Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2024

Jumlah Lokasi tahun 2025:

117

Unit dibangun tahun 2025:

35.226

Jumlah Penerima Tahun 2025:

15.039

Pagu/Perkiraan Alokasi Dana Tahun 2025:

Rp 37.417.649.000

Real Belanja Tahun 2025:

Rp 65.993.000

Real Belanja:

0,18%

Analisis Perkembangan Implementasi Program

• Capaian Program FLPP​
  Berdasarkan data Sikumbang.Tapera tahun 2025, program FLPP telah menjangkau 117 lokasi dengan total 35.226 unit rumah terbangun, dan 15.039 unit di antaranya telah terjual.​
• Alokasi Anggaran​
  Berdasarkan data Sintesa, terdapat penambahan alokasi anggaran pada Bulan September sebesar Rp37,42 miliar pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pembangunan 331 unit rumah melalui skema BSPS, telah terealisasi sebesar Rp65,99 juta (0,18%).​
• Koordinasi Pelaksanaan Monev FLPP​
  Pelaksanaan monev FLPP di Provinsi Banten telah dilaksanakan mulai 18 s.d 24 September 2025 dengan melakukan survei kepada perbankan, pengembang, dan Masyarakat penerima program FLPP.​

Isu Strategis

• Realisasi pembangunan rumah subsidi di Lampung baru mencapai 900 unitdari target minimal 1.500 unit per tahun.​
• Regulasi dan birokrasi perizinan masih menjadi hambatan percepatan programFLPP.​
• Keterbatasan infrastruktur dasar mengurangi kelayakan dan keterjangkauanrumah subsidi di beberapa daerah.​
• Kekurangan tenaga kerja terampil berdampak pada kecepatan dan kualitaspembangunan.​
• Isu pendanaan dan kenaikan biaya bahan bangunan menekan likuiditaspengembang rumah subsidi.​

Rekomendasi

• Perlu akselerasi penyaluran melalui insentif bagi pengembang dan percepatanproses akad kredit di bank pelaksana.​
• Pemerintah daerah perlu menyederhanakan perizinan melalui sistem satu pintu dandigitalisasi layanan​
• Integrasi program FLPP dengan pembangunan infrastruktur daerah agarperumahan subsidi memiliki akses memadai​
• Perlu kerja sama antara pengembang, pemerintah, dan BLK untuk pelatihan tenagakerja konstruksi​
• Pemerintah dapat mendorong skema pembiayaan fleksibel, subsidi bahan baku,atau kemitraan dengan BUMN konstruksi​

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2024

Jumlah Lokasi tahun 2025:

117

Unit dibangun tahun 2025:

34.682

Jumlah Penerima Tahun 2025:

14.629

Pagu/Perkiraan Alokasi Dana Tahun 2025:

Rp 37.417.649.000

Real Belanja Tahun 2025:

Rp0

Real Belanja:

0%

Analisis Perkembangan Implementasi Program

• Capaian Program FLPP

Berdasarkan data Sikumbang.Tapera tahun 2025, program FLPP telah menjangkau 117 lokasi dengan total 34.682 unit rumah terbangun, dan 14.629 unit di antaranya telah terjual.

• Alokasi Anggaran

Berdasarkan data Sintesa, terdapat penambahan alokasi anggaran pada Bulan September sebesar Rp37,42 miliar pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pembangunan 331 unit rumah melalui skema BSPS.

• Koordinasi Pelaksanaan Monev FLPP

Pelaksanaan monev FLPP diundur sampai dengan minggu ke-2 dan 3 September sampai suasana kondusif.

Isu Strategis

• Peningkatan kuota FLPP menjadi 350 ribu unit berpotensi mempercepat penyerapan, namun memerlukan kesiapan bank pelaksana dan pengembang agar tidak menimbulkan backlog administrasi
• Permintaan rumah subsidi di Serang meningkat signifikan, sehingga kebutuhan likuiditas pembiayaan makin tinggi dan berpotensi menekan kapasitas fiskal subsidi bunga.
• Kualitas rumah subsidi masih menjadi sorotan, di mana pemerintah menekankan pentingnya standar kelayakan bangunan untuk efektivitas alokasi anggaran
• Pemanfaatan aplikasi SiKasep belum optimal, khususnya karena kendala literasi digital dan hambatan administratif di wilayah perdesaan.
• Percepatan perizinan melalui PBG gratis mendukung efisiensi biaya, namun menimbulkan risiko penurunan mutu pembangunan.

Rekomendasi

• Perlu koordinasi intensif antara Kementerian PUPR, bank pelaksana, dan asosiasi pengembang dalam menyiapkan sistem penyaluran dan monitoring kuota.
• Perlu penguatan kerja sama dengan perbankan daerah dan evaluasi kebijakan subsidi bunga agar tetap berkelanjutan
• Diperlukan standar teknis yang lebih ketat serta peningkatan pengawasan lapangan secara berkala.
• Perlu pendampingan langsung kepada calon debitur MBR di daerah serta penyederhanaan proses administrasi.
• Perlu mekanisme audit kualitas bangunan secara berlapis agar percepatan perizinan tetap sejalan dengan standar mutu.

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2024

Jumlah Lokasi tahun 2025:

117

Unit dibangun tahun 2025:

34.167

Jumlah Penerima Tahun 2025:

14.281

Pagu/Perkiraan Alokasi Dana Tahun 2025:

Rp6.610.000.000

Real Belanja Tahun 2025:

Rp0

Real Belanja:

0%

Analisis Perkembangan Implementasi Program

• Capaian Program FLPP

Berdasarkan data Sikumbang.Tapera tahun 2025, program FLPP telah menjangkau 117 lokasi dengan total 34.167 unit rumah terbangun, dan 14.281 unit di antaranya telah terjual.

• Alokasi Anggaran

Berdasarkan data Sintesa, alokasi Belanja K/L hanya sebesar Rp20 juta dan seluruhnya diblokir. Namun, saat ini sedang dalam proses penambahan pagu anggaran di DJA sebesar Rp6,61 miliar untuk pembangunan 331 unit rumah melalui skema BSPS.

• Koordinasi Pelaksanaan Monev FLPP

Telah dilakukan rapat koordinasi dengan 6 Bank Penyalur FLPP di Provinsi Banten pada 28 Agustus 2025, dalam rangka persiapan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi terhadap Debitur dan Pengembang.

Isu Strategis

• Biaya notaris yang relatif tinggi masih dirasa memberatkan, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
• Keterbatasan lahan di wilayah perkotaan menjadi kendala utama dalam penyediaan rumah subsidi, sehingga mempengaruhi ketersediaan unit yang layak dan terjangkau.
• Kualitas bangunan yang belum optimal masih menjadi sorotan, terutama terkait standar kelayakan dan daya tahan rumah subsidi.
• Tantangan pasca-penyaluran, seperti rumah yang tidak dihuni setelah akad serta debituryang tidak memenuhi kewajiban pembayaran, menimbulkan risiko terhadap efektivitas program.
• Monitoring dan evaluasi (Monev) FLPP yang seharusnya dilaksanakan pada minggu Idan II September 2025 mengalami penundaan karena kondisi nasional dan daerah yang belum kondusif.
• Beberapa calon penerima rumah subsidi gagal memperoleh unit karena tidak lolos proses BI Checking, meskipun secara kemampuan mereka dinilai cukup untuk membayar cicilan

Rekomendasi

• Kementerian Hukum perlu menerbitkan aturan teknis honorarium notaris dalam UUNo.30/2004 jo. UU No.2/2014 agar biaya transaksi FLPP lebih terjangkau.
• Pemanfaatan lahan negara perlu didorong bersamaan dengan konsep Transit Oriented Development dan perumahan hijau, serta pengelolaan peruntukan lahan secara optimal oleh pemda.
• Pengembang harus meningkatkan kualitas bangunan rumah subsidi bagi MBR sesuai standar teknis minimum.
• Bank penyalur wajib memastikan MBR memahami hak dan kewajiban sejak akad KPR untuk mengurangi risiko kredit macet dan rumah tidak dihuni.
• Proses BI Checking perlu lebih fleksibel dengan memberi toleransi catatan kredit minor serta verifikasi berbasis penghasilan riil masyarakat.
• Monitoring dan evaluasi FLPP dapat dilakukan melalui mekanisme daring untuk menjaga pengawasan tetap berjalan meskipun kondisi daerah/nasional belum kondusif.

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2024

Jumlah Lokasi tahun 2025:

112

Unit dibangun tahun 2025:

33.581

Jumlah Penerima Tahun 2025:

13.959

Pagu/Perkiraan Alokasi Dana Tahun 2025:

Rp6.610.000.000

Real Belanja Tahun 2025:

Rp0

Real Belanja:

0%

Analisis Perkembangan Implementasi Program

• Berdasarkan data pada aplikasi sikumbang.tapera untuk tahun 2025, program FLPP telah menjangkau 112 lokasi dengan total unit yang dibangun sebanyak 33.581 unit dan telah terjual sebanyak 13.959 unit.
• Berdasarkan data pada aplikasi Sintesa, jumlah alokasi Belanja K/L untuk program 3 juta rumah hanya Rp20 juta dan seluruhnya di blokir. Namun berdasarkan keterangan satker, saat ini dalam proses Penambahan pagu anggaran di DJA sebesar Rp6,61 miliar untuk 331 unit rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
• Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan 6 Bank Penyalur FLPP di Provinsi Banten terkait rencana pelaksanaan Monev Dampak Sosial Ekonomi program FLPP kepada Debitur dan Pengembang pada 28 Agustus 2025.

Isu Strategis

• Biaya Notaris yang cukup tinggi berkisar kurang lebih Rp 5.000.000,00 dirasa masihcukup berat dengan penghasilan masyarakat yang masih rendah.
• Keterbatasan lahan khususnya di wilayah perkotaan.
• Kualitas bangunan yang kurang baik.
• Adanya tantangan di lapangan, seperti rumah yang tidak dihuni setelah akad dandebitur yang tidak memenuhi kewajiban, dan lainnya.
• Akan dilaksanakan Monev FLPP kepada debitur dan pengembang pada minggu ke1 dan minggu ke 2 bulan September 2025.

Rekomendasi

• Kementerian Hukum perlu menerbitkan aturan teknis honorarium notaris dalam UU nomor No.30 tahun 2004 jo. UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris agar dapat diringankan untuk transaksi FLPP.
• Pemanfaatan lahan negara serta upaya perwujudan Transit Oriented Development dan Perumahan Hijau.
• Mendorong pemda (dinas tata ruang) mengelola peruntukan lahan yang terbatas
• Pengembang harus meningkatkan kualitas bangunan rumah subsidi bagi MBR
• Bank Penyalur harus memastikan bahwa MBR memahami hak dan kewajiban saat akad KPR.

• Kementerian Hukum perlu menerbitkan aturan teknis honorarium notaris dalam UU nomor No.30 tahun 2004 jo. UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris agar dapat diringankan untuk transaksi FLPP.​
• Pemanfaatan lahan negara serta upaya perwujudan Transit Oriented Development dan Perumahan Hijau. ​
• Mendorong pemda (dinas tata ruang) mengelola peruntukan lahan yang terbatas ​
• Pengembang harus meningkatkan kualitas bangunan rumah subsidi bagi MBR​
• Bank Penyalur harus memastikan bahwa MBR memahami hak dan kewajiban saat akad KPR

• Kementerian Hukum perlu menerbitkan aturan teknis honorarium notaris dalam UU nomor No.30 tahun 2004 jo. UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris agar dapat diringankan untuk transaksi FLPP.​
• Pemanfaatan lahan negara serta upaya perwujudan Transit Oriented Development dan Perumahan Hijau. ​
• Mendorong pemda (dinas tata ruang) mengelola peruntukan lahan yang terbatas ​
• Pengembang harus meningkatkan kualitas bangunan rumah subsidi bagi MBR​
• Bank Penyalur harus memastikan bahwa MBR memahami hak dan kewajiban saat akad KPR

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2024

Target Awal

21.176 unit di tahun 2025 untuk Provinsi Banten

(sesuai kebutuhan rumah subsidi sikumbang.tapera.go.id)

Keberadaan Program

Program FLPP di Provinsi Banten setidaknya sudah berjalan sejak 2022 dengan total 55.599 unit senilai Rp6.6 triliun. Sebelum PP 25 Th. 2020 diterbitkan, sekema pembiayaan rumah subsidi sudah berjalan dari tahun 2010.​

Sumber dan Kinerja Pendapatan​

Sumber pembiayaan dari APBN dengan skema investasi Pemerintah melalui BPT Tapera sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP).​

Manfaat

Menjadi social safety net dan menjaga daya beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan pengembang perumahan. Harapannya dapat menjangkau kebutuhan rumah subsidi sebanyak 21.176 unit.​

Koordinasi yang telah Dilakukan​

Kanwil DJPb telah melakukan koordinasi dengan satker Perumahan Permukiman Kementerian PERA dan BP TAPERA.​

Perkembangan Implementasi Program​

Untuk tahun 2025, Sampai tanggal 7 Agustus program ini telah direalisasi di Provinsi Banten sejumlah Rp1,3 triliun untuk 10.364 unit. Sehingga di tahun 2025, program ini telah berjalan dengan realisasi unit sebesar 48,94% dari unit yang ditargetkan, dengan rincian sebagai berikut:​

• Berdasarkan Kab/Kota, mayoritas penerima manfaat berdomisili di Kabupaten Tangerang dengan total 4.663 unit (44,99%) dengan nilai FLPP sebesar Rp620,77 miliar.​
• Berdasarkan kelompok penghasilan, mayoritas penerima manfaat memiliki penghasilan 4 – 5 juta (3.864 unit, 37,28%) dengan nilai FLPP sebesar Rp487,17 miliar.​
• Berdasarkan kelompok bank penyalur, mayoritas disalurkan oleh bank BTN sebanyak 7.371 unit (71,12%) dengan nilai FLPP sebesar Rp931,13 miliar.​
• Berdasarkan asosiasi pengembang, mayoritas dilaksanakan oleh APERSI sebanyak 4.397 unit (42,43%) dengan nilai FLPP sebesar Rp567,66 miliar.

Isu Strategis​

• Biaya Notaris yang cukup tinggi berkisar kurang lebih Rp 5.000.000,00 dirasa masih cukup berat dengan penghasilan masyarakat yang masih rendah.​
• Keterbatasan lahan khususnya di wilayah perkotaan.​
• Kualitas bangunan yang kurang baik.​
• Adanya tantangan di lapangan, seperti rumah yang tidak dihuni setelah akad dan debitur yang tidak memenuhi kewajiban, dan lainnya.

Rekomendasi

• Kementerian Hukum perlu menerbitkan aturan teknis honorarium notaris dalam UU nomor No.30 tahun 2004 jo. UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris agar dapat diringankan untuk transaksi FLPP.​
• Pemanfaatan lahan negara serta upaya perwujudan Transit Oriented Development dan Perumahan Hijau. ​
• Mendorong pemda (dinas tata ruang) mengelola peruntukan lahan yang terbatas ​
• Pengembang harus meningkatkan kualitas bangunan rumah subsidi bagi MBR​
• Bank Penyalurharus memastikan bahwa MBR memahami hak dan kewajiban saat akad KPR