Tetap Stabil, Namun Butuh Akselerasi Belanja
Banda Aceh, 16 Mei 2025 - Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh s.d. 30 April 2025. ALCo Regional ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kanwil DJPb setiap bulan, bersama dengan rekan-rekan Kemenkeu-Satu Aceh untuk mendiskusikan bagaimana realisasi APBN Regional Aceh, baik itu dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.
Kinerja perekonomian Aceh pada tahun 2024 terus menunjukkan tren penguatan dari tahun ke tahun dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 4,66%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2023 yang sebesar 4,23%. Inflasi yoy Aceh berada pada level 2,17%, meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 1,53% dan lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,57%. Namun, angka inflasi Aceh masih terjaga dalam rentang target yaitu 2,5%±1%. IPM Aceh pada tahun 2024 mencapai 75,36 berada sedikit diatas IPM nasional yang sebesar 75,02. Kota Banda Aceh memperoleh nilai IPM paling tinggi di Aceh sebesar 88,85 dan Kota Subulussalam memperoleh nilai IPM paling rendah sebesar 70,64. Status pembangunan manusia di Kota Subulussalam dan Kabupaten Simeulue meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM masing-masing sebesar 70,64 dan 70,95.
Laporan Government Finance Statistics (GFS) merupakan manajerial yang mengintegrasikan data dan informasi keuangan pemerintah pusat dengan data dan informasi keuangan pemerintah daerah konsolidasian dan statistik keuangan pemerintah yang secara komprehensif menyajikan aktivitas ekonomi dan keuangan Pemerintah Umum di wilayah Provinsi Aceh dalam suatu periode berdasarkan klasifikasi statistik keuangan pemerintah.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan memiliki tugas strategis yaitu sebagai pengelola fiskal yang berwenang dalam penyusunan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Sebagai bagian dalam pelaksanaan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.01/2018, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Kinerja Anggaran Hingga Triwulan I 2025
Banda Aceh, 17 April 2025 - Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh s.d. 31 Maret 2025. ALCo Regional ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kanwil DJPb setiap bulan, bersama dengan rekan-rekan Kemenkeu-Satu Aceh untuk mendiskusikan bagaimana realisasi APBN Regional Aceh, baik itu dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.
Program KUR Dari APBN Kita Untuk Masyarakat Indonesia
Dukungan pemerintah terhadap perekonomian, di antaranya dilakukan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan fasilitas kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi yang diberikan kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, tetapi tidak/belum cukup memiliki agunan tambahan (feasible but unbankable) di seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan pelaku usaha sehingga dapat menggerakkan perekonomian.
APBN Regional Aceh s.d. 28 Februari 2025
Kinerja Anggaran Mulai Menggeliat
Banda Aceh, 21 Maret 2025 - Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh s.d. 28 Februari 2025. ALCo Regional ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kanwil DJPb setiap bulan, bersama dengan rekan-rekan Kemenkeu-Satu Aceh untuk mendiskusikan bagaimana realisasi APBN Regional Aceh, baik itu dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.
Kanwil DJPb Provinsi Aceh baru saja menerbitkan Kajian Fiskal Provinsi Aceh periode Triwulan II tahun 2024. Secara garis besar, laporan ini berisi tentang analisis kondisi makro dan analisis fiskal Provinsi Aceh pada periode berkenaan. Selain itu, kajian ini juga menganalisis Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah, dengan ruang lingkup monev belanja K/L yang mendukung DAK Fisik berfokus pada spasial/kewilayahan dengan alokasi DAK Fisik dan dilakukan terhadap 6 (enam) bidang yang telah dilakukan sinkronisasi pada tahap perencanaan/penganggaran, yaitu: Bidang Pendidikan; Bidang Kesehatan; Bidang Jalan; Bidang Air Minum; Bidang Sanitasi; dan Bidang Pertanian.
Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402
IKUTI KAMI
 |
 |
 |
 |
 |