A. Informasi tentang profil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang meliputi:
1. | Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak | Lihat |
2. | Struktur Organisasi | Lihat |
3. | Gambaran Umum Satuan Kerja | Lihat |
4. | Profil Singkat Pejabat Struktural | Lihat |
5. | Tugas dan Fungsi | Lihat |
6. | Visi dan Misi | Lihat |
7. | Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh KPK ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk diumumkan | Lihat |
B. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang meliputi:
1. | Matrik program, kegiatan dan target | |
a. Rencana Kerja | Lihat | |
b. Rencana Strategis | Lihat | |
c. Peta Strategi | Lihat | |
2. | Agenda Penting terkait Pelaksanaan tugas | Lihat |
3. | Informasi Khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat | Lihat |
4. | Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum | Lihat |
5. | Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Kementerian Keuangan | Lihat |
C. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya Lihat
D. Ringkasan Laporan Keuangan Lihat
E. Ringkasan Laporan akses informasi Publik Lihat
F. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik Lihat
G. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi, meliputi:
1. | Prosedur Pengajuan Permohonan Informasi Publik | Lihat |
2. | Prosedur Pengajuan Keberatan | Lihat |
3. | Prosedur Pengajuan Sengketa Informasi | Lihat |
H. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan Lihat
I. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa:
1. | Pengumuman Tender Kementerian Keuangan | Lihat |
2. | Database Hasil Pengadaan Langsung pada Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPel) | Lihat |
3. | Daftar Pengadaan Kementerian Keuangan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) | Lihat |
4. | Rencana Umum Pengadaan Kementerian Keuangan | Lihat |
J. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik, meliputi:
1. | Keadaan Kebakaran di Kementerian Keuangan | Lihat |
2. | Keadaan Gempa Bumi dan Tsunami di Kementerian Keuangan | Lihat |
K. Informasi Mengenai Keuangan Negara Lihat
L. Informasi tentang Ketenagakerjaan Lihat