Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah mempunyai tugas:

Melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Penelaahan dan pengesahan atas revisi dokumen pelaksanaan anggaran;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis clan supervisi atas pelaksanaan anggaran;
3. Penyusunan reviu belanja pemerintah (spending review) dan reviu pelaksanaan anggaran;
4. Pembinaan teknis sistem akuntansi;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana transfer;
6. Pelaksapaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah;
7. Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
9. Pembinaan dan monitoring atas investasi pemerintah, pinjaman dan kredit program di daerah;
10. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
11. Pelaksariaan layanan bersama Kementerian Keuangan di daerah;
12. Pemberian pembinaan terkait dengan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN);
13. Pelaksanaan manajemen mutu layanan dan koordinasi inovasi layanan;
14. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management);
15. Pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
16. Pelaksanaan konsolidasi data Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
17. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. Pelaksanaan kepatuhan internal; dan
19. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.