Oleh: Muhammad Fahmi Trisnadi - Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)

Akhir-akhir ini cuaca tak menentu. Siang hari panas terik, menjelang sore mendung mulai bergelayut. Menciptakan ketidakpastian, seperti halnya beban pekerjaan yang terus bertambah. Di kantor, para pegawai sibuk menyelesaikan tugas demi tugas, meski sumber daya manusia (SDM) makin terbatas. Setiap pegawai harus beradaptasi dan bekerja lebih efisien di tengah tuntutan yang semakin tinggi. Seolah-olah, setiap pegawai harus menemukan cara baru untuk menjaga roda organisasi tetap berputar. Dalam menghadapi tantangan seperti ini, Jepang telah mengembangkan pendekatan Lean Staffing Model. Model ini sudah diterapkan Jepang di berbagai sektor untuk mengatasi keterbatasan SDM tanpa mengorbankan produktivitas sehingga organisasi dapat memanfaatkan setiap pegawai secara maksimal, mengurangi pemborosan, dan memastikan efisiensi tetap terjaga.

oleh Dinar Rafikhalif, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat posisinya sebagai salah satu pilar ketahanan pangan nasional. Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2023 yang dirilis Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jawa Tengah berhasil menduduki peringkat kedua secara nasional dengan skor 84,80, hanya terpaut 2,85 dari Bali di posisi pertama. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencatat skor 82,95. Seluruh komponen IKP di Jawa Tengah mencatatkan skor di atas 80, yaitu ketersediaan (87,69), keterjangkauan (83,44), dan pemanfaatan (83,61). Capaian ini menegaskan peran strategis provinsi ini dalam menopang ketahanan pangan nasional.

oleh Muhammad Nur, Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B Kanwil DJPb Provinsi Riau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu merancang program-program yang memiliki output yang terukur dan memiliki dampak terbaik bagi pencapaian tujuan-tujuan bernegara itu. Pada konteks ini, maka APBN harus dikelola secara prudent, transparan, dan akuntabel. Maka, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran juga menjadi bagian penting untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia.

oleh Muhammad Fahmi Trisnadi, Pelaksana pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

Setiap kali pergantian tahun, mal-mal selalu dipenuhi oleh semarak suasana yang berbeda. Lampu-lampu tambahan gemerlap menghiasi setiap sudut, menciptakan atmosfer meriah yang penuh harapan. Langkah kaki para pengunjung menggema di lantai marmer mengilap, sementara alunan musik pop “Memori Baik” dari Sheila on 7 ft. Aishameglio, membahana. Poster-poster besar dengan tulisan “Sale” dan “Diskon” menggoda siapa saja yang lewat. 

Oleh: Sigid Mulyadi, Kepala KPPN Tanjung

Dana Desa adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran. Dengan alokasi yang terus meningkat, dari Rp70 triliun pada 2023 menjadi Rp71 triliun pada 2024, Dana Desa tidak hanya menjadi alat pembangunan, tetapi juga menyimpan potensi perpajakan. Faktanya, potensi ini masih terbuka ruang untuk digarap secara lebih optimal. Artikel ini akan menceritakan dan membahas bagaimana upaya KPPN Tanjung bersama KPP Pratama Tanjung menggali potensi perpajakan dari Dana Desa melalui kegiatan data analitik.

Oleh: Imam Nur Arifin, Pranata Humas Penyelia pada Setditjen Perbendaharaan

Sejak era reformasi pada tahun 1998, pemerintah Indonesia telah berbenah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Di antaranya melalui perbaikan akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan yang ditandai dengan terbitnya paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan. Di sisi lain, dalam rangka mewujudkan transparansi pengelolaannya, pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Oleh: Nabila Qurota Annisa, Pelaksana KPPN Jambi

Pada era transformasi digital kita tidak asing dengan istilah “data is the new oil”. Analogi ini menunjukkan penting dan berharganya data dalam mendukung perekonomian, sama seperti minyak. Hal ini dapat terjadi apabila data yang dipersiapkan telah melalui beberapa proses, sama seperti pengekstrakan minyak sebelum digunakan pada mesin-mesin. Data mentah yang akan digunakan harus diekstrak atau dikumpulkan dari berbagai sumber seperti dari aplikasi, internet of things (IoT), survei, dan open data.

Oleh: Fahmi Trisnadi, Pelaksana pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

Masa transisi pemerintahan sering dianggap membawa angin segar berupa harapan baru. Namun demikian, tak jarang pula menimbulkan berbagai tantangan yang dapat memengaruhi berbagai sektor. Sebagai contoh, saat transisi dari Presiden Barack Obama ke Donald Trump di Amerika Serikat pada tahun 2016-2017. Pergantian itu membawa perubahan signifikan dalam isu imigrasi, perdagangan, dan lingkungan. Pemerintah Amerika Serikat saat itu menerapkan kebijakan tarif 25% pada barang-barang Tiongkok senilai sekitar US$250 miliar, menyebabkan ketegangan perdagangan kedua negara. Selain itu, masa transisi juga menciptakan perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan. Hal ini ditandai dengan rotasi atau pengunduran diri lebih dari 40 pejabat tinggi dalam beberapa bulan pertama pemerintahan Trump.