“Kinerja APBN Aceh Tumbuh Positif, Dorong Pemulihan dan Stabilitas Ekonomi Daerah”
Banda Aceh, 17 April 2026 – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh hingga Maret 2026 menunjukkan tren positif di tengah berbagai tantangan ekonomi. Hal ini disampaikan dalam forum Asset and Liability Committee (ALCo) Regional Aceh yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan bersama unit Kemenkeu Satu di Aceh. Forum ALCo menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi fiskal daerah melalui pembahasan kinerja APBN, baik dari sisi pendapatan negara maupun belanja negara, sekaligus mendiskusikan arah perekonomian regional secara komprehensif..
Realisasi APBN Regional s.d. 31 Maret 2026 mencatat pendapatan senilai mencapai Rp1.345,63 miliar, tumbuh 14,96% secara year-on-year (yoy). Kinerja ini terutama ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp1.016,65 miliar atau tumbuh signifikan sebesar 21,54% (yoy), didorong oleh peningkatan pada PPh Nonmigas, PPh Migas, serta PPN dan PPnBM. Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai yang dikelola Kanwil DJBC Aceh tercatat sebesar Rp120,22 miliar atau terkontraksi 26,30% (yoy), terutama akibat penurunan penerimaan bea masuk. Meskipun demikian, secara keseluruhan kinerja pendapatan negara tetap menunjukkan resiliensi yang baik.
Dari sisi belanja, APBN terus memainkan peran strategis sebagai instrumen fiskal untuk mendorong pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas daerah. Realisasi belanja negara hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp14.778,11 miliar atau 32,29% dari pagu, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp3.470,73 miliar (20,20%), tumbuh 23,87% (yoy), terutama didorong oleh akselerasi belanja modal. Sementara itu, belanja Transfer ke Daerah mencapai Rp11.307,38 miliar (39,55%) atau melonjak 122,56% (yoy), antara lain akibat percepatan penyaluran dana alokasi umum dan dana bagi hasil untuk mendukung penanganan dampak bencana di Aceh pada akhir tahun lalu.
Dari sisi makroekonomi, tekanan inflasi di Aceh masih perlu diwaspadai. Pada Maret 2026, inflasi tercatat sebesar 5,31% (yoy), melampaui rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5% ±1%. Kenaikan harga terutama terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 2,03%, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 1,07%. Meski demikian, secara month-to-month (mtm) inflasi relatif terkendali di level 0,04%, dan secara year-to-date (ytd) masih mencatat deflasi 0,34%.
APBN juga terus mendukung implementasi program prioritas pemerintah di daerah. Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 1,77 juta penerima manfaat melalui 532 unit SPPG di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Program Sekolah Garuda telah berjalan di SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh dengan kegiatan pembelajaran berstandar internasional, sementara Program Sekolah Rakyat didukung alokasi anggaran sebesar Rp1,53 triliun untuk pembangunan sekolah di enam kabupaten/kota.
Di sektor pemberdayaan ekonomi desa, Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) telah mencapai Fase IV dengan pembentukan 6.535 koperasi atau melampaui jumlah desa yang ada (100,54%), serta pembangunan 2.755 gerai fisik. Sementara itu, melalui Program Subsidi Perumahan FLPP, sebanyak 244 unit rumah telah dibangun, dengan 220 unit telah terjual kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sebagai Regional Chief Economist, Kanwil Ditjen Perbendaharaan terus memperkuat peran analitis dan koordinatif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data. Sinergi dengan pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi menjadi kunci dalam menjaga efektivitas APBN sebagai instrumen stabilisasi dan akselerasi ekonomi. Kanwil Ditjen Perbendaharaan terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di Aceh baik untuk kebutuhan data maupun kajian bersama demi sebesar-besarnya kebermanfaatan bagi masyarakat Aceh.
Unduh siaran pers dalam bentuk PDF : Press Release APBN Regional Aceh s.d. 31 Maret 2026
