Informasi Publik Yang Wajib Tersedia Setiap Saat
A. Daftar Informasi Publik Ditjen Perbendaharaan Lihat
B. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Ditjen Perbendaharaan Lihat
C. Daftar Rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Perbendaharaan Negara Lihat
D. Seluruh Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala Lihat
E. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan
1. | Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Personil, dan Keuangan | |
a. Pedoman Pengelolaan Organisasi: | ||
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan | Lihat | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan | Lihat | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan | Lihat | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
b. Pedoman Pengelolaan Administrasi: | ||
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.01/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.01/2019 tentang Pedoman Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara beserta Lampiran | Lihat | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.01/2019 tentang Pedoman Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Keuangan beserta Lampiran | Lihat | |
c. Pedoman Pengelolaan Kepegawaian: | ||
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai | Lihat | |
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian | Lihat | |
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara beserta Penjelasan | Lihat | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.01/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 Tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.01/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 Tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2018 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.01/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.01/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penetapan Pejabat Pelaksana Ke Dalam Jabatan dan Peringkat Bagi Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
d. Pedoman Pengelolaan Keuangan: | ||
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara | Lihat | |
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara | Lihat | |
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara | Lihat | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 | Lihat | |
2. | Profil lengkap pimpinan dan pegawai Ditjen Perbendaharaan | |
a. Pimpinan | Lihat | |
b. Pegawai | Lihat | |
3. | Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan | |
a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan | Lihat | |
b. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Jenderal Perbendaharaan | Lihat | |
c. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan | Lihat | |
4. | Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan | Lihat |
F. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga Tersedia di masing-masing unit
G. Surat menyurat pimpinan atau pejabat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Tersedia di masing-masing unit (Direktorat Teknis, Kantor Wilayah dan KPPN)
H. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan Lihat
I. Data Perbendaharaan atau inventaris Lihat
J. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Ditjen Perbendaharaan
1. | Rencana Strategis Ditjen Perbendaharaan | Lihat |
2. | Rencana Kerja Ditjen Perbendaharaan | Lihat |
K. Agenda kerja Pimpinan Lihat
L. Layanan Publik Direktorat Jenderal Perbendaharaan
1. | Layanan DJPb | Lihat |
2. | Layanan informasi publik DJPb | Lihat |
M. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya Lihat
N. Daftar serta hasil-hasil penelitian
1. | Indonesian Treasury Review (ITRev) | Lihat |
2. | Indonesian Treasury Update (ITUp) | Lihat |
3. | Treasury Policy Brief (TPB) | Lihat |
O. Siaran Pers dan Keterangan Pers Lihat
P. Standar Pengumuman Informasi Lihat