Buku ini mengulas perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia dan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) basis akrual dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan Negara. Kebijakan akuntansi pemerintah pusat juga terus dikembangkan secara adaptif untuk menjawab kompleksitas transaksi dan dinamika pengelolaan keuangan Negara.

Penerapan kebijakan dan sistem akuntansi di pemerintah pusat yang konsisten dan mengacu pada praktik terbaik (best practices) sesuai SAP telah menghasilkan laporan keuangan yang andal dan relevan sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Buku ini juga mengulas salah satu output Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terkait penyusunan laporan konsolidasian, berupa Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) yang mengonsolidasikan LKPP dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Diharapkan materi ini dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam memahami mekanisme pelaporan pertanggungjawaban dan akuntansi yang melatarbelakanginya.