Oleh: Achmad Luthfi Tunggul Baroto, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Tasikmalaya

Setiap tanggal 14 Januari, Insan Perbendaharaan di seluruh penjuru negeri memperingati Hari Bakti Perbendaharaan sebagai momentum reflektif atas perjalanan panjang pengelolaan keuangan negara. Hari Bakti Perbendaharaan bukan sekadar penanda historis lahirnya institusi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), melainkan juga ruang kontemplasi kolektif untuk meneguhkan kembali peran strategis pengelolaan perbendaharaan negara dalam menjaga akuntabilitas fiskal serta memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, mulai dari gejolak ekonomi dunia, perubahan iklim, hingga transformasi digital yang masif, pengelolaan perbendaharaan negara dituntut untuk terus beradaptasi. Transformasi tersebut bukan hanya menyangkut sistem dan teknologi serta sumber daya manusia, melainkan juga cara pandang, budaya kerja, dan komitmen moral dalam mengelola uang rakyat secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Jejak Sejarah dan Spirit Pengabdian Perbendaharaan

Sejarah pengelolaan perbendaharaan negara tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia itu sendiri. Sejak masa awal kemerdekaan, pengelolaan keuangan negara menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan dan kedaulatan negara. Dalam berbagai fase pembangunan, pengelolaan perbendaharaan negara hadir sebagai penjaga denyut nadi fiskal, memastikan setiap rupiah dikelola dengan penuh kehati-hatian dan tepat sasaran.

Hari Bakti Perbendaharaan menjadi simbol dari spirit pengabdian tersebut. Spirit yang menegaskan bahwa tugas perbendaharaan bukan semata-mata administratif, melainkan amanah konstitusional untuk mengelola keuangan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik menjadi fondasi yang terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi Insan Perbendaharaan.

Transformasi DJPb: dari Penjaga Kas Negara Menuju Strategic Partner

DJPb sebagai garda terdepan pengelolaan APBN telah mengalami transformasi signifikan. Jika pada masa lalu peran perbendaharaan lebih dikenal sebagai penjaga kas negara dan pelaksana pembayaran, kini DJPb bertransformasi menjadi strategic partner bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Transformasi ini tecermin dalam penguatan fungsi financial advisory, Regional Chief Economist, pengelolaan kas yang makin modern, serta pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Enhancement 2.0, SAKTI, MyIntress dan berbagai inovasi digital lainnya menjadi tulang punggung pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien, akurat, dan real time.

Melalui transformasi digital tersebut, DJPb tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal. Proses bisnis yang terdigitalisasi memungkinkan pengawasan yang lebih ketat, pengambilan keputusan berbasis data, serta mitigasi risiko fiskal yang lebih baik.

Menjaga Akuntabilitas Fiskal di Tengah Tantangan Zaman

Akuntabilitas fiskal merupakan salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik. DJPb memegang peran sentral dalam memastikan APBN dikelola secara kredibel dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, DJPb tidak hanya bertanggung jawab terhadap kepatuhan regulasi, tetapi juga terhadap kualitas belanja negara.

Belanja negara yang berkualitas berarti belanja yang tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan dampak optimal bagi masyarakat. DJPb melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia terus mendorong percepatan penyaluran anggaran, penguatan monitoring pelaksanaan anggaran, serta peningkatan kualitas laporan keuangan.

Hasilnya dapat dilihat dari capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang berhasil dipertahankan selama beberapa tahun terakhir. Capaian ini bukan semata angka dan predikat, melainkan cerminan dari komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

APBN sebagai Instrumen Kehadiran Negara

APBN bukanlah sekadar dokumen anggaran, melainkan instrumen utama kehadiran negara di tengah masyarakat. Melalui APBN, negara hadir dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, serta dukungan terhadap pelaku usaha dan UMKM.

Peran DJPb menjadi krusial dalam memastikan bahwa APBN tidak berhenti sebagai rencana di atas kertas, tetapi benar-benar terimplementasi dan dirasakan manfaatnya. Penyaluran dana bantuan sosial, Dana Desa, subsidi, serta transfer ke daerah menjadi contoh nyata bagaimana DJPb berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Di daerah-daerah, kehadiran KPPN sebagai representasi DJPb sering kali menjadi simpul penting dalam menjaga kelancaran roda perekonomian. Penyaluran gaji aparatur negara, pembayaran kepada penyedia barang dan jasa, serta penyaluran dana transfer daerah memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap ekonomi lokal maupun regional.

Kontribusi Nyata bagi Masyarakat

Dampak nyata APBN yang dikelola melalui mekanisme pengelolaan perbendaharaan negara dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Jalan dan jembatan yang menghubungkan wilayah terpencil, sekolah dan fasilitas kesehatan yang lebih layak, hingga program perlindungan sosial yang menopang kelompok rentan, semuanya merupakan hasil dari pengelolaan fiskal yang efektif.

Dalam situasi krisis, seperti pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu, peran DJPb makin terlihat. Fleksibilitas pengelolaan kas negara, percepatan refocusing anggaran, serta penyaluran berbagai program pemulihan ekonomi nasional menjadi bukti bahwa Perbendaharaan mampu beradaptasi dan merespons kebutuhan mendesak masyarakat.

Pengalaman tersebut memberikan pelajaran berharga bahwa APBN harus dikelola secara lincah sekaligus tetap akuntabel. DJPb sebagai pengelola perbendaharaan negara dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sistem pendukung serta sarana dan prasarana.

Membangun SDM Perbendaharaan yang Unggul dan Berintegritas

Transformasi perbendaharaan tidak akan berjalan tanpa dukungan sumber daya manusia yang unggul. Insan perbendaharaan dituntut untuk tidak hanya memahami regulasi dan prosedur, tetapi juga memiliki wawasan strategis, literasi digital, serta kepekaan sosial.

Penguatan budaya integritas menjadi agenda yang tidak dapat ditawar. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang makin tinggi, insan perbendaharaan harus tetap menjunjung tinggi nilai kejujuran, independensi, dan profesionalisme. Kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara adalah aset yang sangat berharga dan harus dijaga bersama.

Refleksi dan Harapan ke Depan

Hari Bakti Perbendaharaan menjadi momen refleksi untuk menengok perjalanan yang telah dilalui sekaligus menatap masa depan dengan optimisme. Tantangan ke depan tidak akan makin ringan. Dinamika ekonomi global, tuntutan transparansi publik, serta kebutuhan pembangunan yang makin kompleks menuntut Perbendaharaan Negara untuk terus berinovasi.

DJPb diharapkan terus memperkuat perannya sebagai pengelola fiskal yang kredibel, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Sinergi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memastikan APBN benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, Hari Bakti Perbendaharaan bukan hanya tentang merayakan usia institusi, melainkan tentang meneguhkan kembali komitmen pengabdian. Komitmen untuk menjaga amanah fiskal, mengelola APBN dengan penuh tanggung jawab, dan memastikan setiap rupiah uang negara memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat Hari Bakti Perbendaharaan. Teruslah mengabdi, bertransformasi, dan menghadirkan negara melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berdampak.

“Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi.”