Pada hari Kamis 5 Maret 2020, Direktorat PPK-BLU mengadakan acara penandatanganan Kontrak Kinerja Menteri Keuangan c.q Dirjen Perbendaharaan dengan pemimpin BLU tahun 2020 di aula Dhanapala.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan penghargaan kepada Pengelola BLU yang secara umum bekerja dengan baik. Tahun 2019 bukanlah tahun yang mudah bagi BLU karena kondisi perekonomian dunia yang melambat. Prestasi yang cukup baik bagi BLU tentu memberikan hal yang positif bagi Indonesia karena BLU merupakan bagian yang vital dalam pemerintahan.
Tahun 2020 sebagai tahun pertama RPJMN 2020-2024 merupakan tahun yang strategis. RPJMN saat ini menekankan kepada pertumbuhan yang berkualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia. Untuk mendukung program tersebut, APBN tahun 2020 menyuntikan dana yang signifikan terhadap beberapa bidang yaitu Pendidikan (581 T), Kesehatan (132,2T), Pariwisata, Penguatan fiskal dengan dana Bergulir, subsidi bunga dan dana-dana pengembangan SDM.
Acara penandatangan Kontrak kinerja Dirjen Perbendaharaan dengan Pemimpin BLU sangat erat dengan RPJM 2020-2024. Dalam acara tersebut sebanyak 232 kontrak kinerja ditandatangani secara simbolis oleh perwakilan dari pimpinan BLU. Kontrak kinerja yang telah di tandatangani nantinya akan menjadi acuan penting bagi tolak ukur kinerja BLU di tahun 2020. Kontrak kinerja memberikan perjanjian dan mengingkat BLU untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kontrak Kinerja ini memuat antara lain persentase lulusan BLU pendidikan di dunia kerja, sejalan dengan peningkatan SDM Indonesia, tingkat produktifitas penelitian, jumlah Mahasiswa, Jumlah Pasien, Prestasi Dosen, meningkatkan pariwisata, jumlah pembiayaan ultra mikro dan mikro. Di samping itu Kontrak Kinerja berdampak terhadap remunerasi yang didapat oleh para pegawai BLU, sehingga diharapkan BLU melakukan upaya maksimal untuk memenuhi kontrak kinerja tersebut dan diharapkan mampu meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Tujuan utama hadirnya BLU yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa" jelas Dirjen Perbendaharaan.
Menurut Dirjen Perbendaharaan, BLU perlu terus memperhatikan reward dan punishment, efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Dewas Pengawas, meningkatkan kualitas SDM, mengelola Aset dengan optimal, dan menggunakan jasa yang efisien untuk mendukung program pemerintah.
Acara tersebut dilanjutkan dengan Paparan oleh Sekjen Kemendikbud, Kepala PPSDM Kemenkes, dan Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan. Ketiganya memaparkan secara umum kinerja dari BLU di bawah Kementerian masing-masing dan tantangan-tantangan yang akan di hadapi BLU sekarang dan tahun-tahun mendatang.
Kemudian Acara dilanjutkan oleh pemaparan yang disampaikan oleh Chairul Tanjung, sebagai Narasumber acara. Bapak Chairul Tanjung menyatakan bahwa Enterpreneurship tidak hanya ada di swasta, tetapi juga di pemerintahan terutama di BLU. Dengan perubahan era, mau tidak mau pelayanan publik harus mengikuti perubahan. BLU diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal dengan sekecil mungkin beban negara. Dulu, mindset para satuan kerja masih berbasis dengan anggaran, tetapi saat ini dengan perubahan era perlu adanya inovasi. Kualitas layanan publik sering dibenturkan dengan keterbatasan anggaran pemerintah. Untuk itu inovasi yang dilakukan BLU dapat meminimalisir keterbatas anggaran tersebut.
Di samping itu menurut Chairul Tanjung, keseimbangan antara public service dan kelanjutan proses bisnis pada BLU dapat menjadi hal yang perlu diperhatikan. Perlu penambahan paradigma bahwa tidak hanya produktivitas dan efisiensi, BLU juga memerlukan inovasi, kreatifitas dan jiwa entrepreneurship untuk menjalankan fungsinya dalam melayani masyarakat.
