Oleh: Shasza Yemima Puteri Atmodjo, Pegawai Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam beberapa waktu terakhir, dinamika global kembali menjadi perhatian. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk potensi gangguan pada jalur strategis seperti Selat Hormuz, memunculkan kekhawatiran terhadap kelancaran pasokan energi dunia. Selama ini, Selat Hormuz dikenal sebagai salah satu jalur distribusi minyak paling vital yang mengendalikan sekitar 20% perdagangan minyak global (BBC, 2026).

Ketika muncul risiko gangguan pada jalur tersebut, pasar meresponsnya dengan cepat. Harga minyak dunia mengalami tekanan, mencerminkan kekhawatiran terhadap potensi kelangkaan pasokan energi dunia. Dalam periode eskalasi konflik di Timur Tengah, harga minyak mentah global sempat bergerak hampir menyentuh USD 120 per barel, lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis beberapa waktu sebelumnya sebesar USD 72 (CNBC, 2026).

Pergerakan harga energi ini bersifat multidimensional. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, dinamika ini turut membentuk perkembangan struktur biaya dalam perekonomian. Ketika harga energi naik, dampaknya terasa menjalar seperti domino effect yang mendorong beban pengeluaran rumah tangga di masyarakat ikut meningkat. Dalam kondisi ini, peran APBN sangat penting sebagai shock absorber yang menahan guncangan dinamika global agar tidak sepenuhnya ditransmisikan secara langsung kepada masyarakat.

Dampak ke Masyarakat: Terasa tapi Tetap Terkendali

Dalam kehidupan sehari-hari, dampak perubahan harga energi biasanya terasa dalam beberapa dimensi. Biaya transportasi mengalami penyesuaian, biaya distribusi barang meningkat, dan pada akhirnya harga beberapa komoditas ikut terdorong naik. Dampak ini tidak selalu bersifat linier atau sepenuhnya mengikuti pergerakan harga global. Ada faktor-faktor domestik yang turut menentukan, salah satunya kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga.

Sebagai gambaran, inflasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir relatif terjaga dalam rentang yang moderat pada angka 2,5% ± 1%. Bahkan dalam periode tekanan global yang cukup tinggi, tingkat inflasi nasional masih berada dalam kisaran yang terkendali dibandingkan banyak negara lain (Trading Economics, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada tekanan eksternal yang mendistorsi stabilitas nasional, mekanisme penyangga di dalam negeri bekerja cukup efektif dalam meredam dampaknya.

Salah satu instrumen utama yang berperan dalam menjaga stabilitas nasional adalah kebijakan fiskal APBN melalui subsidi energi.

Subsidi Energi: Menjaga Keterjangkauan di Tengah Fluktuasi Global

Ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, secara teori harga energi domestik akan ikut terdorong. Namun, dalam praktiknya, pemerintah tidak serta-merta membiarkan masyarakat menanggung seluruh beban kenaikan tersebut. 

Data menunjukkan bahwa alokasi subsidi energi dalam APBN terus dijaga dalam level yang signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, anggaran subsidi energi berada dalam kisaran ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Pada tahun 2026, alokasi subsidi energi mencapai sekitar Rp210,06 triliun, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti Rp203,41 triliun pada 2025 dan Rp189,10 triliun pada 2024. Bahkan jika ditarik lebih jauh ke belakang, tren ini menunjukkan adanya konsistensi pemerintah dalam menjaga peran subsidi sebagai instrumen stabilisasi (DJPb, 2026). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai jenis subsidi energi, termasuk listrik, bahan bakar minyak jenis tertentu, serta LPG tabung 3 kilogram yang banyak digunakan oleh rumah tangga. Melalui kebijakan subsidi, sebagian tekanan harga diserap oleh negara. Hasilnya, harga BBM tertentu, listrik, dan LPG tetap berada pada tingkat yang relatif terjangkau.

Program Perlindungan Sosial: Menjaga Kebutuhan Dasar Masyarakat Tetap Terpenuhi

Selain melalui subsidi energi, APBN juga hadir melalui program perlindungan sosial yang menyasar langsung kebutuhan dasar masyarakat. Pendekatan ini menjadi pelengkap penting dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling terdampak oleh perubahan harga.

Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran Bantuan Sosial Sembako sebesar Rp43,86 triliun. Program ini ditujukan kepada sekitar 18,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan nilai bantuan sebesar Rp200.000 per bulan untuk setiap keluarga (DJPb, 2026). Skema ini dirancang untuk membantu menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, khususnya bahan pangan. Dengan adanya dukungan tersebut, rumah tangga tetap memiliki ruang untuk memenuhi kebutuhan dasar, meskipun terjadi dinamika dan gejolak harga di pasar.

Dalam praktiknya, bantuan sosial seperti ini tidak hanya berdampak pada penerima secara langsung, tetapi juga turut menjaga aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Daya beli yang tetap terjaga membantu mempertahankan perputaran roda perekonomian, terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pasar tradisional, toko kelontong, warung makan, dan lainnya.

Melalui intervensi ini, perlindungan sosial menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan dan stabilitas nasional. Pemerintah memastikan bahwa dinamika perekonomian yang terjadi tetap terkendali dan tekanan dampaknya terhadap kelompok masyarakat dapat diminimalisir.

Konsep APBN sebagai Shock Absorber

Dalam perspektif yang lebih luas, peran APBN di tengah gejolak dan dinamika perekonomian global sering disebut sebagai shock absorber. Artinya, APBN berfungsi sebagai peredam guncangan yang berasal dari luar perekonomian nasional. Ketika terjadi tekanan dari sisi harga global, APBN hadir untuk menyerap sebagian tekanan tersebut, sehingga dampaknya tidak secara langsung diteruskan ke masyarakat. Peran ini tidak hanya terbatas pada subsidi energi, tetapi juga mencakup berbagai kebijakan lain yang mendukung stabilitas ekonomi.

Selain subsidi, APBN juga bekerja melalui belanja negara dan program perlindungan sosial. Program-program ini membantu menjaga daya beli masyarakat, terutama pada kelompok yang paling rentan terhadap perubahan harga. 

Dengan kombinasi kebijakan tersebut, APBN membantu menjaga keseimbangan antara dinamika global dan kondisi nasional. Peran APBN sebagai shock absorber ini tidak selalu terlihat secara gamblang. Masyarakat mungkin lebih merasakan perubahan harga di pasar, tetapi tidak selalu menyadari bahwa tanpa intervensi tersebut, tekanan yang dirasakan bisa berdampak lebih besar.

Pentingnya Menjaga Daya Beli Masyarakat

Daya beli masyarakat juga berperan penting dalam menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Dalam struktur ekonomi Indonesia, konsumsi rumah tangga menjadi salah satu kontributor utama terhadap pertumbuhan. Berdasarkan data BPS, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 tumbuh 5,11% dengan kontribusi komponen konsumsi rumah tangga mendominasi sebesar 53,63%. 

Ketika daya beli terjaga, aktivitas ekonomi di berbagai sektor juga ikut bergerak. Pedagang tetap memiliki pembeli, pelaku usaha tetap memiliki permintaan, dan roda ekonomi dapat terus berputar. Kebijakan subsidi energi dan program perlindungan sosial tidak hanya berdampak pada sektor rumah tangga, tetapi juga pada dunia usaha. Biaya produksi yang lebih stabil membantu pelaku usaha dalam menjaga harga produk dan keberlanjutan usaha mereka. Sedangkan bantuan sosial berupa sembako membantu menjaga daya beli masyarakat, sehingga permintaan terhadap barang-barang di tingkat lokal tetap terjaga. Dengan demikian, intervensi APBN memiliki efek yang lebih luas daripada sekadar menjaga harga. APBN turut menjaga kesinambungan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Penguatan Kebijakan yang Lebih Tepat Sasaran

Seiring berjalannya waktu, pemerintah juga terus melakukan penyempurnaan dalam kebijakan subsidi. Salah satu arah yang ditempuh adalah meningkatkan ketepatan sasaran melalui pemanfaatan data dan teknologi. Integrasi data penerima manfaat serta digitalisasi sistem penyaluran subsidi menjadi bagian dari upaya tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan manfaat subsidi dapat lebih optimal menjangkau kelompok rentan dan manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh mereka yang membutuhkan. Langkah ini juga mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya besar dari sisi anggaran, tetapi juga efektif dalam pelaksanaannya.  

Sinergi Menjaga Stabilitas 

Dinamika global, termasuk pergerakan harga energi, akan selalu menjadi bagian dari perjalanan ekonomi. Yang penting adalah bagaimana dampaknya dapat dikelola dengan baik. Melalui APBN, pemerintah memiliki instrumen untuk menjaga agar tekanan tersebut tetap dalam batas yang terkendali. Subsidi energi, program perlindungan sosial, dan berbagai kebijakan lainnya menjadi bagian dari upaya tersebut. 

Dalam melihat peran APBN, penting juga untuk kita agar dapat menjaga perspektif yang seimbang. APBN memang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas, tetapi APBN juga bekerja sebagai bagian dari sistem holistik yang lebih luas. Faktor lain seperti kebijakan moneter, stabilitas sektor riil, dan kelancaran distribusi juga turut menentukan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Dengan memahami hal ini, kita dapat melihat bahwa stabilitas yang terjaga bukan hasil dari satu kebijakan saja, melainkan kombinasi dari berbagai upaya yang saling mendukung dan bersinergi.

Ke depan, dengan penguatan kebijakan dan pemanfaatan teknologi, peran APBN diharapkan makin adaptif dalam merespons dinamika yang ada. Pada akhirnya, di tengah perubahan yang terus terjadi, stabilitas bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya melainkan hasil dari kebijakan yang dirancang dan dijalankan secara konsisten.

“Stability is built on trust, and trust comes from consistent and credible policies.” 

– Ben Bernake (Former Federal Reserve Chairman)

“Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi.”