“Kinerja Kuat APBN di Awal Tahun”
Banda Aceh, 12 Maret 2026 – Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh s.d. Februari 2026. ALCo Regional ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kanwil DJPb setiap bulan, bersama dengan rekan-rekan Kemenkeu-Satu Aceh untuk mendiskusikan bagaimana realisasi APBN Regional Aceh, baik dari sisi penerimaan APBN maupun pengeluaran APBN.
Realisasi APBN Regional s.d. 28 Februari 2026 mencatat pendapatan senilai Rp705,04 Miliar, mengalami pertumbuhan sebesar 11,27% secara yoy. Penerimaan pajak s.d. 28 Februari 2026 tercatat Rp477,53 Miliar, mengalami pertumbuhan sebesar 64,15% secara yoy. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan pada beberapa kelompok pajak yaitu PPh Non-Migas, PPh Migas dan PPN & PPNBM. Sementara itu, penerimaan Kanwil DJBC Aceh s.d 28 Februari 2026 sebesar Rp85,05 Miliar, terkontraksi sebesar 20,35% secara yoy. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan Kanwil DJBC Aceh mengalami kontraksi yang didorong oleh penurunan penerimaan dari sektor Bea Masuk yang terkontraksi sebesar 35,94% yoy.
Dari sisi belanja, belanja negara per 28 Februari 2026 mencapai Rp8.755,31 miliar (19,40%). Angka ini mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun lalu yang hanya terealisasi sebesar Rp5.317,46 miliar. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp1.584,04 miliar (9,58%) tumbuh 21,19% secara yoy yang sebagian besar disumbang oleh realisasi Belanja Modal yang tumbuh signifikan; dan Belanja Transfer ke Daerah terealisasi Rp7.171,27 miliar (25,08%) atau lebih tinggi 78,82% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena ada perepatan penyaluran belanja transer ke daerah, khususnya dana alokasi umum, guna percepatan penanggulangan bencana yang melanda Aceh pada akhir November tahun lalu.
Pada bulan Februari 2026, Aceh mengalami inflasi secara yoy sebesar 6,94%, deflasi secara ytd 0,38%, dan deflasi secara mtm sebesar 0,24%. Inflasi secara yoy ini cukup tinggi melebihi batas atas sasaran inflasi yang ditetapkan secara nasional yaitu 2,5 +/- 1%. Penyebab utamanya adalah terjadinya peningkatan harga yang cukup signifikan pada beberapa komoditas, terutama pada tarif listrik dengan andil inflasi 2,19% yang disebabkan berakhirnya masa pemberlakuan diskon tarif listrik yang diterapkan pada awal tahun 2025.
Untuk perkembangan Program Prioritas Pemerintah secara regional di Aceh, Program Makan Bergizi Gratis di Aceh telah tercapai 517 unit SPPG dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1.496.679 dari target 1.382.257 penerima (108%) yang telah mencakup 23 Kabupaten/Kota di Aceh. Untuk Program Sekolah Garuda, terdapat satu Sekolah Garuda di Provinsi Aceh yaitu SMA N 10 Fajar Harapan. Untuk Program Sekolah Rakyat, telah implementasi Tahap I sebanyak sembilan SR yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Aceh. Kemudian untuk Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) telah implementasi s.d. Fase IV dimana telah terbentuk 6.535 KDMP dari total 6.500 desa (100,54%). Kemudian untuk Program FLPP, telah terbangun perumahan FLPP sebanyak 79 unit dan telah terjual kepada MBR sebanyak 72 unit.
Peran kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist memerlukan peningkatan kerja sama dengan stakeholders yang memahami kondisi perekonomian daerah baik dari praktisi maupun akademisi. Kanwil Ditjen Perbendaharaan terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di Aceh baik untuk kebutuhan data maupun kajian bersama demi sebesar-besarnya kebermanfaatan bagi masyarakat Aceh.
Unduh siaran pers dalam bentuk PDF : Press Release APBN Regional Aceh s.d. 28 Februari 2026
