Gd A Lantai 2 dan 3, Komplek GKN, Jl Tgk. Chik Ditiro, Banda Aceh

Berita

Seputar Kanwil DJPb

Press Release APBN Regional Aceh s.d. 30 April 2026

“Kinerja APBN Regional Aceh Tetap Solid, Dukung Pemulihan Pascabencana dan Penguatan Ekonomi Daerah”

Banda Aceh, 20 Mei 2026 – Kinerja APBN Regional Aceh hingga 30 April 2026 menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini terlihat dari pendapatan negara yang tetap tumbuh serta belanja negara yang terus berjalan untuk mendukung pelayanan publik, pemulihan pascabencana, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Capaian tersebut dibahas dalam forum Asset and Liability Committee (ALCo) Regional Aceh yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh bersama unit Kemenkeu Satu di Aceh pada 19 Mei 2026.

Hingga 30 April 2026, realisasi pendapatan negara di Aceh mencapai Rp2.006,79 miliar atau 30,87 persen dari target. Capaian ini tumbuh 25,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan masih menjadi penopang utama dengan realisasi sebesar Rp1.576,63 miliar. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak mencapai Rp1.388,78 miliar atau tumbuh 42,69 persen secara tahunan, terutama didukung oleh PPh Nonmigas serta PPN dan PPnBM. Selain itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp187,85 miliar, tumbuh 2,35 persen, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp430,16 miliar atau 46,22 persen dari target.

Dari sisi belanja, APBN terus hadir untuk mendukung kegiatan pemerintah dan kebutuhan masyarakat di daerah. Realisasi belanja negara di Aceh s.d. 30 April 2026 mencapai Rp18.465,07 miliar atau 40,21 persen dari pagu, tumbuh 71,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp4.945,09 miliar, sedangkan Transfer ke Daerah mencapai Rp13.519,98 miliar. Peningkatan Transfer ke Daerah menjadi salah satu dukungan penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, termasuk dalam penanganan dan pemulihan pascabencana alam di Aceh.

Kinerja APBD Aceh juga menunjukkan arah yang positif. Pendapatan daerah s.d. 30 April 2026 terealisasi sebesar Rp8.863,99 miliar atau tumbuh 36,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja daerah mencapai Rp6.620,48 miliar atau tumbuh 12,66 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa ruang fiskal daerah terus bergerak, dan ke depan belanja yang produktif serta tepat sasaran perlu terus didorong agar manfaatnya semakin cepat dirasakan masyarakat.

Dari sisi ekonomi regional, perekonomian Aceh pada Triwulan I 2026 tumbuh sebesar 4,09 persen secara tahunan. PDRB Aceh tercatat sebesar Rp66,39 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp39,95 triliun atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa ekonomi Aceh tetap bergerak di tengah berbagai tantangan. Namun demikian, penguatan sektor produktif, peningkatan investasi, dan perluasan lapangan kerja tetap menjadi perhatian penting untuk mendorong ekonomi Aceh tumbuh lebih kuat.

Perkembangan harga juga menjadi perhatian dalam menjaga daya beli masyarakat. Pada April 2026, inflasi Aceh tercatat sebesar 3,88 persen secara tahunan, dengan inflasi bulanan sebesar 0,23 persen dan deflasi tahun berjalan sebesar 0,11 persen. Beberapa komoditas yang turut mendorong inflasi antara lain beras, emas perhiasan, nasi dengan lauk, Sigaret Kretek Mesin, dan daging ayam ras. Karena itu, pengendalian inflasi pangan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok tetap menjadi hal penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

APBN juga terus mendukung berbagai program prioritas pemerintah yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh. Hingga 30 April 2026, Program Makan Bergizi Gratis telah terealisasi sebesar Rp100,86 miliar dan menjangkau 1.772.387 penerima manfaat melalui 602 unit SPPG. Selain itu, APBN juga mendukung revitalisasi sekolah, pembangunan Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, subsidi perumahan FLPP, serta penguatan ketahanan energi dan pangan. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh sebagai Regional Chief Economist akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan agar APBN dapat semakin efektif mendukung pembangunan Aceh yang inklusif dan berkelanjutan.

Unduh siaran pers dalam bentuk PDF : Press Release APBN Regional Aceh s.d. 30 April 2026

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search