Executive Summary
Bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Aceh pada akhir November 2025 memberi dampak yang luar biasa, tidak hanya pada perekonomian, tetapi juga ketahanan pangan dan masalah sosial lainnya. Harapan ekonomi tumbuh lebih baik pada Q4 ternyata tidak tercapai. Perekonomian Aceh yang tumbuh 4,46% (yoy) pada Q3 justru terkontraksi sebesar -1,61% pada Q4. Angka ini berada di bawah target Pemerintah Aceh. Di sisi lain, inflasi Aceh meningkat menjadi 6,71%, jauh di atas inflasi nasional sebesar 2,38%. Dalam tiga bulan terakhir inflasi terus meningkat dan berada di atas sasaran inflasi nasional 2,5±1%, yang dikhawatirkan akan menggerus tabungan masyarakat.
Aceh juga menghadapi tantangan sosial kependudukan pascabencana. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi masih memerlukan waktu yang lama. Pemulihan bukan hanya menyangkut aset yang hilang, tetapi juga mata pencaharian masyarakat. Tingkat pengangguran dan kemiskinan diperkirakan akan bertambah. Selain itu, banyak sawah yang terendam lumpur akibat bencana sehingga tidak dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya.
Dari sisi fiskal, realisasi belanja pemerintah pusat secara tren persentase telah mencapai di atas 95%. Untuk Dana Desa, masih terdapat banyak desa yang belum melengkapi syarat salur. Sementara itu, realisasi APBD konsolidasi berada pada kisaran 80%. Namun demikian, terdapat isu terkait akurasi realisasi APBD karena masih dilakukan input manual, sehingga diperkirakan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya akibat adanya gangguan operasional pada pemerintah daerah yang terdampak bencana.
Dari sisi penerimaan, target penerimaan pajak tidak tercapai. Hal ini disebabkan oleh besarnya restitusi pajak dan adanya perubahan kebijakan pemusatan NITKU, sehingga banyak pajak yang sebelumnya dicatat sebagai penerimaan Aceh kini dicatat sebagai penerimaan pusat. Sebaliknya, penerimaan bea dan cukai melampaui target seiring adanya tambahan aktivitas ekspor CPO melalui Pelabuhan Aceh.
Untuk harmonisasi belanja K/L dengan DAK Fisik, Aceh memiliki alokasi Belanja K/L yang mendukung 9 dari 10 bidang DAK Fisik yang ada. Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah terimplementasi di seluruh kabupaten/kota di Aceh dengan realisasi penerima mencapai 97%.
Kehadiran Sekolah Rakyat di Provinsi Aceh merupakan salah satu langkah sebagai solusi jangka pendek dalam pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi kaum marjinal. Namun demikian, salah satu isu penting dalam implementasinya adalah kesinambungan lulusan Sekolah Rakyat ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau ke lapangan kerja, mengingat masih minimnya lapangan kerja di Aceh. Oleh karena itu, kombinasi Sekolah Rakyat dengan Sekolah Unggul dibutuhkan. Program Sekolah Unggul Garuda tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga mendorong transformasi kualitas pembelajaran melalui pendekatan berbasis teknologi, laboratorium modern, dan kurikulum yang menekankan integrasi nilai Pancasila, kepemimpinan, serta daya saing global.
Selengkapnya dapat dibaca melalui KFR Aceh Tahunan 2025
