DENPASAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran (Rakor PA) Semester I Tahun 2025 pada Kamis (20/2), untuk mengevaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2024 serta menyusun strategi optimalisasi anggaran pada tahun berjalan. Acara ini dihadiri oleh perwakilan satuan kerja kementerian/lembaga di Bali serta para pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Muhamad Mufti Arkan, menyampaikan bahwa capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Bali tahun 2024 mencapai 98,02, menempatkan Kanwil DJPb Provinsi Bali sebagai Kanwil DJPb dengan IKPA tertinggi secara nasional. “Prestasi ini harus dipertahankan dengan tetap meningkatkan kualitas perencanaan dan efisiensi belanja negara,” ujar Mufti.
Evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2024 disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) I Kanwil DJPb Provinsi Bali Ahmad Heryawan, yang menyoroti tantangan dalam penyerapan anggaran yang masih menumpuk di akhir tahun serta pentingnya perencanaan yang lebih akurat. Sementara itu, Kepala Seksi PPA I C Sweetta Wulandari memaparkan perubahan kebijakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024, termasuk revisi mekanisme anggaran dan kebijakan pengelolaan keuangan negara.
Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta, terutama terkait implementasi kebijakan baru dan optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) serta Digipay Marketplace. Beberapa satuan kerja menyampaikan tantangan di lapangan, yang langsung ditanggapi oleh narasumber dengan solusi konkret.
Acara ini juga diisi dengan pemberian penghargaan Kanwil DJPb Bali Awards 2024 kepada satuan kerja dengan kinerja anggaran terbaik. Penerima penghargaan antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Polda Bali, Politeknik Kesehatan Denpasar, serta Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi satuan kerja lainnya untuk terus meningkatkan tata kelola anggaran.
Dengan berbagai rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakor ini, diharapkan pelaksanaan APBN di wilayah Bali semakin efektif, efisien, dan transparan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
