahu mengenai sesuatu yang sebenarnya diketahui. Pada dasarnya, yang bersangkutan mengetahui dengan sebenar-benarnya, tetapi pura-pura tidak tahu. 

Oleh: Mada Maharani (KPPN Mataram)

Keuangan daerah adalah tulang punggung pembangunan berkelanjutan suatu wilayah. Keberlanjutan keuangan daerah bukan hanya tentang mengelola uang dengan bijak, tetapi juga tentang memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan layanan esensial kepada masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi. Keuangan yang berkelanjutan menciptakan stabilitas dan memungkinkan inovasi yang diperlukan untuk masa depan yang lebih baik. Peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) selaku Financial Advisor tidak bisa dianggap enteng. Dalam upaya mencapai keberlanjutan keuangan daerah, peran Financial Advisor menjadi kunci yang tak tergantikan. Bukan sekadar penasihat keuangan, melainkan garda terdepan dalam menjaga stabilitas keuangan pemerintah daerah. 

Oleh: Andi Kurnia, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Jakarta VII

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita mendengar atau terlibat secara langsung pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan membangun sesuatu. Membangun sesuatu yang dimaksud adalah membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada, atau dalam artian membuat suatu wujud atau fisik. Pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seperti halnya pembangunan gedung pemerintah dan pembangunan jalan bila diperhatikan adalah hal yang biasa pada era modern ini. Apalagi Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pembangunan fisik di segala sektor, baik itu jalan, gedung, maupun transportasi. 

Oleh: Muhammad Arif (Kepala Bidang SKKI Kanwil DJPb Provinsi Aceh)

Manajemen risiko dan pengendalian internal sangat esensial untuk mendeteksi risiko sedini mungkin (early detection of risks). Kementerian Keuangan telah mengimplementasikan manajemen risiko dan pengendalian internal serta melakukan beberapa kali penyempurnaan regulasinya sejak tahun 2016. Regulasi manajemen risiko dan pengendalian internal terkini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan PMK Nomor 477 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun petunjuk teknis manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 252 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. 

Oleh Havez Annamir (Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu)

Desentralisasi adalah konsep yang mengacu pada pemberian kewenangan kepada daerah atau wilayah dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Dalam buku yang berjudul “Economist” Prof. Paul Smoke melihat otonomi daerah sebagai mekanisme yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan pengembangan daerah. Menurutnya, dengan memberikan kekuasaan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, otonomi menyediakan peluang pemanfaatan sumber daya lokal secara lebih efisien dan mendorong investasi di tingkat regional. Dengan memiliki kendali atas sumber daya dan potensi wilayahnya, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan karakteristik ekonomi dan peluang yang ada.