“Kinerja Anggaran Mulai Menggeliat”
Banda Aceh, 21 Januari 2026 – Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh s.d. 31 Desember 2025. ALCo Regional ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kanwil DJPb setiap bulan, bersama dengan rekan-rekan Kemenkeu-Satu Aceh untuk mendiskusikan bagaimana realisasi APBN Regional Aceh, baik itu dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.
Per 31 Desember 2025, pendapatan tercatat senilai Rp6.224,64 Miliar, mengalami konstraksi sebesar 19,63% secara yoy. Penerimaan pajak s.d. 31 Desember 2025 tercatat Rp4.409,89 Miliar, mengalami konstraksi sebesar 27,54% secara yoy. Penurunan tersebut mayoritas disebabkan oleh peningkatan restitusi pajak. Penerimaan Kanwil DJBC Aceh sebesar Rp561,65 Miliar, mengalami peningkatan sebesar 47,45% secara yoy. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan ini tumbuh positif, didorong oleh kinerja signifikan dari sektor Bea Masuk 20,82% (yoy), Bea Keluar 1120,24% (yoy) dan Cukai 5,13% (yoy).
Belanja negara per 31 Desember 2025 mencapai Rp45.556,67 miliar, mengalami konstraksi sebesar 11,44% secara yoy. Belanja Pemerintah Pusat secara yoy mengalami penurunan sebesar 21,21%, Penurunan pagu menjadi salah satu penyebabnya. Sampai dengan akhir tahun, realisasi belanja pemerintah pusat mencapat Rp15,32 triliun atau 91,2%. Sedangkan realisasi belanja TKD secara yoy mengalami konstraksi sebesar 5,50%, utamanya disebabkan oleh turunnya pagu penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Desa, dan Dana Alokasi Umum. Belanja TKD terealisasi Rp30,23 triliun atau sebesar 97,56%.
Sementara itu, untuk APBD Konsolidasian, dari data SIKRI tercatat bahwa pendapatan daerah terealisasi Rp34,95 triliun atau 87,53% dengan dominasi pendapatan transfer. Pendapatan asli daerah mengalami penurunan sekitar 4% bila dibandingkan tahun lalu. Meski demikian, terdapat peningkatan yang cukup baik dari retribusi daerah. Peningkatan tersebut dari retribusi Jasa Umum Pemerintah Provinsi. Selain itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga mengalami pertumbuhan positif.
Program prioritas Presiden juga berjalan di Aceh. Misalnya, Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir tahun telah menyasar Penerima: 1.330.311 dari target 1.382.257 penerima (96%). Kinerja Program FLPP (s.d. 31 Desember 2025) menunjukkan bahwa telah terbangun perumahan FLPP sebanyak 2.103 unit dan telah terjual kepada MBR sebanyak 2.076 unit dengan nilai nominal FLPP sebesar Rp244,59 miliar, sedangkan sisanya yaitu sebesar 27 unit berstatus ready stock dan/atau sedang dalam proses di bank penyalur. Revitalisasi sekolah dilakukan. Sekolah rakyat dibangun. Koperasi Desa Merah Putih juga berjalan.
Pada bulan ini, inflasi memang sangat tinggi yakni 6,71% yoy. Secara mtm pun, angka inflasi ada pada angka 3,60%. Hal ini adalah akibat terputusnya jalur distribusi di hampir seluruh wilayah Aceh yang menyebabkan kelangkaan pada banyak barang pokok seperti Bahan Bakar Minyak, LPG, Beras, Telur, dll. Hal itu diperparah juga dengan lumpuhnya listrik nyaris selama satu bulan penih.
Peran kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist memerlukan peningkatan kerja sama dengan stakeholders yang memahami kondisi perekonomian daerah baik dari praktisi maupun akademisi. Kanwil Ditjen Perbendaharaan terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di Aceh baik itu untuk kebutuhan data maupun kajian bersama demi sebesar-besarnya kebermanfaatan bagi masyarakat Aceh.
Unduh siaran pers dalam bentuk PDF : Press Release APBN Regional s.d. 31 Desember 2025
