"Pelatihan ini sangat bermanfaat terutama untuk reporting pengembangan BLU dan memang tepat serta perlu untuk meningkatkan kinerja dan pengawasan Dewan Pengawas" kesan antusias salah satu undangan ketika mengetahui seluruh laporan yang konvensional berupa hardcopy akan dihilangkan menjadi sistem elektronik (paperless).
Pada saat kebutuhan negara semakin meningkat, sedang sumber dana tidak memiliki kecepatan yang bersaing. Ditambah fakta bahwa hutang Indonesia sudah tidak perlu dipupuk lebih rajin lagi, membuat pemerintah kita harus memutar otaknya lebih keras, atau mungkin sedikit lebih kreatif. Hingga salah satu langkah besar yang diambil adalah reformasi keuangan dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Paradigma inilah yang sedang diciptakan, yakni mewiraswastakan pemerintah (enterprising government). Sebenarnya, praktek ini telah berkembang di beberapa negara yang dilakukan dengan upaya pengagenan (agencification), yaitu aktivitas yang harus dilakukan birokrat murni, tetapi dilakukan oleh instansi yang dikelola seperti bisnis (business like). Pemerintah membutuhkan birokrat yang berjiwa entrepreneur atau wirausaha alias biropreneur. Mereka merupakan pemimpin instansi yang efisien dalam mengelola anggaran dan efektif dalam memanfaatkan pendapatan untuk peningkatan layanan kepada masyarakat.
Biropreuner tersebut diterjemahkan pemerintah dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatarnya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU dikelola ala bisnis dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat, melalui fleksibilitas sebagai pengecualian dari ketentuan keuangan negara pada umumnya.
Perkembangan saat ini dimana kinerja layanan dan keuangan Badan Layanan Umum yang semakin meningkat perlu didukung dengan fasilitas teknologi informasi untuk mendorong BLU menjadi lebih transparan, akuntabel, dan modern. Hal tersebut sudah terealisasi melalui BIOS (BLU Integrated Online System) sehingga stake holder BLU antara lain Direktorat PPK BLU, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kementerian teknis, Satker BLU, dan Dewan Pengawas dapat menggunakan BIOS sebagai dashboard kinerja layanan dan keuangan sehingga bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh pihak manajemen.
Selain Satker BLU, pelaksanaan BIOS juga harus didukung oleh Dewan Pengawas dan Kementerian/Lembaga dengan melibatkan mereka dalam Implementasi Perdirjen Perbendaharaan Kementeria Keuangan RI nomor 53 tahun 2016 tentang Pedoman Peggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum Integrated Onlie System (BIOS). Untuk mendukung pengembangan BIOS tersebut maka pada tanggal 20 dan 21 November 2017, Direktorat PPK BLU bersinergi dengan Pusintek Kemenkeu melakukan edukasi/bimbingan teknis perdana aplikasi BIOS kepada sekretaris Dewan Pengawas BLU dan Kementerian/Lembaga di gedung Syafrudin Prawiranegara, Pusintek Kemenkeu.
“Pelatihan ini sangat bermanfaat terutama untuk reporting pengembangan BLU dan memang tepat serta perlu untuk meningkatkan kinerja dan pengawasan Dewan Pengawas,� kesan antusias salah satu undangan ketika mengetahui seluruh laporan yang konvensional berupa hardcopy akan dihilangkan menjadi sistem elektronik (paperless).
Dengan pelatihan ini, ke depan diharapkan Dewan Pengawas BLU melalui Sekretaris Dewas dan Kementerian Lembaga yang hadir dalam bimtek akan semakin baik lagi dalam pelaporan BIOS yang terintegrasi dan berorientasi kepada kepuasan pemangku kepentingan dan masyarakat luas.
