“APBN Regional Aceh Tetap Ekspansif, Dukung Pemulihan dan Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi”
Banda Aceh, 22 Juni 2026 – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh hingga 31 Mei 2026 menunjukkan kondisi yang tetap terjaga dan ekspansif. Di tengah ketidakpastian ekonomi global serta berbagai tantangan domestik, APBN terus memainkan peran penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung percepatan pemulihan pascabencana di Aceh.
Hal tersebut dikemukakan dalam rapat rutin Asset and Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh, yang diselenggarakan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh bersama unit vertikal Kementerian Keuangan di Aceh. Forum ini menjadi sarana koordinasi dan evaluasi perkembangan fiskal, ekonomi regional, serta berbagai risiko yang perlu diantisipasi dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah.
Sampai dengan akhir Mei 2026, pendapatan negara di Aceh telah mencapai Rp2,57 triliun atau 39,46 persen dari target APBN. Capaian tersebut tumbuh 28,41 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja tersebut terutama ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp2,07 triliun dan tumbuh 40,72 persen secara tahunan. Penerimaan perpajakan terdiri atas penerimaan pajak yang telah tercapai sebesar Rp1,8 triliun atau tumbuh 44,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penerimaan pajak didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas yang mencapai Rp1,07 triliun, menunjukkan masih terjaganya aktivitas ekonomi dan kepatuhan perpajakan masyarakat serta dunia usaha.
Dari sisi kepabeanan dan cukai, penerimaan mencapai Rp266,86 miliar atau meningkat 17,68 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp499,50 miliar. Meskipun mengalami kontraksi secara tahunan, PNBP masih memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total penerimaan negara di Aceh.
Di sisi belanja, APBN terus menjalankan fungsi countercyclical dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Hingga akhir Mei 2026, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp21,94 triliun atau 42,48 persen dari pagu, tumbuh 36,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp6,48 triliun, meningkat 38,06 persen secara tahunan. Peningkatan tersebut didorong oleh belanja pegawai, belanja barang, serta kenaikan signifikan pada belanja modal yang diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana melalui berbagai program pembangunan infrastruktur.
Di sisi lain, Transfer ke Daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp15,47 triliun atau 54,11 persen dari pagu, meningkat 35,78 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penyaluran tersebut terutama didorong oleh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dan Dana Otonomi Khusus yang menjadi instrumen penting dalam mendukung pelayanan publik serta pelaksanaan pembangunan di daerah.
Kinerja APBN yang ekspansif tersebut tercermin pada besarnya defisit APBN Regional Aceh yang mencapai Rp19,38 triliun. Defisit tersebut menunjukkan besarnya dukungan pemerintah pusat dalam menggerakkan perekonomian Aceh melalui belanja negara yang jauh lebih besar dibandingkan penerimaan yang dihimpun di daerah.
Dari sisi ekonomi regional, perekonomian Aceh pada Triwulan I 2026 tumbuh sebesar 4,09 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Aktivitas perdagangan luar negeri juga masih mencatatkan kinerja positif dengan surplus neraca perdagangan sebesar USD7,74 juta pada April 2026.
Namun demikian, beberapa risiko masih perlu menjadi perhatian bersama. Inflasi pada Mei 2026 tercatat sebesar 5,12 persen (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan sasaran inflasi nasional. Selain itu, ketidakpastian global, kenaikan harga energi, serta potensi tekanan terhadap daya beli masyarakat menjadi faktor yang perlu terus diwaspadai.
ALCo Regional Aceh memandang bahwa percepatan belanja pemulihan pascabencana, penguatan efektivitas belanja pemerintah, serta upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi, APBN juga terus mendukung berbagai program prioritas pemerintah di Aceh. Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau lebih dari 1,87 juta penerima manfaat melalui 632 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Pemerintah juga terus mendorong pembangunan Sekolah Rakyat, revitalisasi sarana pendidikan, pengembangan SMA Unggul Garuda, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penyediaan rumah bersubsidi melalui FLPP, serta penguatan ketahanan pangan dan ketahanan energi.
Ke depan, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh sebagai Regional Chief Economist akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan yang semakin berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Selengkapnya pdf dapat dilihat melalui Press Release s.d. 31 Mei 2026
***
