Banda Aceh, 23 Juli 2026 – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh hingga 30 Juni 2026 menunjukkan kondisi yang tetap sehat dan ekspansif. Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, tekanan inflasi, serta masih berlangsungnya proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi, APBN terus menjalankan perannya sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, mempercepat pembangunan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat Aceh.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat rutin Asset and Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh yang diselenggarakan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh bersama unit vertikal Kementerian Keuangan di Aceh. Forum ALCo menjadi wadah koordinasi dalam mengevaluasi perkembangan fiskal, kondisi ekonomi regional, serta berbagai risiko yang perlu diantisipasi guna menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Aceh.
Sampai dengan akhir Juni 2026, Pendapatan Negara di Aceh telah mencapai Rp2,94 triliun atau 45,21 persen dari target APBN, tumbuh 20,01 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp2,35 triliun, meningkat 27,85 persen (yoy). Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak mencapai Rp2,03 triliun atau tumbuh 28,91 persen, yang masih didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas sebagai cerminan masih terjaganya aktivitas ekonomi dan kepatuhan perpajakan masyarakat maupun dunia usaha di Aceh.
Dari sisi kepabeanan dan cukai, penerimaan mencapai Rp317,44 miliar, meningkat 21,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya, terutama didukung oleh penerimaan Bea Masuk. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp588,06 miliar atau mengalami kontraksi 3,62 persen (yoy), namun masih memberikan kontribusi sekitar 20 persen terhadap total pendapatan negara di Aceh, terutama berasal dari pendapatan jasa pelayanan pendidikan.
Di sisi belanja, APBN terus menjalankan fungsi countercyclical dalam menopang aktivitas ekonomi daerah. Hingga akhir Juni 2026, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp26,11 triliun atau 42,07 persen dari pagu, tumbuh 29,74 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp8,75 triliun, meningkat 42,51 persen (yoy). Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan belanja pegawai, belanja barang, serta lonjakan signifikan pada belanja modal yang diarahkan untuk mendukung percepatan penanganan pascabencana dan pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah, khususnya pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp17,36 triliun atau 60,72 persen dari pagu, meningkat 24,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penyaluran tersebut terutama didorong oleh Dana Alokasi Umum, Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Khusus, serta Dana Desa yang menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah.
Kinerja APBN yang tetap ekspansif tercermin dari defisit APBN Regional Aceh sebesar Rp23,17 triliun. Defisit tersebut menunjukkan besarnya dukungan pemerintah pusat terhadap perekonomian Aceh melalui belanja negara yang jauh lebih besar dibandingkan penerimaan yang dihimpun di daerah.
Di tingkat pemerintah daerah, kinerja APBD juga menunjukkan perkembangan positif. Hingga akhir Juni 2026, Pendapatan Daerah telah mencapai Rp15,75 triliun atau 38,23 persen dari target, tumbuh 19,30 persen (yoy), terutama didorong oleh meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pendapatan Transfer. Di sisi lain, Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp12,52 triliun atau 30,45 persen dari pagu, sehingga APBD Aceh masih mencatatkan surplus sebesar Rp3,23 triliun.
Dari sisi ekonomi regional, perekonomian Aceh pada Triwulan I 2026 masih tumbuh 4,09 persen (year-on-year). Namun demikian, kondisi eksternal menunjukkan tantangan yang semakin besar. Perlu kita nantikan bagaimana transmisi fiskal ini pada pertumbuhan perekonomian daerah di triwulan II yang akan dirilis Agustus nanti. Selain itu, pada Mei 2026, Aceh mengalami defisit neraca perdagangan sebesar USD51,92 juta, dipengaruhi nilai impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor. Di sisi lain, inflasi Juni 2026 tercatat 5,84 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan sasaran inflasi nasional, sehingga menjadi perhatian dalam menjaga daya beli masyarakat. Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau menjadi komponen inflasi dengan andil tertinggi.
ALCo Regional Aceh mengidentifikasi beberapa risiko yang perlu terus diantisipasi, antara lain masih berlanjutnya proses pemulihan pascabencana, meningkatnya tekanan fiskal akibat kenaikan harga minyak dunia, serta ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi menekan daya beli masyarakat melalui kenaikan harga energi dan pangan. Oleh karena itu, Forum ALCo Regional Aceh merekomendasikan percepatan realisasi belanja pemulihan yang tepat sasaran, penguatan efisiensi belanja pemerintah tanpa mengurangi program prioritas, serta pengendalian inflasi pangan dan stabilisasi harga energi guna menjaga konsumsi masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi, APBN juga terus mendukung berbagai Program Prioritas Nasional di Aceh. Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 1,87 juta penerima manfaat melalui 632 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah juga melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat di enam kabupaten/kota, revitalisasi sekolah, pengembangan SMA Unggul Garuda, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penyaluran subsidi perumahan melalui FLPP, serta penguatan ketahanan pangan dan ketahanan energi melalui berbagai proyek strategis di Aceh.
Pada edisi ALCo bulan Juli ini, analisis tematik mengangkat isu "Infrastruktur dan Perekonomian Aceh". Forum ALCo Regional Aceh menilai bahwa meskipun infrastruktur dasar di Aceh relatif berkembang, percepatan pertumbuhan ekonomi memerlukan penguatan infrastruktur bisnis, seperti kawasan industri, logistik, digitalisasi, dan kemudahan investasi agar potensi sumber daya alam Aceh dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar melalui hilirisasi industri dan peningkatan daya saing ekonomi daerah.
Ke depan, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh sebagai Regional Chief Economist akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, akademisi, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan fiskal dan ekonomi yang semakin berkualitas guna mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.
