NANGGGULAN, Kulon Progo – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM menyerap 97 persen tenaga kerja dan menyumbang 61 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Namun akibat merebaknya pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020, kelangsungan hidup UMKM terancam.

“Mayoritas bisnis UMKM khususnya ultra mikro menjadi mandek dan terpaksa tutup akibat penurunan omzet,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Pudyo Nugroho, di Kabupaten Kulon Progo, Rabu (29/07/2020). Kondisi UMKM saat ini berbeda jauh dengan saat krisis ekonomi pada tahun 1998, di mana UMKM  dapat tetap bertahan, bahkan menjadi penyelamat perekonomian Indonesia. “Kini UMKM lah yang terkena dampak langsung dari pandemi Covid-19.”

Pandemi memukul perekonomian dan menyebabkan penambahan penduduk miskin. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, hingga Maret 2020, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dan makin lebarnya ketimpangan sosial di Yogyakarta. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 475,7 ribu jiwa atau 12,28 persen dari penduduk.

Terjadi penambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 34,8 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2019. Pandemi Covid-19 juga menyebabkan melebarnya kesenjangan ekonomi yang ditunjukkan dengan rasio Gini dari 0,428 (September 2019) menjadi 0,434 persen pada akhir Maret 2020. 

Pemerintah terus berupaya menahan dampak pandemi dan menjaga perekonomian dengan menggelontorkan anggaran sebesar Rp695,2 triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Di antara program dalam PEN adalah dukungan bagi usaha ultra mikro dan  UMKM dengan besar anggaran Rp123,46 triliun.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Yogyakarta selaku instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan di daerah yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas investasi pemerintah dan kredit  program di daerah berinisiatif untuk melakukan inovasi dalam memberdayakan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Kulon Progo.

“Kami ingin ikut berperan serta dalam mengatasi masalah-masalah di daerah,” kata Heru. Kulon Progo merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin terbesar di Provinsi Yogyakarta. Pada 2019, tingkat kemiskinan di Kulon Progo sebesar 17,39 persen, jauh di atas tingkat kemiskinan nasional maupun tingkat kemiskinan di Yogyakarta.  

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Program pelatihan budidaya ayam petelur bagi anggota KUBE di Desa Kembang, Kecamatan Nanggulan, merupakan hasil Kerjasama Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Kulon Progo.

Pelatihan bagi KUBE di Kulon Progo sudah berlangsung tiga kali sejak pandemi. Heru berharap anggota KUBE bisa memanfaatkan pelatihan untuk mengembangkan usaha, sehingga usaha mereka bisa ‘naik kelas’, berkembang lebih besar sehingga tingkat kesejahteraan warga meningkat.

Mengembangkan KUBE dan mengentaskan warga dari kemiskinan memang banyak tantangan. “Banyak usaha yang dirintis berhenti di tengah jalan karena lemah dalam pemasaran dan kurang pendampingan,” ujar Bambang Sutrisno, Staf Ahli Bupati Kulon Progo. Menurut data Dinas Sosial Kulon Progo, dari 643 KUBE di Kulon Progo, 383 (59,6  persen) dalam kondisi baik dan 182 KUBE (28,3 persen) dalam kondisi sedang. Sisanya, 12,1 persen, mati atau tak ada kabar.

“Tapi saya optimistis dengan perkembangan KUBE,” kata Kepala Dinas Sosial Kulon Progo Yohanes Irianto. Untuk mengembangkan KUBE di Kulon Progo, Dinas Sosial memiliki tiga program, yakni peningkatan peran KUBE dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) APBD dan Program Sembako, pelatihan terpadu, serta pendampingan dan penguatan modal KUBE.

Yogyakarta, 16 Juli 2020

Kegiatan Rakorwil Semester I TA 2020 di Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta yang bertema “Menjaga Kualitas Kinerja di Era New Normal “ telah dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 17 Juli 2020 melalui media zoom meeting dan disiarkan secara live melalui youtube Kanwil DJPb Yogyakarta. Rakorwil tersebut dihadiri oleh pejabat dan  pegawai DJPb Yogyakarta.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, R.M Wiwieng Handayaningsih, memberikan keynote speech: “Rakorwil ini merupakan salah satu media komunikasi yang baik antara pimpinan dan seluruh jajarannya guna menggali permasalahan yang mungkin ditemukan dalam pelaksanaan tugas untuk kemudian mencari solusi yang terbaik, sehingga diharapkan seluruh pelaksanaan tugas pokokdan fungsi Kanwil maupun KPPN dalam mengawal pengelolaan Keuangan Negara di daerah tetap berjalan on track sesuai dengan target yang telah ditetapkan bersama dalam kontrak kinerja dan seluruh pejabat dan pegawai”.

Beliau juga menambahkan bahwa Kementerian keuangan sebagai salah satu organisasi yang memiliki peran sangat strategis dalam tujuan nasional dituntut untuk terus dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal mesti dalam suatu kondisi yang tidak normal. Oleh karena itu, di tengah pandemi Covid-19 ini, Kementerian Keuangan terus berinovasi agar keberlangsungan kinerja organisasi tetap berjalan dengan baik.

Kepala Kanwil DJPb DIY, Heru Pudyo Nugroho,menyampaikan bahwa adanya pandemi Covid-19 tersebut tidak menjadikan kualitas kinerja menurun. Hal ini dibuktikan dengan capaian sembilan belas (19)  Indikator Kinerja Utama sampai dengan Semester I TA 2020 tercapai dengan hasil yang baik, atau rata-rata melampaui target.

Pelaksanaan rakorwil berjalan dengan baik dan lancar dengan menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlunya dipahami oleh semua pegawai terkait perubahan postur APBN sesuai Perpres 72/2020 yang ditujukan untuk penguatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi agar dapat memberikan pemahaman kepada masyaraka
2. Faktor pendorong perekonomian saat ini adalah sektor pemerintah, sehingga K/L diharapkan dapat mengakselerasi realisasi anggarannya untuk memajukan perekonomian. Kanwil dan KPPN diharapkan dapat bersinergi dengan K/L dalam mendorong akselerasi tersebut.
3. Pentingnya peran Kanwil dan KPPN dalam mengawal stimulus konsumsi yang diberikan berupa percepatan dan penguatan subsidi dan bansos untuk masyarakat
4. Realisasi belanja pemerintah pusat perlu diakselerasi, karena baru mencapai 42,32 persen, terutama masih rendahnya belanja barang dan modal. Bagi internal, sebagai satker Kemenkeuyang memiliki belanja modal untuk pengerjaan proyek agar direncanakan dengan baik dan tegas kepada rekanan agar pengerjaan tidak mundur.
5. Upaya Kanwil DJPb Provinsi D.I.Yogyakarta terkait realisasi Belanja Negara dan Program PEN di DIY :

1. Akselerasi Alokasi APBN Penanggulangan Dampak Covid-19: Belanja Kesehatan (Insentif Nakes, Santunan Pasien Covid-19). Social Safety Net (Kartu Prakerja, PKH, BLT Tunai, Bantuan Sembako dll), Stimulus fiskal dalam upaya PEN.
2. Akselerasi Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga khususnya Belanja Barang dan Belanja Modal.
3. Koordinasi Langkah-Langkah Implementasi PMK Nomor 65/PMK.05/2020 PMK 85/PMK.05/2020.
4. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Ultra Mikro Dengan Pemda D.I Yogyakarta

Di era new normal saat ini, diharapkan para pejabat dan pegawai lingkup Kanwil DJPb DIY bisa mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang telah diraih di semester I tahun 2020  dengan tantangan di masa pandemi covid-19 menuju kondisi adaptasi kebiasaan baru di semester II TA 2020. Intimacy dan komunikasi kepada mitra kerja dan stakeholder juga perlu ditingkatkan guna meminimalisir efek kepuasan masyarakat yang menurun akibat pembatasan SPM dan kebijakan anggaran di masa covid-19. Semangat dan komitmen seluruh pegawai di Kanwil dan KPPN untuk tetap menjaga integritas dan profesionalitas di tengah masa pandemi juga terus ditumbuhkan, sehingga target sebagai unit kerja berpredikat WBBM di tahun 2020 ini dapat diraih.

Sleman, 28 Juli 2020

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta mengundang satker pengguna layanan mitra kerja dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dan Sharing Session dengan tema utama “Peningkatan Kualitas Layanan” pada hari Selasa dan Rabu (28 s.d 29 Juli 2020). Acara tersebut digelar sebanyak 3 batch di Aula lantai 3 Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY dengan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Dalam kegiatan tersebut juga dikenalkan aplikasi Sekar Projo (Sistem Komunikasi dan Informasi Perbendaharaan Jogja) kepada para pengelola keuangan satuan kerja, aplikasi tersebut merupakan inovasi untuk memberikan kemudahan bagi para satuan kerja dalam melakukan kosultasi terkait Pelaksanaan APBN di daerah. Dimana dengan aplikasi tersebut konsultasi pelayanan yang diberikan lebih tranparan dan akuntabel karena semua data dan histori konsultasi tersimpan di sistem.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Heru Pudyo Nugroho dalam sambutannya mengatakan bahwa Aplikasi Sekar Projo merupakan upaya nyata dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk terus meningkatkan pelayanan ke stakeholder di tengah masa pandemi dengan tetap mempertahankan integritas dan profesionalisme serta selaras dengan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju unit kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun 2020.

Sementara itu, Nurhidayat, Kabid SKKI dalam paparannya menyampaikan bahwa pembangunan zona integritas yang telah dibangun unit kerja harus mendapatkan pengakuan dari para pemangku kepentingan yang dibuktikan dengan hasil survei yang sangat memuaskan pada indeks Persepsi Anti korupsi dan Indeks Persepsi Pelayanan.

Dalam kesempatan tersebut, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh satker pengguna layanan atas kepercayaannya sehingga Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KeMenPAN-RB di tahun 2019.

“Selanjutnya kepada seluruh peserta FGD agar dapat memberikan evaluasi dan penilaian yang sejujurnya atas kinerja layanan yang telah kami berikan, sebagai upaya peningkatan kualitas layanan publik dan upaya perbaikan dalam rangka menuju penilaian nasional Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani” Pungkas Heru Pudyo Nugroho.

Yogyakarta, 15 Juli 2020

Komitmen yang tinggi untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, dengan harapan laporan keuangan UAKBUN Daerah, UAKKBUN Wilayah dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020  memperoleh dengan opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan “Rapat Koordinasi dan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) TA 2020 Tingkat Wilayah, serta Penyerahan LKKL Award TA 2019 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta” Pada tanggal 15-16 Juli 2020.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi DIY, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan ucapan terima kasih kepada satuan kerja dalam situasi pandemi Covid-19 masih mengawal untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Walaupun acara yang diadakan melalui daring via Zoom Cloud Meeting semoga tidak mengurangi esensi dari acara tersebut.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi DIY juga mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada Kementerian/Lembaga yang telah mendapatkan opini terbaik dari BPK. “Bahwa di tengah masa Pandemi COVID-19 dengan kerja keras yang tidak mudah, pemerintah telah berhasil menyelesaikan LKPP, LKBUN, dan LKKL Tahun 2019 Audited dengan hasil yang sangat menggembirakan,” katanya.

Penghargaan LKKL Award 2019 terbagi menjadi tiga kategori yaitu UAPPAW dengan jumlah SATKER 1 – 3 (satker kecil), UAPPAW dengan jumlah satker 4 – 6 (satker sedang), UAPPAW dengan jumlah satker lebih dari 6 (satker besar) dengan 3 kriteria penilaian diantaranya ketepatan waktu dan kelengkapan laporan, beban kerja, serta kualitas laporan yang meliputi hasil rekon, LRA,LO,LPE, neraca, dan CALK. Dalam acara penghargaan yang diadakan melalui daring dan live di Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY turut hadir para penerima penghargaan di antaranya: Komisaris Besar Polisi Marsono, selaku Kabidkeu Polda DIY menerima Penghargaan Peringkat I Kategori Satker Besar, Monica Dhamayanti  selaku Plt.Kepala Divisi Administrasi Kanwil Jumham menerima penghargaan Peringkat II Kategori Satker Besar dan Peringkat III Kategori Satker Kecil, Tri Wibisono, selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY menerima Penghargaan Peringkat III Kategori Satker Besar, Pradah Dwiatmanta, selaku Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak menerima Penghargaan Peringkat I Kategori Satker Sedang, Agung Iswadi Satker BPTP menerima Penghargaan Peringkat I untuk Satker Kecil. Diharapkan dengan diadakannya penghargaan dapat memberikan motivasi bagi satuan kerja Lingkup Wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam menyusun Laporan Keuangan yang berkualitas di Masa Pandemi Covid-19.

Di akhir sambutannya Kepala Kanwil DJPb DIY, Heru Pudyo Nugroho berpesan agar satuan kerja senantiasa meng-update segala sesuatu yang berhubungan tentang pelaporan di masa pandemi Covid-19 terkait refocusing dan penyesuaian alokasi anggaran serta penyesuaian akun belanja pada masa pandemi Covid-19 demi pelaporan keuangan yang berkualitas.

Sleman, 24 Juli 2020

Dinamika pelaksanaan APBN di DIY semester I tahun 2020 sangat dipengaruhi dinamika kebijakan pemerintah dalam merespon dampak Pandemi Covid-19. Sebagai instrumen fiskal, pemerintah telah sangat responsif memfungsingkan APBN TA 2020 sebagai alat counter cyclical terhadap kinerja perekonomian yang terpukul sebagai akibat pandemi covid-19 dengan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran.  Selama semester I APBN 2020 melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabillitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020  telah dilakukan perubahan postur APBN 2020 sebanyak dua kali guna merespon krisis kesehatan dan krisis sosial ekonomi terdampak pandemi. Pertama, Perpres Nomor 54 Tahun 2020,  Pemerintah melakukan kebijakan perubahan postur dan pelebaran defisit APBN 2020 dari 1,76 persen terhadap PDB menjadi 5,07 persen terhadap PDB. Selanjutnya, melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020, dilakukan perubahan postur kedua dengan pelebaran defisit berubah dari 5,07 persen terhadap PDB menjadi 6,34 persen terhadap PDB.  Pada Perpres Nomor 72 Tahun 2020, Pemerintah melakukan penajaman program penanganan Covid-19 dengan fokus pada: (1) intervensi kesehatan melalui berbagai kegiatan penanganan Covid-19, seperti penyediaan sarpras/alat kesehatan, biaya perawatan, dan insentif/santunan tenaga kesehatan; serta (2) dukungan anggaran dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdiri dari perlindungan sosial, sektoral K/L dan Pemda, insentif usaha, dukungan UMKM, dan pembiayaan korporasi. 

Selain kebijakan dari sisi supply side melalui subsidi bunga/margin pinjaman UMKM, penempatan dana pada Bank Umum untuk restrukturisasi dan ekspansi pembiayaan UMKM, Belanja Imbal Jasa Penjaminan, dari sisi demand side  telah pula dialokasikan belanja dukungan konsumsi berupa bantuan sosial (bansos) maupun subsidi untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan dari risiko sosial ekonomi. Bansos dan subsidi tersebut misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, diskon tarif listrik. Diharapkan, program-program tersebut dapat meringankan beban pelaku usaha maupun masyarakat yang terdampak, sehingga gejolak ekonomi akibat pandemi Covid-19 dapat diredakan dan mempercepat pemulihan perekonomian nasional.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta, Heru Pudyo Nugroho  menyampaikan bahwa realisasi belanja negara di wilayah DIY sampai dengan Semester I 2020 telah mencapai Rp 9,59 triliun (51,63%). Realisasi tersebut meliputi realisasi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 3,77 triliun, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 5,82 triliun.   Heru menerangkan bahwa karena adanya pandemi Covid-19,  prioritas belanja lebih mengarah ke sektor kesehatan, bantuan sosial dan pemulihan ekonomi.

Progress Realisasi Pendapatan dan Belanja Smt I 2020

Realisasi pendapatan negara di DIY, sampai semester I 2020 telah mencapai Rp3,36 triliun atau meningkat 2,3% dibandingkan pada triwulan II tahun 2019.  Kinerja penyerapan belanja pemerintah pusat telah mencapai 38,39 persen atau Rp 3,77 triliun (dari pagu sebesar Rp 9,81 triliun), meliputi realisasi belanja pegawai Rp2,15 triliun (45,77 %), belanja barang Rp 1,25 triliun (33,92 %), belanja modal Rp 359,09 miliar (25,40%) dan belanja bantuan sosial Rp 5,87 miliar (41,72%).  Besarnya penyerapan realisasi belanja bantuan sosial menunjukkan upaya pemerintah dalam melaksanakan program-program jaring pengaman sosial dalam rangka melindungi masyarakat miskin dan rentan dari risiko sosial ekonomi.  Sementara itu realisasi belanja pegawai dan belanja barang hingga Juni 2020 mengalami kontraksi sejalan dengan upaya Pemerintah untuk melakukan refocusing dan efisiensi belanja yang tidak terkait langsung dengan penanganan pandemi Covid-19. Penurunan Belanja Pegawai antara lain dipengaruhi perubahan kebijakan THR mendukung kebijakan belanja untuk penanganan Covid-19 dimana  Pejabat Negara, Eselon  1 & 2, dan pejabat lainnya  sebagaimana yang tercantum dalam PP 24/2020 tidak  menerima THR. Sedangkan penurunan Belanja Barang dipengaruhi oleh kebijakan  pembatasan sosial serta WFH, yang menyebabkan penurunan  realisasi belanja operasional dan perjalanan dinas.  

Realisasi TKDD mencapai Rp 5,18 triliun (66,45%),  terdiri atas Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp 5,45 triliun dan Dana Desa Rp 375,59 miliar.  Dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, penyerapan TKDD mengalami pertumbuhan kurang lebih 8%, dipengaruhi oleh realisasi penyaluran Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan TPG) dan realisasi Dana Desa yang telah mencapai lebih dari 80%. Hal ini karena adanya perubahan skema besaran penyaluran Dana Desa untuk pembayaran BLT. Pada tahun sebelumnya (2019), Dana Desa tahap I disalurkan sebesar 20 persen, tahap II sebesar 40 persen, tahap III sebesar 40 persen. Sedangkan di tahun 2020 pemerintah menetapkan skema besaran tahap I menjadi 40 persen, tahap II sebesar 40 persen, dan tahap III sebesar 20 persen.

Progress Penyaluran Bansos/Subsidi dan BLT

Terkait dukungan perlindungan sosial (bantuan/subsidi),  Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY menyampaikan bahwa di wilayah DIY sampai dengan awal Juli 2020, telah tersalur sebesar Rp326,35 miliar untuk Program Sembako (Reguler dan Covid) dan sebesar Rp355,74 miliar untuk Program Keluarga Harapan (PKH).

Lebih lanjut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY menjelaskan tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari Dana Desa.  Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di perdesaan yang terdampak situasi Virus Corona (Covid-19). 

Realisasi penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II  sebesar Rp375,59 miliar atau 84,51% dari anggaran Dana Desa di DIY yang sebesar Rp444,45 miliar.  Dari realisasi tersebut, penggunaan Dana Desa untuk penyaluran BLT  (s.d Tahap III) tercatat  telah sebesar Rp113,02 miliar  untuk 186.953 KPM.  Adapun mekanisme Pembayaran BLT  meliputi Tunai dan Non Tunai (Tahap I sebanyak 4 Desa,  Tahap II sebanyak 5 Desa, dan Tahap III sebanyak 5 Desa).

Terkait pelaksanaan APBN pada triwulan berikutnya di tahun 2020, beberapa arahan Presiden antara lain : i) Perlunya penyamaan feeling bahwa saat ini kita berada dalam suasana krisis Kesehatan dan krisis ekonomi, sehingga diperlukan Langkah-langka ekstra ordinary yang cepat, efisien, short cut.  ii) Kuncinya ada di pelaksanaan APBN di Triwulan III 2020. Pemerintah dan seluruh otoritas terus berupaya agar keuangan negara tetap  dikelola dengan hati-hati, terukur, dan transparan untuk menjaga agar APBN  tetap kredibel, iii) Sinergi antar K/L dalam meniadakan berbagai hambatan pelaksanaan anggaran seperti simplifikasi Juklak dan Juknis.

Yogyakarta, 7 Juli 2020

Dalam rangka menjaga tegaknya integritas bagi para ASN terutama para pengelola APBN di masa Pandemi Covid-19, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY melaksanakan kegiatan Webinar dengan tema “Menjaga Integritas di Masa Pandemi Covid-19”.

Kegiatan yang diselenggarakan pada Selasa, 7 Juli 2020 pukul 09.00-12.00 WIB mengundang seluruh pengelola APBN lingkup DIY yaitu Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga para Kepala SKPD Pengelola Dana Dekon/TP di Lingkup Provinsi D.I. Yogyakarta, para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia, seluruh Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan DJPb Provinsi DIY dan tentunya masyarakat luas karena Webinar tersebut selain dilaksanakan melalui zoom meeting juga disiarkan melalui kanal Youtube.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY Heru Pudyo Nugroho dalam laporannya selaku penyelenggara menyebutkan alasan diadakannya kegiatan tersebut adalah dalam rangka membangun Island of Integrity. Hal ini selaras dengan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Andin Hadiyanto, dalam sambutannya sebagai Keynote Speech, mengapresiasi seluruh unit di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY yang telah meraih predikat WBK. Selanjutnya Andin menekankan bahwa menjaga integritas tidak bisa sendirian tapi harus pula diikuti oleh instansi lain. Karena itu beliau juga mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY yang berorientasi kepada penegakan integritas bagi ASN terlebih yang terkait dengan pengelolaan APBN di masa Pandemi Covid-19.

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bapak Giri Suprapdiono selaku narasumber menjelaskan penanganan dampak Covid-19 di Indonesia masih lebih baik dibanding beberapa negara di dunia, salah satunya refocusing anggaran yang dialokasikan untuk menangani dampak Covid-19. Kemudian menjelaskan potensi penyelewengan anggaran penanganan Covid-19 sekaligus mengajak jangan sekali-kali berfikir untuk korupsi karena ancamannya sangat berat. Menjawab pertanyaan peserta terkait hukuman mati bagi koruptor, pejabat yang mengaku sudah 15 tahun bergabung di KPK ini menjelaskan bahwa sampai saat ini tidak ada koruptor yang dihukum mati, paling berat hukuman seumur hidup. Namun ancaman hukuman mati dapat diberikan kepada pelaku korupsi atas dana penanganan bencana atau wabah.  

Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Roberth Gonijaya sebagai narasumber berikutnya menjelaskan kebijakan-kebijakan Kementerian Keuangan dalam membiayai penanganan Covid-19 termasuk pengendalian yang dilakukan. Selain itu upaya membangun budaya integritas di Kementerian Keuangan dan pentingnya menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Khusus mengenai integritas dijelaskan bahwa integritas merupakan hal utama yang harus dimiliki oleh setiap individu guna mendukung pencapaian visi dan misi organisasi.

Kegiatan yang diakses oleh 210 kanal zoom dan 1.143 melalui kanal youtube hingga laporan ini diturunkan, diakhiri dengan diskusi yang cukup antusias oleh para peserta.