Oleh: Artha Febrianty Gultom, KPPN Balige

Integritas dan cahaya memiliki esensi yang sama. Setiap manusia memiliki ketergantungan hidup terhadap dua hal tersebut. Cahaya matahari merupakan sumber utama di bumi yang tidak hanya memberikan cahaya dan panas, tetapi juga mendukung kehidupan. Sama halnya dengan integritas yang menjadi fondasi utama bagi setiap organisasi atau instansi, tidak hanya memberi arah dan motivasi, tetapi juga mendukung keberhasilan target kinerja yang telah ditetapkan. 

Oleh: Fahmi Trisnadi, Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat DJPb

Kereta MRT Jakarta melaju cepat meninggalkan stasiun ASEAN, mengantarkan saya dan penumpang dari berbagai sudut kota menuju tujuan masing-masing. Di dalam gerbong, sebagian orang asyik menatap ponsel, sementara yang lain hanya diam, menikmati pemandangan gedung-gedung tinggi yang membentang di luar jendela. 

Pemandangan kota yang terus berkembang dan penuh dinamika ini menunjukkan bagaimana pengembangan infrastruktur yang terencana dan pengelolaan keuangan negara yang baik dapat mempercepat pertumbuhan. Namun, juga merefleksikan pertumbuhan ekonomi yang tidak selalu merata antara kota dan pedesaan, pusat dan daerah, core dan periphery. Seperti halnya jalur MRT yang masih terbatas, tantangan dalam pengelolaan keuangan subnasional atau keuangan daerah di kawasan ASEAN juga masih jauh dari selesai. Kesenjangan antarwilayah masih ada, dan tantangan alokasi sumber daya menimbulkan ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur, meninggalkan banyak wilayah yang jauh tertinggal dari arus kemajuan.

Oleh: Dedi Supriadi, Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I-D Kantor Wilayah DJPb Provinsi Maluku Utara

Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi salah satu indikator ekonomi yang menarik perhatian banyak ahli ekonomi dan pembuat kebijakan. Dalam tataran ilmu ekonomi, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang menunjukkan dinamika aktivitas perekonomian masyarakat menuju kesejahteraan yang lebih baik. Bagi banyak negara, pertumbuhan ekonomi menjadi parameter utama untuk melihat bagaimana pergerakan perekonomian dapat memengaruhi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan taraf hidup masyarakat.

Oleh: Kunto Aribowo, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Bekasi

Tulisan ini bukan tentang olahraga, melainkan suatu tanggapan atas implementasi peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai Financial Advisor di daerah. Apakah kita sudah siap bergeser (shifting) jenis pekerjaan, yang sebelumnya banyak bersifat administratif menjadi pekerjaan dengan porsi yang lebih banyak berupa kajian/analisis?

Sebagai tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Pimpinan Kementerian Keuangan dalam rangka transformasi dan reformasi kelembagaan pada DJPb, para pimpinan mengharapkan agar DJPb tidak hanya menjadi pengelola perbendaharaan yang tradisional, tetapi juga dapat menganalisis keuangan negara dan mampu berperan sebagai intellectual fiscal leader, Regional Chief Economist, sekaligus Financial Advisor (FA).

Oleh: Joshua Harris Pardamean Samosir, Subbagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian adalah melalui government expenditure. Government expenditure pada prosesnya tidak terlepas dari teknis pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah. Teknis pengadaan barang/jasa pemerintah tentunya menjadi bagian yang perlu dilaksanakan dengan baik untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat. Dalam melaksanakan PBJ, baik instansi pemerintah maupun penyedia memiliki perikatan hukum yang lahir dari kontrak PBJ. Kontrak PBJ menjadi salah satu bagian penting yang sangat memengaruhi terlaksananya proses PBJ.

Oleh: Mohamad Yusuf, Kepala Subbagian Keuangan Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara

Selain memiliki banyak keunggulan, Sumber Daya Manusia (SDM) multigenerasi juga memiliki beberapa tantangan dalam pengelolaannya. Andrea Boatman, seorang penulis di bidang SDM mengungkapkan beberapa tantangan dalam mengelola SDM multigenerasi, antara lain terkait dengan perbedaan gaya komunikasi, stereotipe negatif terhadap kelompok umur yang berbeda, dan ekspektasi yang tidak sama pada pekerjaan. Tantangan-tantangan tersebut saat ini lazim dialami oleh perusahaan maupun instansi pemerintah, tidak terkecuali Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Selain sebagai Treasurer, saat ini DJPb juga mempunyai peran strategis sebagai Regional Economist dan Financial Advisor. Penambahan peran baru tersebut membawa konsekuensi perlunya meningkatkan kompetensi para pegawainya. Untuk menjawab tantangan pengelolaan SDM multigenerasi dalam upaya meningkatkan kompetensi guna mendukung implementasi tugas-tugas baru di DJPb, diperlukan suatu desain pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik DJPb. Tulisan ini menyajikan analisis pengembangan desain pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi SDM multigenerasi yang dapat diadopsi oleh unit kerja lain.

Rachel Dwi Aurindah (Pelaksana pada Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, DJPK) & As'ad Zaenul Arham (Pelaksana pada KPPN Sumbawa Besar, DJPb)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa agar mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Alokasi Dana Desa pada tahun 2024 adalah sebesar Rp71 triliun yang terdiri atas Rp69 triliun untuk Dana Desa Reguler dan Rp2 triliun untuk insentif/tambahan Dana Desa atas kinerja pada tahun berjalan. Dana Desa yang telah disalurkan dikelola oleh Kepala Desa bersama aparatur desa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disepakati bersama. 

Arif Kurniadi, Kepala KPPN Sinjai

Pembangunan ekonomi merupakan proses berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, sebagai salah satu tujuan bernegara sebagaimana UUD 1945. Salah satu indikator tingkat kesejahteraan adalah kemiskinan. Menurut Andrianus dan Alfatih (2023), kemiskinan merupakan derivation of well being (kondisi hilangnya kesejahteraan). Saat ini kemiskinan masih menjadi permasalahan global, terutama di negara-negara berkembang. Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu hal yang penting memperoleh perhatian lebih, karena kemiskinan berdampak pada turunnya kualitas hidup masyarakat yang dapat berakibat pada meningkatnya beban sosial ekonomi, rendahnya partisipasi masyarakat, memburuknya kepercayaan terhadap pemerintah, dan menurunnya mutu generasi yang akan datang.