Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan memiliki tugas strategis yaitu sebagai pengelola fiskal yang berwenang dalam penyusunan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Sebagai bagian dalam pelaksanaan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.01/2018, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Menuju Kuartal III yang Lebih Baik

 Takengon, 22 Oktober 2025 – Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh s.d. 30 September 2025. ALCo Regional ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kanwil DJPb setiap bulan, bersama dengan rekan-rekan Kemenkeu-Satu Aceh untuk mendiskusikan bagaimana realisasi APBN Regional Aceh, baik itu dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.

“Kinerja APBN Terjaga di Tengah Kontraksi TKD dan Tantangan Ekonomi Daerah”

Banda Aceh, 29 Desember 2025 – Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh s.d. 30 November 2025.. ALCo Regional ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kanwil DJPb setiap bulan, bersama dengan rekan-rekan Kemenkeu-Satu Aceh untuk mendiskusikan bagaimana realisasi APBN Regional Aceh, baik itu dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.

Kinerja Baik Anggaran Secara Proporsional

Banda Aceh, 24 September 2025 - Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh s.d. Agustus 2025. ALCo Regional ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kanwil DJPb setiap bulan, bersama dengan rekan-rekan Kemenkeu-Satu Aceh untuk mendiskusikan bagaimana realisasi APBN Regional Aceh, baik itu dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.

“Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Aceh hingga Oktober 2025”

Banda Aceh, 25 November 2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh bersama Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menggelar kegiatan Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh. Pertemuan ini membahas kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh hingga 31 Oktober 2025, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Executive Summary

Perekonomian Aceh pada triwulan II 2025 menunjukkan perlambatan dengan pertumbuhan sebesar 4,82% (yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan nasional sebesar 5,12% (yoy). Secara struktural, perekonomian Aceh masih didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang bersifat tradisional, dengan kontribusi sekitar sepertiga dari total perekonomian. Dari sisi pengeluaran, selain konsumsi pemerintah, penanaman modal tetap bruto yang terkontraksi -2,13% (yoy) menunjukkan investasi di Aceh belum tumbuh optimal. Investasi yang masuk pada periode ini lebih banyak di sektor pertambangan dan penggalian yang bersifat padat modal sehingga tidak mampu menyerap banyak tenaga kerja. 

EXECUTIVE SUMMARY

Perekonomian Aceh pada triwulan III tahun 2025 secara y-o-y mengalami pertumbuhan sebesar 4,46% dengan migas dan sebesar 4,65% tanpa migas. Meskipun masih mencerminkan ekspansi ekonomi, angka ini masih berada di bawah capaian nasional. Hal ini dapat dikaitkan dengan dinamika kebijakan yang mengalokasikan pelaksanaan kebijakan secara terpusat. Misalnya, program MBG dan berbagai program subsidi yang meski pelaksanaannya di daerah, tetapi pencatatan realisasinya berada di pusat. Selain itu, sebagai pembanding, tahun lalu terdapat dukungan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh dan beberapa Program Strategis Nasional yang tahun ini tidak ada lagi di Aceh.

Perkuat Sinergi Hadapi Dinamika Fiskal dan Dorong Peran BUMDes

                Banda Aceh, 23 Juni 2025 - Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh s.d. 31 Mei 2025. ALCo Regional ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kanwil DJPb setiap bulan, bersama dengan rekan-rekan Kemenkeu-Satu Aceh untuk mendiskusikan bagaimana realisasi APBN Regional Aceh, baik itu dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.