[www.kemenkeu.go.id]. Jakarta, 21/09/2023 Kemenkeu - Pemerintah dan Anggota DPR RI memiliki kesepahaman bahwa APBN tahun 2024 tetap harus menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan menghadapi gejolak ekonomi dan geopolitik serta mendukung agenda pembangunan termasuk pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2024.

Sebuah organisasi yang baik harus mampu berkembang dan dapat terus beradaptasi terhadap perubahan. Salah satu aspek penting dalam mewujudkan organisasi yang baik adalah adanya sumber daya manusia yang mampu bersinergi dan berkolaborasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

[www.djpb.kemenkeu.go.id]. Dalam Exit Meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 di Jakarta pada Rabu (25/05), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan upaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara dan menjadi langkah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi tercapainya tujuan pembangunan negara.

[www.djpb.kemenkeu.go.id]. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 akhirnya disahkan dalam bentuk Undang-Undang (UU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2 APBN) TA 2022 pada sidang Paripurna DPR RI, Selasa (12/09).

[www.djpb.kemenkeu.go.id]. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022. Ini adalah ketujuh kalinya berturut-turut LKPP mendapatkan opini audit tertinggi tersebut, yang juga menjadi wujud dari komitmen Pemerintah yang konsisten dalam mengelola keuangan negara secara prudent.

[www.djpb.kemenkeu.go.id] Saat menyampaikan keynote speech pada rangkaian acara puncak Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengucapkan selamat atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.