Workshop Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan hari Bakti Perbendaharaan pada hari Rabu (23/1) di Gedung Jusuf Anwar, Kementerian Keuangan. Acara ini membahas peluang dan tantangan ke depan yang dihadapi oleh Badan Layanan Umum.
Workshop Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan hari Bakti Perbendaharaan pada hari Rabu (23/1) di Gedung Jusuf Anwar, Kementerian Keuangan. Acara ini membahas peluang dan tantangan ke depan yang dihadapi oleh Badan Layanan Umum.
Moderator dalam acara Workshop ini adalah Direktur Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan, Bapak DR. Djoko Hendratto, M.B.A dan menghadirkan narasumber Mantan Dirjen Perbendaharaan yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Bukopin, Bapak Dr. Mulia P. Nasution, DESS. Beliau memaparkan tentang filosofi dan konsepsi lahirnya Badan Layanan Umum dari peran Keuangan Negara. Pemerintah saat ini berperan sebagai agent of development dengan prinsip dasar dwitunggal yaitu demokrasi dan market efisiensi. Prinsip dasar demokrasi melahirkan prinsip autorisasi parlementer (hak budget) dan prinsip efisiensi melahirkan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Dari prinsip tersebut muncul Badan Layan Umum untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan menjadi kekayaan Negara yang tidak dipisahkan.
Kemudian narasumber berikutnya adalah Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Bu Sumiyati, Ak., M.F.M. Beliau menjelaskan tentang Dinamika Badan Layanan Umum dalam sudut pandang pengawasan. Beliau menyoroti efisiensi dan produktivitas Badan Layanan Umum, perkembangan regulasi untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, serta kinerja BLU. Berbagai hal yang perlu ditingkatkan lebih baik adalah Manajemen SDM, Manajemen Kas, Manajemen Aset, Tata Kelola, Modernisasi BLU dan pembinaan serta pengawasan.
Narasumber terakhir dalam acara workshop ini adalah Direktur Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan BLU, Bu Ari Wahyuni, S.H., M.P.M. Beliau memaparkan perkembangan, capaian serta penguatan peraturan dan kelembagaan pengelolaan BLU. Beliau menjelaskan tentang perkembangan BLU dari tahun 2005 yang berjumlah hanya 13 hingga tahun 2018 saat ini yang telah mencapai 217 BLU. Dalam hampir dua dasawarsa terakhir, telah banyak perkembangan dan penguatan kelembagaan BLU antara lain penyempurnaan aturan, peningkatan fleksibilitas BLU dan modernisasi layanan perkantoran Direktorat PPK BLU dengan OA (Office Automation). BLU juga memberikan kontribusi pendapatan negara yang cukup tinggi dalam Keberlanjutan Fiskal di mana di tahun 2018, pendapatan total BLU meningkat sekitar +/- 8 Triliun rupiah. Selain itu BLU juga memiliki kontribusi strategis dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya.
Acara Workshop kemudian ditutup oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, DR. Marwanto Harjowiryono, M.A. Dalam penutupnya, beliau menyampaikan bahwa semakin pentingnya Sinergitas BLU terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
#DitPPKBLU
#DJPbKawalAPBN
