Yogyakarta, 4 Februari 2026 - Dalam rangka merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung penguatan kemandirian dan keberlanjutan fiskal daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menyampaikan kajian mengenai Pengelolaan Piutang Daerah yang berjudul "Pengelolaan Piutang Daerah dan Implikasinya terhadap Kapasitas Fiskal Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2021–2025" kepada BPKAD Kota Yogyakarta. Penyerahan hasil analisis Kanwil DJPb DIY ini diwakili oleh Kepala Bidang PAPK, Pudji Ardi Susatyo Achmadi kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kota Yogyakarta, Ridha Hasan pada 4 Februari 2026 di Kantor BPKAD Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 3 Februari 2026 - Treasury Learning Center (TLC) Reksobayan di Yogyakarta kembali berkesempatan menjadi bagian dari transformasi keuangan negara agar APBN menghadirkan manfaat nyata yang produktif, kompetitif, dan inklusif bagi masyarakat. Hal tersebut terwujud melalui kegiatan "Peningkatan Kompetensi SDM IT Sebagai Katalis Transformasi Treasury Melalui Implementasi Core System BUN SPAN 2.0" pada 3-5 Februari 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan.

Yogyakarta, 3 Februari 2026 - Penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola keuangan yang baik. Dalam rangka mewujudkan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Tahun 2025 (Unaudited) pada Selasa (3/2/2026) di Aula Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman.

Yogyakarta, 31 Januari 2026 - Realisasi Belanja dan Pendapatan Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan performa impresif sepanjang tahun 2025. Hal itu juga diwujudkan dalam bentuk dukungan pengembangan UMKM di DIY agar naik kelas.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) melalui siaran pers yang diterbitkan 31 Januari 2026 menyebut penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp4,92 triliun untuk 92.301 debitur. Kabupaten Sleman mendominasi dalam penyaluran KUR DIY dengan total pembiayaan sebesar Rp1,62 triliun. Penyaluran terbesar di sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp1,82 triliun kepada 31.401 debitur

Yogyakarta, 31 Januari 2026 - Pendapatan Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan capaian positif sebesar Rp9,56 triliun atau sekitar 92,21% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menjadi sinyal positif meski ketidakpastian ekonomi global dan risiko yang fluktuatif masih membayangi.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) melalui siaran pers yang diterbitkan 31 Januari 2026 mencatat dari sektor Penerimaan Negara, Penerimaan Pajak sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp5,68 triliun atau sekitar 82,06% dari target penerimaan pajak yaitu sebesar Rp6,92 triliun. Kinerja Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas merupakan penyumbang terbesar penerimaan pajak di DIY, diikuti oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Yogyakarta, 31 Januari 2026 - Meski dibayangi oleh ketidakpastian ekonomi global dan risiko yang fluktuatif, kinerja APBN di DIY tetap solid sepanjang tahun 2025. Per 31 Desember 2025, serapan Belanja Negara di DIY tercatat sangat tinggi yang mencapai Rp21,30 triliun (96,69%) dari pagu anggaran.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) melalui siaran pers yang diterbitkan 31 Januari 2026 mencatat pada sektor Belanja Negara, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp11,37 triliun (94,43% dari pagu belanja) yang terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp5,39 triliun (98,81% dari pagu belanja); Belanja Barang sebesar Rp4,26 triliun (91,79% dari pagu belanja); Belanja Modal sebesar Rp1,68 triliun (88,28% dari pagu belanja); dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp22,28 miliar (100% dari pagu belanja).