Weekly Report KPPN Kutacane
Cut Off Data 22 Maret 2024
Executive Summary
1.Analisis Perkembangan Pelaksanaan Anggaran
A.Kinerja Pendapatan Negara
1) Realisasi Pendapatan Dalam Negeri (PNBP) mencapai Rp1.169.906.023,- atau 23,64% dari target;
2) Pendapatan Dalam Negeri turun sebesar Rp1.572.536.463,- atau -57,34% year on year (yoy), penurunan tersebut terdiri PNBP lainya;
3) Pendapatan perpajakan s.d. 29 Februari 2024 sebesar Rp4.808.749.665,-, menurun Rp3.194.283.944,- atau -39,91%.
B.Kinerja Belanja K/L dan TKD
1) Pagu belanja negara sebesar Rp2.095.364.295.000,- turun sebesar Rp72.460.150.000,- atau -3,34% yoy. Pagu belanja negara terdiri dari pagu belanja KL Rp345.247.619.000,- (16,48%) dan pagu TKD sebesar Rp1.750.116.676.000,- (83,52%). Penurunan pagu secara signifikan terjadi pada pagu TKD sebesar Rp45.540.948.000,- (-2,54%) dan Belanja K/L Rp 26.919.202.000,- (-7,23%) karena sebagian pagu TKD untuk Dana Insentif Fiskal 2024 belum tersedia.
2) Realisasi belanja Negara Rp440.466.789.202,- (21,02%), terdiri dari realisasi belanja K/L sebesar Rp94.746.040.402,- (27,44%), sedangkan realisasi belanja TKD baru terealisasi sebesar Rp345.720.748.800,- (19,75%).
3) Realisasi Belanja Negara secara jumlah tumbuh sebesar Rp49.045.833.787,- (12,53% yoy) dengan Belanja K/L tumbuh sebesar Rp33.345.672.387,- (54,31% yoy) dan Belanja TKD tumbuh sebesar Rp15.700.161.400,- (4,76% yoy), belanja K/L juga tumbuh secara persentase dimana pertumbuhan masing-masing jenis belanja adalah untuk belanja pegawai (14,73% yoy), dan Belanja Barang (147,22% yoy) . Sedangkan belanja modal mengalami kontraksi (11,29% yoy).
4) Progres pembayaran THR tahun 2024 telah dibayarkan untuk THR Gaji PNS/TNI/POLRI sebanyak 9 satker, THR PPNPN sebanyak 6 satker, THR PPPK sebanyak 2 satker dan THR Tunkin sebnayak 1 satker.
C.Kinerja Belanja KPPN Kutacane selaku satker
1) Realisasi belanja KPPN Kutacane sampai dengan 22 Maret 2024 baru sebesar Rp201.925.323,- dari pagu Rp1.533.584.000,- atau 13,17% karena pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dibayarkan secara terpusat.
2) Semua indikator capaian IKPA tercapai 100 kecuali capaian output karena belum dilakukan pengisian menunggu juknis dari Dit PA.
2.Isu dan Permasalahan Pelaksanaan APBN
A.Penerimaan perpajakan TA. 2024 di wilayah KPPN Kutacane perlu ditingkatkan karena pada TA. 2023 mengalami penurunan dibandingkan penerimaan pajak TA. 2022.
B.Perlunya mendorong ketertiban bendahara dan pemerintah desa dalam melakukan penyetoran pajak.
C.Untuk meningkatkan PNBP ditahun 2024, satker perlu mengali potensi PNBP yang belum tergali selama tahun 2023, seperti pendapatan sewa Gedung, PBT Redistribusi Tanah, Penerbitan/Penggantian Buku Nikah.
D.DAK Fisik belum ada yang disalurkan karena Pemda masih mengumpulkan syarat salur dan masih proses tender.
E.Penerapan TTE tahap IIIC pada aplikasi SAKTI mengharuskan kesiapan 32 satker untuk memastikan masing-masing pengelola keuangan memiliki Digital Signature berupa Sertifikat Elektronik dari BSSN.
3.Kesimpulan dan Saran
A.PNBP sampai dengan 22 Maret 2024 mengalami konstraksi dibandingkan TA 2023 yoy.
B.Realisasi belanja sampai dengan 22 Maret 2024 mengalami pertumbuhan dibandingkan TA 2023 yoy yang dikarenakan selain dari kenaikan belanja TKD juga belanja pemerintah pusat dari satker KPU.
C.Inflasi di Aceh Tenggara mengalami kenaikan pada mulai minggu pertama Maret dengan komoditas yang terbesar mempengaruhi harga adalah Cabe Merah, Tepung Terigu dan Bawang Merah di minggu keempat bulan Februari, sedangkan di Inflasi Gayo Lues mengalami Inflasi terbesar pada Minggu kedua Maret dengan komoditas yang terbesar mempengaruhi harga adalah Cabe Rawit, Cabe Merah dan Udang Basah pada bulan Februari sedangkan di bulan Maret tidak ada data komoditas peyumbang terbesar perubahan harga.
D.Perlu peningkatan penggunaan CMS, KKP, dan Digipay di wilayah kerja KPPN Kutacane.
E.Perlu dilakukan Langkah-Langkah strategis pelaksanaan anggaran untuk peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran atau kinerja fiskal di TA 2024.
F.Deviasi antara RPD halaman III DIPA dengan Realisasi Anggaran masih menjadi isu di satker-satker lingkup KPPN Kutacane, selain keterlambatan kontrak dan pengelolaan UP/TUP.
G.Perlunya koordinasi antara instansi di daerah, wilayah dan kantor pusat (Pusdatin) masing-masing kementerian dan KPPN setempat (Monev) dalam penerapan TTE tahap IIIC.
H.Berdasarkan data PDRB dari BPS, pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues mengalami peningkatan di angka 3,4 di Kabupaten Aceh Tenggara dan 3,98 di Kabupaten Gayo Lues.
Selengkapnya dapat dilihat pada link dibawah ini
