Oleh : Muhammad Saiful Bahri, Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal KPPN Bitung
Ditjen Perbendaharaan (DJPb) identik dengan pekerjaan sebagai bendahara negara. Bendahara identik dengan seseorang yang diberi tanggung jawab mengelola keuangan sebuah institusi. Begitu juga dengan DJPb diserahi tugas sebagai Bendahara Negara. Dulu bendahara negara menggunakan teknologi sederhana untuk mendukung pekerjaannya. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban atau pelaporan atas pekerjaan yang dilaksanakan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, pekerjaan bendahara yang semula manual sudah bisa dikerjakan oleh mesin. Ini yang menjadi tantangan apakah dengan diambil alih oleh mesin, para pegawai DJPb tetap bisa mempertahankan eksistensinya. Disrupsi teknologi jika dihadapi dengan pesimistis tentunya akan menghasilkan anggapan bahwa penggunaan teknologi ini merampas pekerjaan manusia. Namun, bila dihadapi dengan pikiran dan mindset yang terbuka tentunya penerapan teknologi ini menjadi pemicu bagi insan perbendaharaan untuk meng-upgrade skill dan meningkatkan kompetensi agar bisa mengikuti perkembangan teknologi. Manusia jangan sampai dikendalikan oleh mesin, justru manusialah yang mengendalikan mesin agar bisa bekerja sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Sesuai pengalaman penulis ketika bekerja, sudah lazim dalam suatu kantor dilakukan rotasi pegawai ke seksi atau bidang yang berbeda-beda. Tujuannya adalah agar semua pegawai bisa menguasai tugas pokok dan fungsi yang ada dalam suatu kantor. Akan tetapi, penulis memiliki pendapat yang berbeda. Ketika belum ada perkembangan teknologi mungkin hal ini bagus, tetapi bagi penulis hal seperti ini justru membuat tidak ada pegawai yang benar-benar ahli terhadap sebuah pekerjaan. Tidak ada fokus pekerjaan yang didalami karena semua pekerjaan harus dikuasai. Memang tidak salah ketika semua pekerjaan dikuasai, tetapi pada masa sekarang ini kita dituntut menjadi seorang yang benar-benar ahli. Sebutan ahli perbendaharaan pun tidak cukup jika kapasitas yang dikuasai hanya rata-rata saja, tidak ada yang benar-benar dikatakan ahli.
Penulis berpendapat spesialisasi perlu lebih diperdalam lagi agar tiap pegawai di DJPb memiliki keahlian yang benar benar spesifik. Hal ini sejalan dengan reformasi SDM ASN di mana sudah sangat berkurang kebutuhan ASN yang berkualifikasi administrasi karena sudah digantikan oleh mesin. Arah pengembangan karir ASN adalah menjadi jabatan-jabatan fungsional yang memiliki keahlian tertentu dan spesifik. Pegawai-pegawai yang memiliki keahlian yang spesifik, misalkan ahli pengelolaan kas, ahli manajemen investasi, ahli akuntansi akan menghasilkan rekomendasi yang diberikan kepada pimpinan lebih mendalam dan lebih berkualitas. Tidak ada lagi orang yang bisa segalanya, yang ada adalah ahli-ahli dengan kualifikasi berbeda yang bekerja secara kolaboratif untuk memberikan masukan atau rekomendasi kepada pimpinan dalam hal pengelolaan keuangan negara.
Kemudian bagaimana dengan pertanyaan, nanti pegawai akan bosan ketika berada dalam pekerjaan yang sama dalam waktu yang lama? Menurut pendapat pribadi penulis, ASN yang sudah memiliki keahlian spesifik akan senantiasa berupaya untuk memperdalam ilmu dan makin menyempurnakan analisisnya. Solusinya tetap bukan dengan jalan dirotasi ke bidang pekerjaan yang lain. Jika ingin mengetahui bidang pekerjaan yang lain, seorang pegawai dapat bertanya atau berkoordinasi dengan pegawai lain yang berkeahlian berbeda. Intinya pegawai perlu memilih di mana keahlian yang akan ditekuni dalam kariernya. Sebab, sifat pekerjaan sudah berubah dari administrative repetitive menjadi analitikal mendalam, dan butuh orang-orang yang berkeahlian spesifik untuk menjadi analis-analis handal.
Bahkan di level KPPN pun demikian, sudah perlu diubah mindset pegawai perbendaharaan bahwa KPPN masih mengerjakan pekerjaan yang administratif. Saya membayangkan bahwa chief economist daerah yang diharapkan ada di level kanwil juga bisa diwujudkan di level KPPN. Dengan demikian KPPN juga mendapat nilai tambah, bukan sebagai kasir Kemenkeu saja. Tentunya agar bisa menjadi Tim Regional Economist yang andal perlu dibekali kemampuan pendukung yang memadai. Paling tidak dalam satu KPPN dibutuhkan minimal satu pegawai yang berkualifikasi ilmu ekonomi. Selain itu diperlukan pula pegawai-pegawai yang memiliki kemampuan untuk melakukan analisis dan pengolahan data sehingga bisa mendukung tugas sebagai Regional Economist.
Sebagaimana telah diketahui pada saat ini DJPb telah mengembangkan apa yang dinamakan DigiT (Digital Treasury). Dengan adanya Digit ini diharapkan seluruh layanan yang dilakukan oleh DJPb telah berbasis pada penggunaan teknologi informasi yang memadai. Memang aplikasi-aplikasi yang ada masih dalam tahap pengembangan dan penerapan digitalisasi, tetapi ke depan digitalisasi tersebut juga bisa berkembang menjadi sebuah digital mindset. Tidak sebatas mendigitalkan pekerjaan, tetapi sudah mengarah pada efisiensi kerja dan meningkatnya output yang dihasilkan dengan pemanfaatan teknologi digital. Hal yang menarik juga untuk diperhatikan adalah, dengan terdigitalisasinya pekerjaan, akan muncul hasil berupa big data. Bagaimana data yang besar ini bisa dikembangkan untuk sesuatu yang bermanfaat, itu bergantung pada bagaimana DJPb mengelolanya.
Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili tempat penulis bekerja.
