Hari Senin 17 Desember 2018, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) menyelenggarakan acara bertajuk Peningkatan Kapasitas Pembinaan Menuju BLU yang efisien dan produktif.
Acara yang dihadiri oleh Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, tim penilai penetapan dan pencabutan BLU, tim penilai tarif dan remunerasi, serta para pegawai Direktorat PPK BLU ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas internal pejabat dan pegawai dalam melakukan pembinaan BLU agar mampu meningkatkan efisiensi dalam memberikan layanan tanpa mengabaikan prinsip produktivitas.
Hari Senin 17 Desember 2018, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) menyelenggarakan acara bertajuk Peningkatan Kapasitas Pembinaan Menuju BLU yang efisien dan produktif. Acara yang dihadiri oleh Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, tim penilai penetapan dan pencabutan BLU, tim penilai tarif dan remunerasi, serta para pegawai Direktorat PPK BLU ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas internal pejabat dan pegawai dalam melakukan pembinaan BLU agar mampu meningkatkan efisiensi dalam memberikan layanan tanpa mengabaikan prinsip produktivitas.
BLU bertujuan sebagai terobosan untuk mempercepat layanan kepada masyarakat serta menjadi sumber alternatif penerimaan pemerintah di sektor PNBP. Dengan perkembangan BLU yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari sisi jumlah maupun dana yang dikelola, tim penilai diharapkan untuk mengerti dan memahami kendala teknis dan manajerial BLU untuk kemudian dapat memberikan solusi teknis dan manajerial, serta mampu memberikan rekomendasi strategis dan efektif untuk meningkatkan layanan BLU.
Berdasarkan highlight current issues BLU tahun 2017, hasil temuan permasalahan pada BLU terbanyak, yakni sebesar 28%, terkait kurangnya optimalisasi saldo kas yang ditandai dengan masih banyaknya BLU yang menempatkan idle cash di rekening giro dan belum adanya mekanisme beauty contest dalam pemilihan bank mitra, serta sebesar 24% permasalahan terkait kurangnya paradigma bisnis BLU yang masih berfokus pada layanan utama. Hasil evaluasi BLU tahun 2018 menunjukkan bahwa fungsi Satuan Pengawas Intern pada BLU yang belum optimal, adanya permasalahan dalam tata kelola Sumber Daya Manusia BLU, dan kendala dalam optimalisasi aset tetap. Direktorat PPK BLU menyusun kebijakan teknis BLU tahun 2019 terkait operasionalisasi PMK 136/PMK.05/2016 tentang pengelolaan aset BLU, optimalisasi idle cash BLU sesuai PMK 82/PMK.05/2018, peningkatan kompetensi SDM BLU, penguatan kelembagaan BLU, dan pemanfaatan IT sebagai bagian dari modernisasi pengelolaan BLU.
Mayor Jenderal (purn) dr. Daniel Tjen, Sp.S yang merupakan Chief Medical Officer Mayapada Healthcare Group, menyampaikan sharing session best practices pengelolaan keuangan rumah sakit swasta. Beliau menjelaskan pentingnya good corporate governance dalam pengelolaan rumah sakit.
Dr. Drs. Djoko Hendratto selaku Plt. Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah pada sesi kedua menyampaikan paparan berjudul Dissecting BLU: Membedah Hambatan Organisasional. Beliau mencoba menantang para pembuat kebijakan untuk merampingkan prosedur dan aturan serta mengedepankan konsep kepemimpinan yang memberdayakan.
Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator, Direktur PPK BLU, Ibu Ari Wahyuni.
Diharapkan dengan terselenggaranya acara ini, kapasitas internal pegawai Direktorat PPK BLU umumnya, dan kapasitas tim penilai khususnya, dapat meningkat sehingga dapat memberikan pembinaan BLU dengan lebih profesional dan berdaya guna bagi peningkatan kinerja BLU ke depannya.
