[www.djpb.kemenkeu.go.id]. Dalam Exit Meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 di Jakarta pada Rabu (25/05), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan upaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara dan menjadi langkah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi tercapainya tujuan pembangunan negara.

Penguatan fungsi treasury untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan serta kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diwujudkan Kementerian Keuangan dengan menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tahun 2022 dengan mengusung Tema “Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat” sebagai tindak lanjut atas hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai bahwa pelaporan dan pengungkapan informasi kinerja dalam Laporan Keuangan belum sepenuhnya memberi informasi mengenai efisiensi pelaksanaan anggaran serta pelaksanaan money follows program.

Jakarta, 14 September 2021 – www.kemenkeu.go.id. Pada hari ini Kementerian Keuangan menggelar acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2021 melalui tayangan video conference dan mengusung tema Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi.

[www.djpb.kemenkeu.go.id] Saat menyampaikan keynote speech pada rangkaian acara puncak Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengucapkan selamat atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

kemenkeu.go.id. Jakarta, 31 Maret 2022 -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mewakili Pemerintah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 (Unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Rabu, 30 Maret 2022. Penyerahan tersebut dilaksanakan di Kantor Pusat BPK, diikuti dengan Entry Meeting Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2021.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Menteri Keuangan Sri Mulayani Indrawati sampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2020 kepada DPR RI. “Dokumen ini merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ungkap Menteri Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (15/7).