Pada tanggal 30 Agustus 2018,Direktorat PPK BLU menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dengan agenda sharing session pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.Tema utama sharing session terkait dengan pemberian remunerasi yang ideal diterapkan pada BLUD.

#BersatuLawanTerorisme

Menanggapi aksi teror bom di Poltabes Surabaya, Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

Direktorat PPK BLU mengadakan Stakeholder Meeting dengan format Focus Grup Discussion, yang mengajak diskusi interaktif di mana semua partisipan dapat secara leluasa saling berbagi informasi dan opini terkait bagaimana BLU dapat menyeimbangkan antara penerapan fleksibilitas dan tuntutan akuntabilitasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagai wakil Pemerintah, mendukung Rumah Sakit (RS) Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi Badan Layanan Umum (BLU) karena mencerminkan tata kelola yang terus meningkat.

Rapat Koordinasi Dewan Pengawas BLU dari Unsur Kementerian Keuangan. Kegiatan tersebut mengambil tema "Peran Dewan Pengawas dalam Rangka Pengendalian Intern untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja BLU"

Penandatangan kontrak kinerja acara dilanjutkan dengan Focus Group Discussion yang bertema "Tata Kelola BLU"

Sebagai salah satu upaya untuk menjaga praktek bisnis yang sehat dan peningkatan layanan, setiap awal tahun BLU diminta berkomitmen untuk mencapai hal tersebut. Komitmen tersebut diwujudkan dalam kontrak kinerja antara pimpinan BLU dengan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.