“Percepatan Penyaluran TKD Dimulai”
Banda Aceh, 23 Februari 2026 – Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh s.d. 31 Januari. ALCo Regional ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kanwil DJPb setiap bulan, bersama dengan rekan-rekan Kemenkeu-Satu Aceh untuk mendiskusikan bagaimana realisasi APBN Regional Aceh, baik itu dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.
Per 31 Januari 2026, APBN Regional Aceh memulai kinerja dengan baik. Pendapatan negara tercatat senilai 332,95 Miliar (5,12%), terdiri dari penerimaan pajak Rp246,83 Miliar (5,12%), penerimaan bea dan cukai Rp26,39 Miliar (3,53%), dan PNBP sebesar Rp59.73 miliar (6,43%). Penerimaan pajak naik secara yoy dikarenakan situasi tahun lalu yang masih banyak permasalahan teknis di Coretax. Sementara itu, belum ada aktivitas ekspor baik sawit maupun batubara dari Aceh yang menyebabkan kinerja penerimaan bea dan cukai turun dibandingkan tahun lalu., didorong oleh kinerja signifikan dari sektor Bea Masuk 195,95% (yoy) dan Bea Keluar 389,99% (yoy). Sementara itu, realisasi PNBP pada bulan ini didominasi oleh pendapatan jasa kepelabuhan.
Dari sisi belanja, belanja negara per 31 Januari 2026 mencapai Rp4,19 triliun (9,7%). Angka ini mengalami kenaikan bila dibandingak tahun lalu yang hanya terealisasi sebesar Rp6,53 triliun. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp668,28 miliar (4,11%) dengan pembeda telah ada sedikit belanja modal yang terealisasi; dan Belanja Transfer ke Daerah terealisasi Rp3,52 triliun (13,08%) atau lebih tinggi 37,32% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena ada perepatan penyaluran belanja transer ke daerah, khususnya dana alokasi umum, guna percepatan penanggulangan bencana yang melanda Aceh pada akhir November tahun lalu
Kami memandang, kinerja Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (s.d. 30 Januari 2026) menunjukkan bahwa Provinsi Aceh telah mengimplementasikan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sampai dengan fase ke IV sesuai dengan fase/tahapan implementasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Koperasi Merah Putih berpotensi berkembang melalui Platform digital koperasi (marketplace anggota, e-payment, e-SHU), Pemanfaatan teknologi untuk rantai pasok (traceability, logistik), Kolaborasi dengan ekosistem fintech dan e-commerce. Digitalisasi dapat memperluas pasar dan menekan biaya transaksi.
Pada bulan Januari, Aceh mengalami deflasi -0,15% mtm.Hal ini mengindikasikan situasi harga di Aceh berupaya Kembali normal seperti sebelum bencana terjadi. Meski deflasi bulanan, angka inflasi tahunan masih sangat tinggi yakni 6,69 dengan IHK 114,23.
Pertumbuhan ekonomi juga tercatat terkontraksi -1,61%. Bencana hidrometeorolgi terang saja berdampak pada banyak. Bukan hanya kehilangan nyawa dan harta benda, banyak penduduk kehilangan mata pencahariannya. Hal ini mengakibatkan konsumsi rumah tangga mengalami penurunan. Banyaknya infrastruktur yang rusak juga menjadi krusial untuk pemajuan perekonomian Aceh ke depan.
Peran kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist memerlukan peningkatan kerja sama dengan stakeholders yang memahami kondisi perekonomian daerah baik dari praktisi maupun akademisi. Kanwil Ditjen Perbendaharaan terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di Aceh baik itu untuk kebutuhan data maupun kajian bersama demi sebesar-besarnya kebermanfaatan bagi masyarakat Aceh.
Unduh siaran pers dalam bentuk PDF : Press Release APBN Regional Aceh s.d. 31 Januari 2026
