Oleh I Nyoman Enri Suryanata Sulendra
Kepala Seksi Pelaksanaan Anggaran I A Kanwil DJPb Provinsi Aceh
Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Rukoh di Aceh merupakan salah satu bukti nyata kehadiran pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan dan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Berlokasi di Kabupaten Pidie, megaproyek ini diproyeksikan menjadi motor penggerak perekonomian Aceh pada masa depan, dengan potensi peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Kanwil DJPb Provinsi Aceh bersinergi dengan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Bendungan BWS Sumatera I, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam pengawalan progres fisik dan realisasi keuangan, untuk percepatan ketersampaian manfaat kepada masyarakat.
Bendungan Rukoh ditetapkan sebagai PSN melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020. Bendungan ini mempunyai spesifikasi teknis yang mengagumkan dengan tipe bendungan zonal dan inti tanah kedap air. Tinggi Bendungan Rukoh mencapai 87 meter, panjang puncak total mencapai 220 meter, daya tampungan total 128,65 juta m3, serta luas tampungan pada elevasi normal water level (NWL) mencapai 716,10 Ha.
Pemilihan pembangunan PSN Bendungan Rukoh ini tentunya telah melalui berbagai kajian dan feasibility study yang memadai, mengingat besarnya APBN yang dialokasikan dengan total kontrak mencapai Rp1,56 triliun. Kontrak ini dibagi ke dalam dua paket yaitu paket 1 senilai Rp0,38 triliun, paket 2 sebesar Rp1,13 triliun, dan supervisi sebesar Rp0,05 triliun. Khusus untuk tahun 2023, Anggaran untuk PSN Rukoh mencapai Rp0,96 triliun atau 5,3% dari total anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga di Aceh yang total mencapai Rp18,09 triliun. Hingga 14 Agustus 2023, total progres fisik seluruh paket telah mencapai 57,04% dan progres total realisasi keuangan telah mencapai 51,77%.
Tingginya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan bendungan ini menimbulkan ekspektasi yang tinggi akan dampak positif yang akan diterima oleh masyarakat di kabupaten Pidie pada khususnya, serta Aceh pada lingkup yang lebih luas. Sebagaimana diungkapkan dalam teori kerangka kerja (framework) Kirchner & Charles (2016), pembangunan bendungan mempunyai dampak multidimensional yang meliputi sosio-ekonomi, geopolitik, dan biofisikal. Kerangka ini selanjutnya dikenal dengan nama Integrative Dam Assessment Model (IDAM) sebagaimana gambar berikut:
Berdasarkan Teori Pembangunan Bendungan tersebut, potensi dampak kemanfaatan pembangunan Bendungan Rukoh dapat dipetakan pada bidang ekonomi dan kesejahteraan (Dewi, S. et al., 2022).
Pada Sektor Pertanian, Bendungan Rukoh akan mendukung kestabilan pasokan air irigasi yang mengairi lahan pertanian. Luas Areal Irigasi yang di-cover Bendungan Rukoh mencapai 11,950 Ha. Pasokan air berdampak pada ketahanan produksi pertanian (food estate) dan lapangan pekerjaan terkait. Beroperasinya bendungan rukoh diproyeksikan akan meningkatkan intensitas tanam padi dan palawija pada areal irigasi hingga 300%. Peningkatan intensitas tanam dan kualitas produksi tentu akan berdampak pada meluasnya lapangan kerja di sektor pertanian. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi pertanian akan berdampak pada peningkatan nilai tukar petani menjadi lebih tinggi di pasar komoditas (Strzepek et al., 2008). Dengan demikian, keberadaan bendungan yang beroperasi meningkatkan nilai tukar petani.
Pertumbuhan pada sektor pertanian tersebut juga akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja serta peningkatan aktivitas ekonomi, yang berimbas positif pada peningkatan penghasilan, saving, dan daya beli masyarakat yang semakin tinggi. Dengan demikian, keberadaan Bendungan Rukoh berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat di sekitar bendungan. Selanjutnya, komponen kesejahteraan dapat diukur dari indeks tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran dan gini ratio.
Kehadiran Bendungan Rukoh juga berpotensi menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 1,22 MW. Output daya listrik yang besar ini akan menjamin ketersediaan akses listrik untuk mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, rumah tangga, dan produksi. Keberadaan bendungan mendukung faktor produksi. Keberadaan PLTA akan berdampak signifikan pada sektor sosial dan ekonomi yang direpresentasikan oleh tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang membaik (Mahida & Angguniko, 2018). Dengan demikian, dampak beroperasinya Bendungan Rukoh yang mendukung faktor produksi tersebut nantinya diharapkan dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan PDRB.
Lebih jauh, Bendungan Rukoh diharapkan juga dapat memiliki manfaat untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan penyediaan air baku sebesar 0,90 m3/detik bagi 22.848 jiwa di wilayah Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie. Hal ini juga akan berdampak kepada peningkatan tingkat kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Jika terwujud, ini akan mengulang suksesnya pembangunan PSN Bendungan Paya Seunara, yang menyediakan air bersih dan air baku bagi warga di Sabang.
Potensi manfaat lainnya dari keberadaan Bendungan Rukoh adalah untuk mengatasi permasalahan banjir di Kabupaten Pidie untuk periode ulang 50 tahunan dengan mereduksi Banjir Krueng Rukoh sebesar 89,62%. Selain itu, Bendungan Rukoh juga berpotensi menjadi destinasi agrowisata yang iconic di provinsi Aceh.
Selain potensi kemanfaatan dari fungsi bendungan pada masa mendatang, pembangunan PSN Bendungan juga telah memberikan dampak positif langsung terhadap peningkatan perekonomian masyarakat sekitar dengan penggunaan material dan tenaga kerja lokal. Berdasarkan arahan Menteri PUPR, pembangunan Bendungan Rukoh juga diimbangi dengan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa penanaman 3.500 pohon buah produktif berupa mangga, jambu, dan durian, sehingga selain tetap menjaga areal sekitar proyek tetap hijau, ke depannya diharapkan juga memberi manfaat pada masyarakat sekitar.
Dengan potensi kemanfaatan multidimensi tersebut, pelaksanaan pembangunan PSN Bendungan Rukoh sangat memerlukan pengawalan. Kementerian Keuangan melalui Kanwil DJPb Provinsi Aceh bersama dengan Kementerian PUPR, dalam hal ini Satker SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sumatera I, bersinergi mengawal dan mengakselerasi progres fisik dan keuangan pembangunan PSN Bendungan Rukoh. Serangkaian asistensi dan monev pelaksanaan anggaran, baik on desk maupun on site, telah dan terus dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Aceh untuk meningkatkan stakeholders engagement dalam mengawal penyelesaian PSN Bendungan Rukoh secara tepat waktu, sehingga potensi multidimensional benefits tersebut dapat ter-deliver dengan lebih cepat ke masyarakat Aceh.
Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi