Bidang Keuangan memiliki peran yang sangat penting untuk keberlangsungan organisasi dalam bidang pembiayaan, pengawasan keuangan serta akutansi pelaporan keuangan di lingkungan Polri.
Implementasi akuntabilitas keuangan negara dalam melayani publik harus dilakukan secara transparan, benar, efektif, efisien dan sesuai peruntukannya. Hal ini telah nyata tercermin dari prestasi yang diraih oleh Jajaran Keuangan Polda Banten yang Promoter telah berusaha mendukung dalam mempertahankan Opini WTP Polri selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
Selain upaya yang dilakukan untuk mempertahankan Opini WTP, Bidang Keuangan Polda Banten kini bekerja keras dalam mencapai prestasi peringkat 5 (Lima) Besar dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester II (dua) tahun 2018 yang hanya tersisa waktu 1 (satu) bulan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bidang Keuangan Polda Banten menggelar rapat koordinasi dengan jajarannya berupa Sosialisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2018 di Lingkungan Kepolisian Daerah Banten. Acara ini dilaksanakan pada Kamis tanggal 15 November 2018 bertempat di D’Wiza Resto dan Convention Hall, Jl. Palima Pakupatan Serang dan dihadiri oleh seluruh KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara serta staff pengelola keuangan kepolisian se-Banten dengan bertemakan "Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kepolisian Daerah Banten Menuju Kepolisian Yang Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter)”.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten diundang sebagai narasumber dan juga peserta. Narasumber dalam acara tersebut adalah Haryana (Kepala Kanwil), Esti Dwi Arvina (Kabid PPA. I) dan Suhardjono (Kepala KPPN Serang) sedangkan peserta yang ditugaskan untuk menghadiri acara tersebut, yaitu Tardin Hidayat (Kabu), M. Yusuf Salim (Kepala KPPN Tangerang), Thoriq Bin Zihat (Kepala KPPN Rangkasbitung), I Nyoman Purne Saputra (Kasi PPA I/C), Joko Prayitno (Kasi Pencairan Dana), Catur Rini Ariyanti (Staff PPA I/B).
Sosialisasi dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kemudian dilanjutkan sambutan oleh Haryana selaku Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Banten, yang dalam sambutannya menyampaikan Kanwil DJPB dalam melaksanakan tugasnya sebagai perwakilan Menteri Keuangan adalah melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satker di wilayah kerjanya selain itu disampaikan pula pentingnya satuan kerja untuk mengukur Kinerja Pelaksanaan anggaran yang diukur berdasarkan 12 Indikator Kinerja. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Penyerapan Anggaran, Pengelolaan Uang Persediaan, Penyelesaian Tagihan, Deviasi Halaman III DIPA, Penyampaian Data Kontrak, Penyampaian LPJ Bendahara, Revisi DIPA, Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi SPM , Renkas/RPD Harian, Retur SP2D. Nilai IKPA masing-masing satker diseluruh Indonesia berkontribusi terhadap nilai IKPA Kementeian/Lembaga pada skala nasional
Setelah itu sosialisasi dibuka oleh Tomex Korniawan selaku Wakil Kepala Polda Banten, dalam sambutannya disampaikan bahwa acara hari ini diadakan sebagai bentuk koordinasi antara Kepolisian Daerah Banten dengan Kanwil DJPb Provinsi Banten untuk bersama-sama meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran satker jajaran Polda Banten dan merupakan bentuk komitmen Polda Banten dalam menghasilkan kinerja pelaksanaan anggaran yang baik menuju Kepolisian yang Profesional, Moden dan terpercaya. Dalam kesempatan ini Waka Polda Banten berharap satker lingkup Polda Banten dapat meningkatkan capaian nilai KPA menjadi lebih maksimal. Nilai maksimal menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran yang baik dan pengelola keuangan oleh satker telah dilakanakan dengan baik.
Acara inti dari sosialisasi ini membahas materi pertama mengenai overviu APBN 2018 satker Polri Lingkup Polda Banten yang disampaikan oleh Esti Dwi Arvina dan materi kedua mengenai Persiapan Pengajuan Tagihan Bulan Desember 2018 oleh Suhardjono (Kepala KPPN Serang). Esti Dwi arvina menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
- Total Pagu APBN di Banten adalah sebesar Rp11,958 Triliun tersebar pada 44 K/L yang tercantum dalam dokumen 383 DIPA
- Polri berada pada urutan ke-5 pagu terbesar di Banten yaitu Rp924 miliar yang tersebar pada 28 DIPA/Satker
- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
- Satker dapat memantau nilai IKPA secara periodik melalui OMSPAN masing-masing satker pada menu Monev PA. Nilai IKPA pada OMSPAN akan dirilis secara triwulanan.
- Pengukuran dan Pembobotan IKPA
- Perkembangan Nilai IKPA Satker polri Lingkup Polda Banten
- Langkah-langkah Strategis Peningkatan Kinerja pelaksanaan anggaran
- Batas akhir pengajuan usul Revisi Anggaran
Materi Kedua disampaikan ole Suhardjono menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Kebiasaan setiap tahun adanya penumpukan Surat Perintah Membayar (SPM) di akhir tahun
- PPK agar berhati-hati atas Surat Jaminan/Garansi Bank yang disampaikan oleh Rekanan, PPK agar meminta konfirmasi ke pihak Bank/Asuransi.
- Implikasi penyerapan anggaran yang cepat dapat membawa dampak perekonomian, untuk itu segera lakukan pelelangan di akhir tahun tanpa menunggu DIPA diterima.
- KPPN serang mengelola Dana APBN kurang lebih 500 miliar dengan realisasi 79%, jenis belanja modal masih ada sisa dana 47 miliar yang harus dicairkan di akhir tahun
- Pagu-Realisasi satker-satker lingkup Polda Banten, terutama realisasi jenis belanja modal yang masih minim
- Diminta agar satker-satker memperhatikan batas-batas waktu yang telah ditentukan dalam pengajuan SPM di akhir tahun.
Setelah penyampaian materi, dilanjutkan dengan diskusi/sharing dengan moderator Hari Triyogo selaku Kepala Bidang Keuangan Polda Banten. Para peseta sangat antusias mengajukan pertanyaan baik kepada narasumber maupun kepada Kepala KPPN Tangerang dan Rangkasbitung. Selain pertanyaan ada juga kritikan mengenai layanan yang diberikan oleh KPPN lingkup Banten. Di akhir diskusi, Kabid Keuangan Polda Banten menyampaikan pesan dari Kapolda terutama mengenai peringkat IKPA Polda Banten tingkat K/L harus 5 (lima) besar, untuk itu diminta kepada seluruh jajaran agar mendukung dan memperbaki nilai IKPA di akhir tahun. Akhirnya sosialisasi di tutup dengan foto bersama dan ramah tamah.
Kontributor: Chaeroni