Oleh: Gema Otheliansyah, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan
Pandemi sudah hampir dua tahun berjalan, tetapi dampaknya masih terasa di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Selatan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus meluncurkan berbagai program mengatasi dampak tersebut. Perlindungan sosial menjadi salah satu konsentrasi alokasi dana PEN, antara lain melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa. BLT sebagai bagian perlindungan sosial diharapkan mengurangi dampak pandemi yang dirasakan masyarakat. Agar termanfaatkan dengan baik, terus-menerus dilakukan langkah-langkah optimalisasi penyaluran Dana Desa dan BLT Desa dengan akuntabilitas yang tinggi.
Masih rendahnya pemahaman terhadap pengelolaan Dana Desa memunculkan kerentanan dalam pengelolaan APBDes, khususnya anggaran yang bersumber dari Dana Desa. Potensi penyimpangan yang terjadi masih relatif tinggi. Bahkan stigma bahwa Dana Desa ialah Dana Kepala Desa pun terjadi, sehingga berdampak pada kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Muncul berbagai kasus hukum yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa yang telah diungkap oleh penegak hukum maupun dilaporkan oleh masyarakat.