Sobat Manado,  mengawali tahun 2023 ini  KPPN selaku Kuasa BUN di daerah mendapatkan amanah tambahan terkait  penyaluran dana APBN ke daerah-daerah di wilayah kerjanya, atau biasa disebut Trasfer ke Daerah (TKD).  Berdasarkan kebijakan terbaru, terhitung mulai tahun 2023 KPPN tidak hanya menyalurkan TKD berupa DAK Fisik, Dana Desa, DAK Non Fisik (Dana BOS dan Dana BOP).  Kewenangan KPPN  kini diperluas lagi dengan amanah tambahan berupa penyaluran Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, serta Dana Otonomi Khusus sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 211/PMK.07/2022.

      Sebagai unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, tambahan amanah tersebut merupakan suatu anugerah yang harus disyukuri oleh segenap jajaran KPPN di seluruh Indonesia. Begitupun di KPPN Manado. Setidaknya dengan tambahan amanah ini, akan lebih memperkuat peran KPPN Manado sebagai mitra utama pemerintah daerah di wilayah kerjanya.

Untuk periode bulan Januari 2023, dari alokasi dana yang diamanahkan KPPN Manado selaku Kuasa BUN sebesar Rp. 10,8 trilyun telah terealisir sebesar Rp. 852 milyar atau sebanyak 7,89% dengan rincian sebaran realisasi anggaran sebagai berikut:

Untuk belanja pemerintah pusat (K/L) di wilayah kerja KPPN Manado, capaian realisasinya masih sangat rendah, yaitu sebesar Rp. 332 milyar dari alokasi pagu sebesar Rp. 6.457,6 milyar atau hanya sebesar 5,14%. Hal itu terjadi karena Belanja Barang (52), Belanja Modal (53), serta Belanja Bantuan Sosial (57) masih sangat rendah. 

Sementara penyaluran TKD pada periode Januari tahun 2023 ini capaiannya sebesar Rp. 520 milyar dari alokasi pagu dana sebesar Rp. 4.337,8 milyar atau sebesar 11.99%. TKD tahun ini didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dengan alokasi pagu sebesar Rp. 2.997 milyar atau sekitar 69% dari keseluruhan dana TKD.  Adapun penyaluran yang telah dilaksanakan KPPN Manado pada periode Januari tahun 2023 iniadalah sebesar Rp. 228.78 milyar atau sebesar 7,63%.  Untuk sebaran realisasi anggaran per daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk periode bulan Januari tahun 2023 capaian realisasi terbesar diperoleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, yaitu sebesar 8,3%.  Sementara capaian realisasi DAU terendah diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebesar 6,5%.

Capaian realisasi pada bulan pertama ini masih terbilang masih wajar mengingat beberapa kondisi yang biasa terjadi pada awal tahun, seperti penetapan SK pejabat perbendaharaan dan pemenuhan kewajiban tahun sebelumnya yang belum terpenuhi sehingga proses pengajuan UP tidak dapat segera disetujui KPPN.  Kegiatan pra DIPA berupa penandatangan kontrak antara PPK satker dan pihak ketiga seperti yang diamanahkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 5 tahun 2022 tentang terkait implementasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2022 belum begitu mendapat perhatian satker mitra.  Padahal klausul ini dibuat guna mengawal terjadinya percepatan penyelesaian kontrak, sehingga tidak melampaui batas akhir tahun anggaran. 

Sementara untuk penyaluran TKD selain DAU masih belum menunjukkan realisasi anggaran yang diharapkan, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa.  Hal tersebut terjadi karena penyaluran DAU dilakukan setiap bulan, sedangkan untuk TKD yang lain penyalurannya dilakukan secara bertahap atau menunggu petunjuk teknis terlebih dahulu. 

Walau tahun 2023 ini amanah yang diberikan kepada KPPN makin bertambah, semoga KPPN Manado dapat mengawal setiap amanah dengan baik sampai dengan akhir tahun ini.