Oleh: Dina Rizky Ramadhani, Pegawai pada KPPN Singkawang & Nita Safira, Pranata Humas pada Sekretariat DJPb

Pangan bukan sekadar urusan dapur, melainkan fondasi kedaulatan dan stabilitas sebuah negara. Indonesia, dengan lebih dari 280 juta penduduk, setiap hari dihadapkan pada tantangan memenuhi kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. Presiden Soekarno pernah mengingatkan, “Persoalan perut adalah soal hidup dan matinya suatu bangsa.” Pernyataan ini menegaskan bahwa pangan tidak hanya soal produksi, tetapi juga soal kedaulatan, keadilan sosial, dan arah politik bangsa.

Namun, di balik kerentanan itu, Indonesia juga menyimpan potensi luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati tropis, lahan subur, hingga bonus demografi yang bila dikelola dengan visi jangka panjang, dapat menjadikan ketahanan pangan bukan hanya target, melainkan keunggulan strategis bangsa di masa depan.

Empat Pilar Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan secara akademik dipahami melalui empat pilar utama yang dirumuskan Food and Agriculture Organization (FAO), yaitu availability (ketersediaan), access (akses), utilization (pemanfaatan gizi), dan stability (stabilitas dari waktu ke waktu). Empat dimensi ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Ketersediaan pangan tanpa akses sama artinya dengan kelaparan terselubung. Akses tanpa pemanfaatan gizi hanya menambah kalori kosong, sementara stabilitas tanpa keberagaman mudah rapuh oleh guncangan.

Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi, menambahkan dimensi penting lain: kelaparan seringkali terjadi bukan karena pangan tidak tersedia, melainkan karena orang tidak memiliki entitlement, hak atau kemampuan ekonomi untuk mengaksesnya. Artinya, ketahanan pangan selalu berkaitan dengan struktur sosial, daya beli, dan kebijakan politik.

Potret Indonesia Hari Ini

Dalam Global Food Security Index (GFSI) 2022 yang dirilis oleh Economist Impact, Indonesia menempati peringkat ke-63 dari 113 negara. Posisi ini memang cukup baik bila dibandingkan dengan banyak negara berkembang lainnya, tetapi tetap menunjukkan bahwa upaya menuju ketahanan pangan sejati masih panjang. Posisi ini cukup baik di antara negara berkembang, tetapi menunjukkan bahwa jalan menuju ketahanan pangan sejati masih panjang.

Dari sisi availability, produksi beras nasional masih relatif stabil, mencapai 31–32 juta ton per tahun. Namun, ketergantungan pada impor gandum yang mencapai lebih dari 10 juta ton per tahun, serta impor kedelai sekitar 2,5 juta ton per tahun, menegaskan rapuhnya fondasi pangan strategis.

Pada dimensi access, tantangan terbesar adalah daya beli dan distribusi. Infrastruktur logistik pangan belum merata. Harga cabai, bawang, atau beras bisa melonjak di wilayah timur Indonesia karena ongkos distribusi yang tinggi. Sementara itu, rantai pasok yang panjang membuat petani dan nelayan sering tidak menikmati harga yang adil.

Dari sisi utilization, kualitas gizi masyarakat masih jauh dari ideal. Prevalensi stunting 19,8 persen pada 2024 menunjukkan bahwa masalah gizi kronis masih serius. Konsumsi masyarakat yang dominan pada beras dengan protein rendah menambah beban kesehatan jangka panjang.

Stabilitas pangan juga belum terjamin. Dampak El Niño 2023 menurunkan produksi beras sekitar 2 juta ton. Harga beras melonjak hingga lebih dari 20 persen dan pemerintah kembali mengandalkan impor sebagai solusi cepat. Fenomena ini menunjukkan betapa ketahanan pangan nasional masih rentan terhadap guncangan eksternal maupun iklim.

Potensi yang Belum Digarap Optimal

Di balik kerentanan, Indonesia memiliki keunggulan struktural yang jarang dimiliki negara lain. Dari sisi geografis, negeri ini dianugerahi lahan tropis luas dan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Dari sisi biodiversitas, ratusan varietas pangan lokal seperti sagu, singkong, jagung, dan sorgum menyimpan peluang besar untuk diversifikasi. Demografi yang ditopang pasar domestik besar menjamin setiap inovasi pangan memiliki ceruk konsumennya. Teknologi pun mulai membuka peluang baru, dari digitalisasi pertanian dan Internet of Things (IoT) untuk irigasi presisi hingga bioteknologi benih tahan iklim dan platform pemasaran digital.

Capaian terbaru juga menunjukkan potensi yang makin nyata. Pada 2025, stok cadangan beras pemerintah mencapai 3,5 juta ton, rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir sekaligus melampaui capaian swasembada beras 1984, ketika stok hanya 3,02 juta ton dengan jumlah penduduk sekitar 160 juta jiwa. Kini, dengan penduduk hampir 280 juta jiwa, stok beras nasional meningkat tajam dari 1,7 juta ton pada Januari 2025 menjadi 3,5 juta ton per 4 Mei 2025, seluruhnya berasal dari hasil produksi petani lokal (Kementerian Pertanian RI, 2025).

Rekor ini membuktikan bahwa dengan tata kelola yang baik, dukungan teknologi, dan optimalisasi potensi domestik, Indonesia tidak hanya mampu menjaga keterjangkauan pangan, tetapi juga memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan di tengah tantangan global.

Dari Swasembada Menuju Resiliensi

Salah satu kritik terhadap arah kebijakan pangan Indonesia adalah kecenderungan terjebak pada narasi swasembada beras. Keberhasilan mencapai swasembada pada 1984 memang monumental, tetapi fokus yang terlalu sempit pada beras berisiko mengabaikan kekayaan pangan lokal seperti sagu, singkong, jagung, dan sorgum. Padahal, ketahanan pangan bukan semata soal berapa juta ton beras di gudang, melainkan bagaimana sistem pangan mampu menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan di tengah berbagai tantangan.

Paradigma food resilience atau ketangguhan pangan lebih sesuai dengan konteks saat ini. Resiliensi menekankan kemampuan sistem pangan untuk pulih, beradaptasi, dan bertahan menghadapi guncangan, baik akibat perubahan iklim, konflik geopolitik, maupun pandemi. Capaian cadangan beras yang tinggi pada 2025 bisa menjadi batu loncatan, tetapi visi ke depan adalah membangun ekosistem pangan yang inklusif, inovatif, dan berbasis sumber daya domestik. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya berdaulat secara simbolik, tetapi benar-benar tangguh menghadapi dinamika global. Di sisi lain, kesadaran akan ketergantungan impor gandum dan kedelai juga mendorong diversifikasi pangan berbasis sumber daya domestik.

Dengan kombinasi capaian nyata di sektor produksi beras dan peluang besar dari diversifikasi pangan lokal, Indonesia memiliki modal kuat untuk membangun sistem pangan yang tidak hanya swasembada, tetapi juga tangguh, adaptif, dan berdaulat di tengah dinamika global.

Empat Agenda Transformasi

Ketahanan pangan bukan lagi hanya soal ketersediaan beras atau angka produksi semata, melainkan kemampuan bangsa untuk memastikan akses pangan yang beragam, bergizi, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Transformasi ketahanan pangan menjadi kunci untuk mengubah potensi besar yang kita miliki menjadi kekuatan strategis untuk benar-benar menjamin kedaulatan ketahanan pangan secara berkelanjutan. 

Transformasi ini tidak sekadar menambal kekurangan jangka pendek, tetapi membangun sistem pangan yang lebih tangguh, adaptif, dan berkeadilan. Untuk itu, ada empat agenda utama yang dapat menjadi pijakan: diversifikasi pangan, keberpihakan pada petani dan nelayan, dukungan anggaran serta penguatan infrastruktur, dan adaptasi terhadap krisis iklim. 

Pertama, mendorong diversifikasi pangan. Kecenderungan untuk bergantung secara intensif pada satu jenis komoditas menempatkan ketahanan pangan Indonesia dalam kondisi yang rentan. Padahal, konsumsi sorgum, sagu, jagung, atau singkong dapat menjadi solusi untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan gizi. Diversifikasi tidak boleh berhenti di tingkat pilot project. Ia harus ditanamkan dalam budaya makan melalui insentif produksi, inovasi industri olahan, hingga kampanye konsumsi yang kreatif. Program makan bergizi gratis di sekolah yang dicanangkan oleh pemerintah dapat dijadikan medium strategis untuk memperkenalkan pangan lokal sejak dini. Contoh yang bisa diambil misalnya melalui kebijakan shokuiku (pendidikan makanan & gizi) yang dijalankan oleh Pemerintah Jepang. Program ini mengintegrasikan penggunaan produk lokal dalam menu makan siang sekolah sebagai bagian dari upaya menanamkan budaya konsumsi lokal sejak dini.

Kedua, keberpihakan pada petani dan nelayan. Tanpa kesejahteraan petani dan nelayan, ketahanan pangan hanya akan menjadi jargon. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap 1 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa mayoritas usia petani di Indonesia lebih dari 50 tahun membuktikan lambatnya regenerasi untuk profesi petani. Padahal, sebagai penopang utama ketahanan pangan, profesi petani dan nelayan harus dipulihkan martabatnya melalui beberapa kebijakan yang berpihak pada profesi ini. Kebijakan harga dasar, akses kredit yang inklusif, penyediaan teknologi yang terjangkau, serta perlindungan melalui asuransi pertanian harus dipandang sebagai investasi jangka panjang.

Salah satu kunci keberpihakan tersebut adalah pemanfaatan teknologi pangan yang tepat guna. Inovasi seperti benih unggul tahan iklim, sistem irigasi pintar, sensor kelembapan tanah, hingga penggunaan drone dan aplikasi pertanian presisi memungkinkan petani bekerja lebih efisien dengan hasil yang maksimal. Dengan dukungan riset, pendampingan, dan infrastruktur digital yang memadai, petani tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas, tetapi juga mengurangi biaya produksi serta risiko gagal panen.

Ketiga, dukungan anggaran dan penguatan infrastruktur pertanian untuk meningkatkan aksesibilitas. Pembangunan infrastruktur pertanian yang memadai menjadi kunci untuk memangkas biaya produksi, memperlancar distribusi, dan meningkatkan daya saing hasil tani. Perbaikan akses jalan, irigasi, dan fasilitas penyimpanan hasil tani tidak hanya mendukung petani dalam proses produksi dan pemasaran, tetapi juga menjamin akses masyarakat dalam memperoleh hasil pertanian secara lebih merata dan terjangkau. 

Upaya tersebut telah didukung nyata oleh pemerintah melalui alokasi anggaran ketahanan pangan dalam APBN 2025 sebesar Rp155,5 triliun yang dialokasikan untuk berbagai program produksi, distribusi, dan cadangan pangan. Dari sisi distribusi dan infrastruktur, anggaran digunakan untuk pembangunan jalan usaha tani sepanjang 102 km, peningkatan sarana/prasarana di 63 pelabuhan perikanan, serta pengadaan 77.400 unit alat dan mesin pertanian (alsintan).

Dukungan anggaran juga makin diperkuat dalam RAPBN 2026. Pemerintah mengalokasikan Rp164,4 triliun khusus untuk ketahanan pangan, termasuk Rp53,3 triliun untuk Lumbung Pangan dan Cadangan Pangan, Rp46,9 triliun untuk subsidi pupuk sebanyak 9,62 juta ton, serta Rp22,7 triliun untuk penugasan Bulog menjaga stok dan harga beras. (Media Keuangan, 2025). Langkah ini menunjukkan kesinambungan kebijakan fiskal, di mana ketahanan pangan tidak lagi dilihat semata dari sisi produksi, tetapi juga dari sisi distribusi, cadangan, hingga perlindungan daya beli masyarakat.

Keempat, adaptasi terhadap krisis iklim. Perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi ketahanan pangan Indonesia, ditandai dengan makin seringnya banjir, kekeringan, dan perubahan pola musim yang mengganggu kalender tanam tradisional. Tanpa langkah adaptasi yang nyata, ketahanan pangan nasional bisa terganggu bahkan dalam satu musim ekstrem.

Salah satu solusi yang bisa ditempuh adalah penerapan Pertanian Cerdas Iklim (Climate-Smart Agriculture atau CSA). Konsep ini meliputi penggunaan benih tahan iklim, irigasi hemat air, dan pemanfaatan teknologi prediksi cuaca. Misalnya, sensor tanah dan drone bisa digunakan untuk memantau kondisi lahan secara real-time, sehingga petani bisa segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah gagal panen. Dengan pendekatan seperti ini, produktivitas petani dapat meningkat, risiko gagal panen berkurang, dan ketahanan pangan nasional makin tangguh. Implementasi CSA membutuhkan dukungan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar transformasi pertanian menghadapi perubahan iklim bisa berjalan berkelanjutan. 

Politik Pangan yang Berkeadilan dan Optimisme dengan Syarat

Selain empat agenda transformasi, perlu kesadaran bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan komoditas politik. Selama ini, kebijakan pangan cenderung reaktif. Impor dilakukan ketika stok menipis dan operasi pasar digelar ketika harga melonjak. Pola ini menciptakan siklus ketergantungan dan membuat ketahanan pangan rapuh.

Lebih dari itu, kebijakan pangan kerap dijadikan alat politik elektoral. Subsidi pupuk, janji harga beras murah, hingga klaim swasembada sering digunakan sebagai komoditas politik jangka pendek. Padahal, pangan seharusnya ditempatkan sebagai agenda jangka panjang lintas pemerintahan, bukan sekadar alat kampanye.

Meski tantangannya besar, tetapi optimisme tetap beralasan. Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia pernah mencapai swasembada beras. Saat ini, dengan kemajuan teknologi, kesadaran masyarakat yang meningkat, dan potensi biodiversitas yang melimpah, peluang membangun sistem pangan yang berdaulat jauh lebih realistis.

Ketahanan pangan sejati bukan hanya tentang memastikan ketersediaan beras di gudang Bulog, melainkan tentang menjamin bahwa anak di Papua, nelayan di Maluku, atau petani di Nusa Tenggara Timur (NTT) dapat menikmati pangan bergizi dengan harga terjangkau, sama seperti warga di Jakarta atau Jawa. Inilah tolok ukur sederhana dari kedaulatan pangan.

Pangan adalah cermin kedaulatan bangsa. Ia menyangkut ekonomi, kesehatan, politik, dan keadilan sosial. Jalan menuju ketahanan pangan sejati memang panjang, penuh tantangan, dan sarat dilema. Namun, dengan visi yang jelas, keberpihakan pada produsen kecil, diversifikasi pangan lokal, dan adaptasi terhadap krisis iklim, Indonesia dapat membalik kerentanan menjadi kekuatan.

Jika langkah-langkah transformasi dijalankan secara konsisten, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari krisis global, tetapi juga berdaulat menentukan masa depan pangannya sendiri. Dan pada titik itu, peringatan Bung Karno bukan lagi sekadar kutipan sejarah, melainkan kenyataan hidup: bangsa ini kuat, karena mampu memberi makan rakyatnya sendiri.

Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi.