Seiring waktu, proses penyusunan laporan keuangan pemerintah terus mengalami peningkatan menuju arah yang lebih baik. Salah satu tahapan penting dalam penyusunan laporan keuangan tingkat Kementerian/Lembaga adalah rekonsiliasi tiga pihak, atau yang lebih dikenal dengan istilah Tripartit. Proses ini melibatkan tiga unsur utama: auditor (BPK), auditee (Kementerian/Lembaga dan BA BUN), serta Kementerian Keuangan (melalui DJPb dan DJKN).

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) melalui penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual serta memperkuat bekal para personil Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam mengimplementasikan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2017 tentang Pedoman Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (PAPK Pemda) Tahun 2021.