FGD Kajian Efektivitas Kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

 

Kanwil DJPb senantiasa berperan aktif dalam mengawal dan mendukung efektivitas pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional yang digalakkan Pemerintah untuk menangani dampak pandemi ini.

 

Salah satunya dengan menyusun kajian Efektivitas Kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kajian ini diharapkan dapat berguna sebagai saran/rekomendasi kebijakan sebagai dasar untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait efektivitas Program PEN dalam menangani dampak pandemi Covid-19 serta usulan perbaikan mekanisme/kebijakan/program yang efektif, cepat dan tepat sasaran dalam penanganan PEN.

 

Terkait hal tersebut, sebagai tindak lanjut atas obeservasi lapangan (survei) yang telah dilakukan secara tematik terhadap belanja terpilih pada beberapa klaster yaitu Klaster Belanja Pemerintah Pusat dengan cakupan objek kajian meliputi Klaster Kesehatan yaitu Belanja Penanganan Covid-19 dan Insentif Tenaga Medis, Klaster Perlindungan Sosial meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Klaster UMKM meliputi Subsidi Bunga dan Penempatan Dana untuk Restrukturisasi (Penempatan Dana Pemerintah pada BPD DIY), Kanwil DJPb DIY menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan menghadirkan narasumber dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yaitu Eko Suwardi, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM sekaligus Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Yogyakarta dan Amri Anjas Asmara, Penelkti dan Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM (29/12).

 

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb DIY, Sahat M.T. Panggabean menyampaikan bahwa untuk wilayah DIY sampai dengan 23 Desember 2020 untuk Klaster Kesehatan telah tersalur Insentif Nakes Pusat sebesar Rp 198,6 miliar kepada 25.533 Nakes dan klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 mencapai Rp 50,6 miliar berasal dari 25 rumah sakit yang merawat 880 pasien, untuk Klaster UMKM realisasi bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) mencapai 575,8 miliar untuk 239.934 pelaku UMKM.

 

Evaluasi dampak atas penerapan program intervensi atau kebijakan publik atas cakupan obyek kajian untuk mengetahui sejauhmana efektivitas suatu kebijakan yang didasarkan pada dua indikator utama yaitu ketepatan program dan kemanfaatan program. Hal ini disampaikan oleh narasumber Amri Anjas Asmara.

 

Covid-19 telah memberikan dampak yang begitu besar pada perekonomian dunia, termasuk perekonomian Indonesia. Dibutuhkan kebijakan yang bersifat extraordinary untuk menanggulangi dampak tersebut agar perekonomian tidak semakin terpuruk melalui berbagai program pemerintah yang efektif dan tepat sasaran sehingga membawa manfaat dan berdaya guna bagi pembangunan ekonomi.