“Kinerja APBN Terjaga di Tengah Kontraksi TKD dan Tantangan Ekonomi Daerah”
Banda Aceh, 29 Desember 2025 – Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh s.d. 30 November 2025.. ALCo Regional ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kanwil DJPb setiap bulan, bersama dengan rekan-rekan Kemenkeu-Satu Aceh untuk mendiskusikan bagaimana realisasi APBN Regional Aceh, baik itu dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.
Realisasi APBN Regional s.d. 30 November 2025 mencatat total pendapatan pendapatan negara Rp 5.200,39 Miliar (72,59%), terdiri dari penerimaan pajak Rp 3.534,95 Miliar (59,87%), penerimaan bea dan cukai Rp 514,12 Miliar (109,45%), dan PNBP sebesar Rp 1.151,32 Miliar (145,64%). Sedangkan belanja negara mencapai Rp 40.446,33 Miliar (87,32%), terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp 12.406,24 Miliar (79,27%) dan Belanja Transfer ke Daerah Rp 28.040,09 Miliar (91,43%). Di sisi APBD, pendapatan daerah mencapai Rp 30.706,00 Miliar (76,69%), sementara belanja daerah mencapai Rp 28.152,20 Miliar (70,20%) menghasilkan surplus Rp 2.553,80 Miliar dan SiLPA Rp 4.298,06 Miliar.
Penerimaan pajak s.d. 30 November 2025 Rp 3.534,95 Miliar, mengalami konstraksi sebesar 30,18% secara yoy. Penurunan tersebut mayoritas disebabkan oleh peningkatan restitusi pajak ditambah kondisi bencana yang melanda pada 16 kabupaten/kota di Aceh di akhir November 2025 yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak. Penerimaan Kanwil DJBC Aceh s.d 30 November 2025 sebesar Rp 514,12 Miliar, mengalami peningkatan sebesar 37,15% secara yoy. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan ini tumbuh positif, didorong oleh kinerja signifikan dari sektor Bea Masuk 16,55% (yoy), Bea Keluar 1916,24% (yoy) dan Cukai 19,45% (yoy).
Secara keseluruhan, Transfer ke Daerah (TKD) Provinsi Aceh mengalami kontraksi sebesar 6,17% (yoy). Kontraksi terdalam terjadi pada DAK Fisik yang turun 66,01% (yoy), dipengaruhi oleh pemotongan pagu, keterlambatan juknis, serta perpanjangan waktu penyaluran tahap I dan II, meskipun saat ini sedang berlangsung penyaluran tahap III. DBH menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 8,9% (yoy) dan realisasi 83,46%, didorong oleh DBH PPh, PBB, CHT, dan Sawit Tahap I. DAU terealisasi 92,78%, namun terkontraksi 5,40% (yoy) seiring terbatasnya realisasi pada DAU Specific Grant untuk penggajian PPPK. Dana Desa terealisasi 88,20% dan terkontraksi 14,72% (yoy) akibat pemblokiran penyaluran tahap II nonearmark. Dana Otsus hampir optimal dengan realisasi 96,60%, meski sedikit terkontraksi 0,26% (yoy). DAK Nonfisik menunjukkan kinerja sangat baik dengan realisasi 90,54% dan tumbuh 24,22% (yoy), sementara Insentif Fiskal telah terealisasi 100%, namun terkontraksi 57,31% (yoy) akibat penurunan pagu dibanding tahun sebelumnya.Secara umum, kondisi makro ekonomi Aceh pada bulan November 2025 menunjukkan inflasi 3,58 persen secara yoy, inflasi 0,67 persen secara mom dan inflasi 2,99 persen secara ytd. 10 komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy pada November 2025, antara lain: emas perhiasan, cabai merah, ikan tongkol/ ikan ambu- ambu, beras, Sigaret Kretek Mesin (SKM), ikan dencis, telur ayam ras, ikan bandeng/ikan bolu, mobil, dan ikan kembung/ikan gembung/ ikan banyar/ikan gembolo/ ikan aso-aso. Secara spasial, seluruh wilayah di Aceh mengalami inflasi, dengan Aceh Tengah yang mencatatkan inflasi secara yoy tertinggi sebesar 4,40 persen.
Sektor perdagangan bulan Oktober 2025 mencatat defisit US$11,57 Juta, dengan komoditas utama ekspor berupa batu bara dan komoditas impor di dominasi bahan bakar mineral (gas). Aceh perlu berfokus pada strategi penciptaan industri dan lapangan kerja formal dengan mendatangkan investor sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi Aceh yang selama ini masih tradisional.
Untuk analisis tematik, tim ALCo masih menyoroti persoalan ketahanan pangan di Aceh, terutama dari komponen pembentuk indikator ketahanan pangan itu sendiri. Namun, di sisi keterjangkauan dan pemanfaatan, masih belum sebaik angka ketersediaan. Hal ini menciptakan isu, utamanya pada stabilitas harga dan kualitas pangan itu sendiri, diperkuat dengan berbagai masalah pada indikator social-kesehatan yang berkaitan dengan kebutuhan pangan
Peran kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist memerlukan peningkatan kerja sama dengan stakeholders yang memahami kondisi perekonomian daerah baik dari praktisi maupun akademisi. Kanwil Ditjen Perbendaharaan terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di Aceh baik itu untuk kebutuhan data maupun kajian bersama demi sebesar-besarnya kebermanfaatan bagi masyarakat Aceh.
Unduh siaran pers dalam bentuk PDF : Press Release APBN Regional Aceh s.d. 30 November 2025
