Oleh: Fahmi Trisnadi, Pelaksana pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

Masa transisi pemerintahan sering dianggap membawa angin segar berupa harapan baru. Namun demikian, tak jarang pula menimbulkan berbagai tantangan yang dapat memengaruhi berbagai sektor. Sebagai contoh, saat transisi dari Presiden Barack Obama ke Donald Trump di Amerika Serikat pada tahun 2016-2017. Pergantian itu membawa perubahan signifikan dalam isu imigrasi, perdagangan, dan lingkungan. Pemerintah Amerika Serikat saat itu menerapkan kebijakan tarif 25% pada barang-barang Tiongkok senilai sekitar US$250 miliar, menyebabkan ketegangan perdagangan kedua negara. Selain itu, masa transisi juga menciptakan perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan. Hal ini ditandai dengan rotasi atau pengunduran diri lebih dari 40 pejabat tinggi dalam beberapa bulan pertama pemerintahan Trump.

Oleh: Wisnhu Chrisnur Cahya, pelaksana tugas belajar

Sore itu hujan turun di Stasiun Lempuyangan. Aku berdiri di peron keberangkatan, sesekali tempias air hujan menerpa wajahku. Tepat pukul 15.10 kereta tiba di peron 1. Seperti halnya kereta yang berjalan di atas rel, begitulah kehadiran teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI). Ia berjalan di jalur yang manusia ciptakan, mempercepat perubahan di berbagai aspek kehidupan. Rel yang terarah mencerminkan bahwa meskipun AI perlahan mengubah setiap aspek kehidupan, ia tetap bergantung pada kendali manusia. Namun, seperti hujan yang bisa menghambat perjalanan, AI pun membawa tantangan yang menawarkan peluang besar, terutama dalam upaya global menuju Net Zero Emission. Sedangkan kita, seperti penumpang yang menunggu di peron, berharap AI membawa kita ke masa depan yang lebih baik, tanpa kehilangan arah.

Oleh: Royikan, Kepala KPPN Ternate

Pengelolaan Keuangan Negara khususnya dalam mekanisme pembelanjaan dituntut untuk makin transparan, akuntabel, dan dapat dengan mudah dipertanggungjawabkan. Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah merilis aplikasi dan bekerja sama dengan pihak ketiga agar pembelanjaan pemerintah dapat dilakukan secara digital seperti melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), platform marketplace Digipay, dan pembayaran secara nontunai atau yang lebih sering disebut dengan Cash Management System (CMS).

Oleh: Mahpud Sujai, Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang berlangsung pada bulan September lalu telah berjalan secara sukses dan lancar. Kesuksesan penyelenggaraan PON XXI yang berlangsung di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara tersebut tidak hanya di sisi prestasi dan penyelenggaraan, tetapi juga dampak turunan yang ditimbulkan olehnya.

PON XXI melibatkan lebih dari 12.919 atlet yang berasal dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari jumlah atlet peserta PON tersebut, 6.294 atlet bertanding di wilayah Aceh dan 6.625 atlet bertanding di wilayah Sumatera Utara. Jika dihitung dengan official dan pendukung serta simpatisan, jumlah masyarakat yang berkunjung ke Aceh diperkirakan mencapai hingga 20 ribu orang selama berlangsungnya PON.

Oleh: Dedi Supriadi, Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I D Kantor Wilayah DJPb Provinsi Maluku Utara

Sebagai organisasi yang eksis di era modern, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mempunyai komposisi pegawai yang beragam dari empat tipe generasi, yaitu Generasi Baby Boomers, Generasi X, Generasi Milenial, dan Generasi Z. Keberagaman tipe generasi tersebut memunculkan adanya dinamika lingkungan kerja yang lebih kompleks. Hal ini disebabkan setiap generasi mempunyai ekspektasi, tata nilai, dan pendekatan yang berbeda dalam bekerja. Dampak lanjutan dari dinamika lingkungan kerja tersebut adalah hadirnya tantangan terkait bagaimana menjaga produktivitas pegawai multigenerasi.

Oleh: Abd Gafur, Kepala Seksi PPA II B Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara

Pada Sidang Kabinet Paripurna perdana lalu, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi dalam mengelola anggaran. Instruksinya tegas, agar seluruh resources difokuskan pada pembangunan kesejahteraan rakyat. Presiden meminta para menteri untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, seminar, dan perjalanan dinas. Kegiatan yang bersifat formalitas dan tidak memiliki direct impact diminta untuk ditiadakan.

Oleh: Samsudin, Kepala KPPN Fak-Fak

Ada sebuah kegiatan menarik dari Kawasan Indonesia Timur pada kuartal III Tahun 2024 kemarin, tepatnya di Kota Fak-Fak, yaitu kegiatan Pemberdayaan UMKM yang dipadukan dengan kampanye dan aksi Pelestarian Lingkungan. Kegiatan ini bertema “Kitorang Peduli UMKM Lokal dan Lingkungan”, diselenggarakan oleh Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Papua Barat berkolaborasi dengan Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Pemerintah Daerah Kabupaten Fak-Fak, Perum Bulog, Bank Himbara, Lembaga Perempuan Adat Papua (LAPEPA), PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Oleh: Sigid Mulyadi, Kepala KPPN Tanjung

Sebagai unit Kemenkeu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), memiliki peranan penting dalam mendukung program-program yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidato perdananya, Presiden Prabowo menekankan berbagai fokus strategis seperti penguatan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, kedaulatan pangan dan energi, pemberantasan korupsi, serta stabilitas sosial.