Banda Aceh, Kanwil DJPb Prov. Aceh - Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) adalah program pemerintah untuk menyediakan pembiayaan murah kepada pelaku UMKM melalui subsidi bunga/margin dan melalui pendanaan murah. Debitur KUR membayar bunga/margin pembiayaan secara tetap berkisar antara 3% s.d. 9% tergantung skema dan frekuensinya, sementara pemerintah membayar selisih bunga/margin pembiayaannya. Debitur Pembiayaan UMi membayar bunga/margin pembiayaan yang lebih rendah karena pemerintah memberikan pendanaan murah kepada penyalur Pembiayaan UMi.

“Kinerja Anggaran Mulai Menggeliat”

Banda Aceh, 21 Januari 2026 – Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh s.d. 31 Desember 2025. ALCo Regional ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kanwil DJPb setiap bulan, bersama dengan rekan-rekan Kemenkeu-Satu Aceh untuk mendiskusikan bagaimana realisasi APBN Regional Aceh, baik itu dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.

“Kinerja Kuat APBN di Awal Tahun”

 Banda Aceh, 12 Maret 2026 – Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh s.d. Februari 2026. ALCo Regional ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kanwil DJPb setiap bulan, bersama dengan rekan-rekan Kemenkeu-Satu Aceh untuk mendiskusikan bagaimana realisasi APBN Regional Aceh, baik dari sisi penerimaan APBN maupun pengeluaran APBN.

“Kinerja APBN Terjaga di Tengah Kontraksi TKD dan Tantangan Ekonomi Daerah”

Banda Aceh, 29 Desember 2025 – Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh s.d. 30 November 2025.. ALCo Regional ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kanwil DJPb setiap bulan, bersama dengan rekan-rekan Kemenkeu-Satu Aceh untuk mendiskusikan bagaimana realisasi APBN Regional Aceh, baik itu dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.

“Percepatan Penyaluran TKD Dimulai”

Banda Aceh, 23 Februari 2026 – Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh s.d. 31 Januari. ALCo Regional ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kanwil DJPb setiap bulan, bersama dengan rekan-rekan Kemenkeu-Satu Aceh untuk mendiskusikan bagaimana realisasi APBN Regional Aceh, baik itu dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.

“Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Aceh hingga Oktober 2025”

Banda Aceh, 25 November 2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh bersama Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menggelar kegiatan Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh. Pertemuan ini membahas kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh hingga 31 Oktober 2025, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan memiliki tugas strategis yaitu sebagai pengelola fiskal yang berwenang dalam penyusunan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Sebagai bagian dalam pelaksanaan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.01/2018, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

EXECUTIVE SUMMARY

Perekonomian Aceh pada triwulan III tahun 2025 secara y-o-y mengalami pertumbuhan sebesar 4,46% dengan migas dan sebesar 4,65% tanpa migas. Meskipun masih mencerminkan ekspansi ekonomi, angka ini masih berada di bawah capaian nasional. Hal ini dapat dikaitkan dengan dinamika kebijakan yang mengalokasikan pelaksanaan kebijakan secara terpusat. Misalnya, program MBG dan berbagai program subsidi yang meski pelaksanaannya di daerah, tetapi pencatatan realisasinya berada di pusat. Selain itu, sebagai pembanding, tahun lalu terdapat dukungan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh dan beberapa Program Strategis Nasional yang tahun ini tidak ada lagi di Aceh.