Serang, 28 Februari 2024 - Kinerja APBN Provinsi Banten pada awal tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik didukung oleh pendapatan negara yang tumbuh positif hampir di semua komponen dan belanja negara yang terakselerasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Amra, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Banten Cucu Supriatna, Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Provinsi Banten Rahmat Subagio dan Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Provinsi Banten Djanurindro Wibowo dalam siaran pers yang diselenggarakan secara daring melalui Microsoft Teams Meeting, Selasa (28/2).

Menurut Amra, pendapatan negara Provinsi Banten hingga 31 Januari 2024 mencapai Rp7,66 triliun, tumbuh 7,44% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan pendapatan negara ini didukung oleh terakselerasinya hampir di semua komponen kecuali untuk kepabeanan dan cukai.

Kinerja Belanja Negara dan penyaluran KUR serta UMi
Sementara itu, belanja negara Provinsi Banten hingga 31 Januari 2024 mencapai Rp2,61 triliun, tumbuh tinggi 106,89% dari tahun sebelumnya. Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat/belanja kementerian lembaga (K/L) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Belanja K/L mencapai Rp350,32 miliar, tumbuh 17,23%, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta dukungan pelaksanaan persiapan pemilu 2024. Belanja TKDD mencapai Rp2,26 triliun, tumbuh 134,72%, disalurkan untuk dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) block grant, serta dana alokasi khusus (DAK) nonfisik berupa penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan operasional pendidikan anak usia dini (BOP PAUD), serta bantuan operasional pendidikan kesetaraan (BOP Kesetaraan).

Amra juga menyampaikan informasi tentang penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan pembiayaan ultra mikro (UMi). Menurutnya, kinerja penyaluran KUR dan UMi hingga 31 Januari 2024 semakin baik dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi penyaluran KUR mencapai Rp367,25 miliar untuk 5.185 debitur, naik 81.511,11% dari tahun sebelumnya. Penyaluran KUR terbesar ada di Kabupaten Tangerang sebesar Rp94,37 miliar untuk 1.317 debitur, dan penyaluran KUR terkecil ada di Kota Cilegon sebesar Rp1,06 miliar untuk 15 debitur. Penyaluran KUR per sektor tertinggi adalah sektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai Rp223,57 miliar untuk 3.113 debitur.

Realisasi penyaluran UMi mencapai Rp26,62 miliar untuk 3.863 debitur, naik 81,95% dari tahun sebelumnya. Penyaluran UMi terbesar ada di Kabupaten Tangerang sebesar Rp11,44 miliar untuk 1.654 debitur, dan penyaluran UMi terkecil ada di Kota Tangerang Selatan sebesar Rp0,30 miliar untuk 43 debitur. Penyalur terbesar UMi di Provinsi Banten adalah KSPPS Abdi Kerta Raharja dengan total penyaluran sebesar Rp21,99 miliar untuk 3.191 debitur. Penyaluran UMi Provinsi Banten menempati posisi 1 secara nasional.

Kinerja Pendapatan Pajak
Selanjutnya, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Banten, Cucu Supriatna, menyampaikan informasi tentang pendapatan pajak Provinsi Banten hingga 31 Januari 2024. Menurutnya, SIARAN PERS SP-2/WPB.11/2024 penerimaan pajak periode tersebut terealisasi sebesar Rp6,5 triliun, tercapai 8,49% dari target APBN 2024 sebesar Rp76,58 triliun dan tumbuh sebesar 8,84% (y-o-y). Kinerja penerimaan pajak ini tumbuh dengan baik di awal tahun 2024 ini.

Kinerja Pendapatan Pajak Selanjutnya, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Banten, Cucu Supriatna, menyampaikan informasi tentang pendapatan pajak Provinsi Banten hingga 31 Januari 2024. Menurutnya, SIARAN PERS SP-2/WPB.11/2024 penerimaan pajak periode tersebut terealisasi sebesar Rp6,5 triliun, tercapai 8,49% dari target APBN 2024 sebesar Rp76,58 triliun dan tumbuh sebesar 8,84% (y-o-y). Kinerja penerimaan pajak ini tumbuh dengan baik di awal tahun 2024 ini.

Penerimaan perpajakan sektor dominan hingga Januari 2024 mayoritas tumbuh positif. Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan menjadi dua sektor dengan kontribusi terbesar penerimaan pajak Banten Januari 2024. Kontribusi masing-masing sektor tersebut sebesar 35,98% dan 25,94%. Sektor Industri Pengolahan tumbuh 4,85%, sedangkan Sektor Perdagangan turun 0,12%. Sektor Jasa Perusahaan yang memiliki kontribusi sebesar 3,91% juga mengalami penurunan sebesar 5,53%. Namun demikian, pertumbuhan delapan sektor dominan secara kumulatif hingga Januari 2024 masih positif.

Hingga Januari 2024, sepuluh kantor pelayanan pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Banten seluruhnya mengalami pertumbuhan positif yang baik, namun terdapat dua KPP yang masih mengalami pertumbuhan negatif yaitu KPP Pratama Cilegon dan KPP Madya Tangerang. Pertumbuhan netto tertinggi dialami oleh KPP Pratama Tangerang Barat dengan pertumbuhan 53,80% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kontribusi penerimaan pajak Kanwil DJP Banten ditopang oleh jenis pajak PPN Dalam Negeri, PPh 21, dan PPN Impor, kontribusi masing-masing sebesar 29,80%, 27,81%, dan 21,55%. Banyak jenis pajak yang di periode sebelumnya mengalami penurunan, di awal 2024 telah mengalami perbaikan dengan tumbuh positif. Jenis pajak PPh Non Migas sudah mengalami perbaikan dengan tumbuh positif 15,86%. Jenis pajak PBB juga mengalami pertumbuhan positif mengawali 2024 sebesar 163,39%, PPh 22 Impor, PPN Impor dan PPh Final juga telah mengalami perbaikan dengan tumbuh positif.

Cucu mengapresiasi kinerja penerimaan pajak Provinsi Banten yang menunjukkan tren positif di awal tahun 2024. Ia berharap kinerja ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan di bulan-bulan berikutnya. Ia juga mengimbau kepada seluruh wajib pajak di Provinsi Banten untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Selanjutnya, Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Provinsi Banten, Rahmat Subagio, menyampaikan informasi tentang pendapatan kepabeanan dan cukai Provinsi Banten hingga 31 Januari 2024. Menurutnya, capaian pendapatan kepabeanan dan cukai periode tersebut sebesar Rp1,04 triliun, tercapai 7,08% dari target APBN 2024 sebesar Rp14,71 triliun dan tumbuh sebesar -1,07% (y-o-y). Kinerja pendapatan kepabeanan dan cukai ini tumbuh negatif di awal tahun 2024 ini.

Rahmat menjelaskan, penurunan pendapatan kepabeanan dan cukai ini disebabkan adanya penerimaan non rutin pada Januari 2023. Penerimaan kepabeanan dan cukai ini terdiri dari bea masuk, cukai, dan bea keluar. Bea masuk mencapai Rp850,34 miliar, turun 4,57%, didorong kinerja impor nasional, terutama barang konsumsi dan kebutuhan bahan baku/penolong kebutuhan industri raw sugar. Cukai mencapai Rp191,24 miliar, naik 18,50%, dipengaruhi oleh pertumbuhan industri rokok elektrik, peningkatan volume produksi minuman mengandung etil alkohol golongan B yang disertai kenaikan tarif cukai MMEA 20% (rata-rata tertimbang). Bea keluar mencapai Rp0,006 miliar, turun 98,49%, dipengaruhi jumlah produksi dan fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dan produk turunan pengolahannya.

Rahmat juga menyampaikan informasi tentang kinerja neraca perdagangan Provinsi Banten hingga Januari 2024. Menurutnya, neraca perdagangan Januari 2024 yaitu USD -2,32 miliar atau melemah 2% dibandingkan bulan Desember 2023 (USD -2,27 miliar). Penurunan neto neraca perdagangan bulan Januari 2024 tersebut disebabkan oleh penurunan impor pada komoditi: peranti lunak dan barang digital, besi pig dan ingot besi dan baja bukan paduan; serta penurunan ekspor pada komoditi: logam mulia dan logam yang dipalut dengan logam mulia, batu bara, dan telepon.

ka dibandingkan dengan Januari 2023, neraca perdagangan Januari 2024 menurun 28%. Penurunan neto neraca perdagangan bulan Januari 2024 dibandingkan Januari 2023 (y-o-y) disebabkan oleh penurunan nilai ekspor pada sektor non migas dan migas, dengan dominasi pada komoditi: perhiasan barang hasil tempaan pandai emas dan perak serta barang, telepon dan alat jaringan digital. Pada Januari 2024, ekspor tercatat USD 0,77 miliar (menurun 36%) dan impor tercatat USD 3,09 miliar (meningkat 3%) dibandingkan pada bulan Januari 2023.

Pengelolaan Aset Pemerintah Pusat di Banten Awal Tahun 2024
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Banten, Djanurindro Wibowo, melaporkan kinerja pengelolaan aset negara di wilayah Banten pada awal tahun 2024. Pengelolaan aset negara di Banten mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kekayaan Negara, Piutang dan Lelang, serta Pembiayaan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), yang semuanya menunjukkan kinerja positif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Realisasi PNBP dari pengelolaan aset hingga Januari 2024 mencapai 1,27 Miliar Rupiah atau 4,98% dari target tahun 2024, menunjukkan pertumbuhan sebesar 164,03% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023. Sementara itu, realisasi PNBP dari lelang mencapai 2,02 Miliar Rupiah atau 4,82% dari target tahun 2024, mengalami penurunan sebesar - 1,46% dibandingkan bulan Januari 2023. Realisasi PNBP dari piutang negara adalah 0,051 Miliar Rupiah atau 10,5% dari target tahun 2024, tumbuh 16% dibandingkan dengan Januari 2023. Total realisasi PNBP pada Januari 2024 adalah 3,34%, meningkat 32,01% dibandingkan dengan Januari 2023.

Pokok lelang hingga Januari 2024 mencapai Rp 49,54 Miliar atau 3,21% dari target tahun 2024, dengan dominasi jenis lelang meliputi Lelang Rambasan, Hak Tanggungan, Lelang Non Eksekusi Sukarela, Lelang Barang Milik Negara (BMN), dan Lelang Pengadilan. Penyelesaian piutang negara pada bulan Januari 2024 mencapai 0,512 Miliar Rupiah atau 5,5% dari target tahun 2024

Pokok lelang hingga Januari 2024 mencapai Rp 49,54 Miliar atau 3,21% dari target tahun 2024, dengan dominasi jenis lelang meliputi Lelang Rambasan, Hak Tanggungan, Lelang Non Eksekusi Sukarela, Lelang Barang Milik Negara (BMN), dan Lelang Pengadilan. Penyelesaian piutang negara pada bulan Januari 2024 mencapai 0,512 Miliar Rupiah atau 5,5% dari target tahun 2024