Regional Fiscal in Brief
Hai, Seperadik!
Ingin mengetahui perkembangan terkini kondisi ekonomi dan kesejahteraan regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
Melalui press release berikut ini, Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung secara berkala menyajikan ikhtisar yang jelas dan komprehensif mengenai dinamika pembangunan daerah yang ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial, serta peran strategis kebijakan fiskal melalui APBN maupun APBD yang terus bersinergi dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Informasi yang termuat pada publikasi ini disusun berbasis data aktual dan dapat dijadikan referensi kredibel bagi para pemangku kepentingan di daerah. Adanya press realease ini diharapkan menjadi bahan evaluasi yang mendorong penguatan kolaborasi antar pihak strategis kedepannya demi pembangunan yang kondusif, khususnya di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
|
|
|
Summary Vol VII/Juli/2026: Dari sisi perekonomian, PDRB Triwulan II 2026 tumbuh 4,53 persen yoy dengan nilai ADHB Rp30,77 triliun, ditopang sektor Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh tertinggi 39,46 persen yoy, meski sektor Industri Pengolahan dan Pertambangan masih terkontraksi akibat pelemahan aktivitas pertimahan. Inflasi Juni 2026 tercatat 2,92 persen yoy, di bawah inflasi nasional 3,34 persen, dengan kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebagai penyumbang utama. NTP Juni 2026 naik 2,2 persen mtm menjadi 162,13, sementara NTN turun tipis 0,08 persen menjadi 118,84. Okupansi hotel masih di bawah 30 persen meski kunjungan wisatawan meningkat, dipengaruhi tarif transportasi udara yang masih tinggi. Penyaluran KUR mencapai Rp838,99 miliar (50,09 persen dari target) dan UMi Rp51,62 miliar, namun distribusinya masih terkonsentrasi di Kabupaten Bangka. Dua isu strategis menjadi perhatian: penutupan sementara Pelabuhan Sadai sejak 24 Juni 2026 yang berisiko terhadap distribusi logistik antarpulau, serta digulirkannya Izin Pertambangan Rakyat di tiga kabupaten yang berpotensi memperbaiki tata niaga timah namun memerlukan basis data dan pengawasan yang kuat agar berujung pada penerimaan negara. |
|
Regional Fiskal in Brief periode : |
