Oleh: Rizqi Febrian Pratama - Pembina Teknis Perbendaharaan Terampil, KPPN Jayapura

Saat Mesin Fiskal Mulai Panas: dari Stabilisasi ke Akselerasi

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disusun dalam momentum yang berbeda. Setelah cukup lama menghadapi badai ketidakpastian global seperti pandemi, krisis energi, hingga tensi geopolitik, Indonesia kini memasuki fase baru dalam manajemen fiskal, yaitu dari stabilisasi menuju akselerasi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, defisit di bawah tiga persen produk domestik bruto (PDB), dan inflasi terjaga. Target ini bukan sekadar optimisme makro, melainkan manifestasi dari keyakinan bahwa fondasi fiskal Indonesia kini cukup kokoh untuk melangkah lebih cepat.

Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa kebijakan fiskal ke depan diarahkan untuk mendorong transformasi struktural yang inklusif dan berkelanjutan. RAPBN 2026 disiapkan untuk mempercepat transisi energi, memperkuat daya saing industri, memperluas digitalisasi ekonomi, dan memastikan investasi manusia terus meningkat. Namun, di balik narasi besar ini, ada satu mesin yang bekerja senyap namun menentukan, apa lagi kalo bukan perbendaharaan negara atau Treasury.

Dalam setiap siklus fiskal, Treasury adalah titik temu antara kebijakan dan eksekusi. Ia memastikan agar uang negara yang dikumpulkan dengan susah payah benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk manfaat yang nyata. Selama masa pandemi, perbendaharaan negara berperan sebagai penyangga utama sekaligus pendorong percepatan belanja kesehatan, bantuan sosial, dan dukungan bagi dunia usaha. Namun, kini tantangan berubah, dari bagaimana mengubah kecepatan belanja menjadi tenaga dorong pertumbuhan.

Jika pada masa krisis kebijakan fiskal adalah “rem darurat” yang menahan laju penurunan ekonomi, maka pada 2026 ia menjadi “pedal gas” untuk mendorong ekonomi melaju lebih kencang. Fungsi Treasury pun ikut bergeser, dari menjaga agar mesin tidak mati menjadi memastikan mesin bekerja dengan putaran tinggi tanpa kehilangan keseimbangan.

Percepatan ini menuntut koordinasi fiskal yang jauh lebih presisi. Setiap keterlambatan penyaluran anggaran bukan hanya soal administrasi, melainkan berarti kehilangan momentum ekonomi. Karena itu, Ditjen Perbendaharaan memperkuat peranannya sebagai fiscal engine, memastikan bahwa setiap rupiah APBN tidak berhenti di neraca kas, tetapi segera berputar di sektor riil, seperti membangun infrastruktur, menumbuhkan usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM), membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya beli masyarakat. Momentum ini menjadi awal dari babak baru perjalanan fiskal Indonesia: dari stabilisasi menuju akselerasi.

Economy to the Moon: Ketika Akselerasi Jadi Misi

Ungkapan “to the moon” sering terdengar di dunia finansial modern. Istilah yang lahir dari komunitas investor ritel ini kini menjadi simbol optimisme dan keyakinan akan lompatan besar. Dalam konteks RAPBN 2026, frasa itu mengandung makna yang lebih dalam, yang lebih menekankan pada ambisi fiskal untuk melesatkan ekonomi Indonesia ke orbit pertumbuhan baru yang lebih tinggi.

Untuk mencapai itu, fiscal velocity menjadi kunci. Akselerasi fiskal tidak hanya soal memperbesar anggaran, tetapi juga mempercepat siklusnya serta memastikan setiap dana publik segera berpindah dari kas negara menuju kegiatan produktif. Time lag antara alokasi dan realisasi harus ditekan sekecil mungkin agar efek pengganda belanja terasa optimal. Dalam sistem perbendaharaan modern, kecepatan bukan sekadar efisiensi teknis, melainkan strategi makroekonomi yang menentukan.

Digitalisasi telah menjadi katalis utama dalam misi besar ini. Melalui sistem Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan SAKTI, Ditjen Perbendaharaan kini mampu memantau, mengontrol, dan menyalurkan dana publik dengan kecepatan dan transparansi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Proses yang dulu membutuhkan waktu berhari-hari kini dapat dilakukan dalam hitungan jam, bahkan menit. Di era Digital Treasury, data kas negara bukan lagi catatan statis, melainkan sistem cerdas yang bergerak secara real-time dan terintegrasi.

Selain kecepatan, inovasi pembiayaan juga menjadi pilar penting akselerasi. Pemerintah terus memperkuat peran pasar keuangan domestik melalui penerbitan instrumen seperti green bonds, Surat Berharga Negara (SBN) ritel, dan Sustainable Development Goals (SDG) bonds. Tujuannya tidak semata mencari dana, tetapi memperluas partisipasi publik dalam pembiayaan pembangunan nasional. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga pemegang sahamnya. Di balik semua mekanisme kompleks itu, Treasury memastikan arus dana publik tetap efisien, kredibel, dan berorientasi jangka panjang.

Konsep “Treasury to the Moon” merefleksikan pergeseran paradigma fiskal Indonesia, dari menjaga kestabilan menjadi menciptakan daya dorong. Ditjen Perbendaharaan kini bukan sekadar operator kebijakan, melainkan mesin pendorong utama ekonomi nasional. Seperti pusat kendali roket yang mengatur setiap dorongan agar tetap di jalur orbitnya, Treasury memastikan kebijakan fiskal bergerak presisi sehingga cukup kuat untuk lepas landas, dan tetap terkendali agar tidak meledak.

Namun, keberanian akselerasi juga menuntut keberanian dalam mengelola risiko. Lompatan fiskal harus diimbangi dengan disiplin dan kehati-hatian. Karena itu, Ditjen Perbendaharaan juga memperkuat perannya dalam risk-based treasury management, seperti analisis potensi risiko likuiditas, volatilitas suku bunga, dan ketimpangan fiskal regional. Dengan analisis prediktif berbasis data, Treasury menjadi sistem peringatan dini yang menjaga agar akselerasi fiskal tidak keluar dari orbitnya.

Dalam semangat economy to the moon, pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan yang dikejar bukan pertumbuhan semu, melainkan pertumbuhan yang memiliki arah dan makna. Di sinilah sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil menjadi penting. Treasury berperan sebagai penghubung serta pengendali denyut fiskal yang memastikan seluruh sistem ekonomi nasional berdetak serempak menuju tujuan yang sama, yaitu kemakmuran rakyat dan ketahanan ekonomi yang tangguh.

DJPb as a Treasurer: Mesin Tenang di Balik Lompatan Besar

Tidak ada roket yang bisa meluncur tanpa mesin yang kuat dan kendali yang stabil. Dalam konteks ekonomi nasional, perbendaharaan negara adalah mesin tenang di balik kebijakan besar. Ia bekerja tanpa banyak sorotan publik, tetapi justru menjadi penentu arah dan kecepatan pertumbuhan.

Sebagai cash manager, Treasury memastikan likuiditas pemerintah selalu optimal. Dengan sistem cash pooling, kelebihan dana di satu kementerian dapat dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan kementerian lain tanpa harus menambah utang. Inovasi ini menciptakan efisiensi fiskal yang nyata dan menekan biaya pinjaman negara. Melalui pengelolaan kas yang adaptif, arus dana publik tetap lancar sehingga tidak ada roda pembangunan yang tersendat.

Sebagai fiscal executor, Treasury memastikan setiap rupiah anggaran tersalurkan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna. Penyaluran dana Transfer ke Daerah (TKD) kini dapat dipantau secara real time, sehingga memungkinkan evaluasi cepat terhadap serapan dan dampaknya terhadap ekonomi lokal. Dengan demikian, akselerasi fiskal di tingkat pusat dapat segera diterjemahkan menjadi akselerasi pembangunan di seluruh pelosok Indonesia.

Namun peran Treasury tidak berhenti pada eksekusi. Sebagai financial advisor dan regional chief economist, Ditjen Perbendaharaan kini menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pengelolaan fiskal yang berkelanjutan. Melalui analisis data fiskal regional, Treasury memberikan rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap kondisi ekonomi setempat. Pendekatan ini menjembatani arah kebijakan fiskal nasional dengan kebutuhan nyata di daerah sehingga akselerasi ekonomi tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga di wilayah lainnya.

Transformasi menuju Digital Treasury memperkuat fungsi ini. Dengan analitik data yang terintegrasi, perbendaharaan negara kini mampu mendeteksi potensi keterlambatan belanja, ketimpangan kas, hingga risiko fiskal di daerah secara dini. Fungsi prediktif ini menjadikan Treasury bukan lagi sekadar pelaksana anggaran, melainkan otak fiskal yang menggerakkan efisiensi, produktivitas, dan pertumbuhan nasional secara simultan.

RAPBN 2026 dengan demikian bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan peta jalan menuju orbit ekonomi baru. Setiap kebijakan fiskal diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi, menyeimbangkan pertumbuhan dengan keberlanjutan, serta memastikan pemerataan manfaat pembangunan. Dalam keseluruhan proses ini, Treasury adalah mesin yang menjaga agar roket fiskal tetap stabil, efisien, dan bergerak menuju tujuan yang benar.

Pertumbuhan ekonomi ke depan tidak hanya diukur dari seberapa tinggi angka PDB, tetapi dari seberapa cepat dan tepat uang negara bekerja bagi rakyat. Di titik inilah perbendaharaan menemukan makna sejatinya, bukan hanya bendahara melainkan penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Jika kebijakan fiskal adalah roket, maka Treasury adalah mesinnya: presisi, kuat, dan menentukan arah. Ia tidak mencari sorotan, tetapi tanpa dayanya, tidak akan ada lompatan. Kini saatnya Treasury to the Moon, membawa ekonomi Indonesia melesat menuju orbit pertumbuhan baru yang lebih tinggi, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan.

"Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi.”