Yogyakarta, 9 April 2026 - Di tengah dinamika global yang masih berkecamuk, para pemangku kepentingan baik di level nasional maupun regional harus selalu memperkuat sinergi agar terus menghadirkan ketahanan pangan di tengah masyarakat. Kinerja APBN pun dituntut adaptif menghadapi berbagai tekanan ketahanan pangan yang datang dari banyak sisi.

Sinergi tersebut salah satunya terwujud melalui kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2025 pada Kamis (9/4/2026) yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY). Digelar secara daring, kegiatan yang mengangkat tema ketahanan pangan ini dihadiri oleh berbagai stakeholders strategis, mulai dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, Bapperida lingkup DIY hingga akademisi dari berbagai universitas.

Yogyakarta, 7 April 2026 - Sinergi pusat pemerintah pusat dan daerah sangat strategis dalam penentuan pengelolaan keuangan publik agar APBN menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan negara dan daerah kini menjadi instrumen penting dalam mendorong efektivitas belanja serta menjaga stabilitas fiskal secara keseluruhan.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Taukhid saat menyampaikan keynote speech dalam acara "Sharing Session Kebijakan Pengelolaan Uang Negara/Daerah dengan Pemerintah Daerah" di Yogyakarta, Selasa (7/4/2026). Kegiatan yang digelar Direktorat Pengelolaan Kas Negara DJPb itu turut mengundang Badan Pengelola Keuangan dan Aset lingkup provinsi maupun kabupaten/kota di DIY.

Wates, 31 Maret 2026 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) melaksanakan koordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo terkait penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah pada Selasa (31/3/2026) di Kompleks Perkantoran Pemkab Kulon Progo, Wates. Kegiatan ini digelar sebagai wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar APBN menghadirkan manfaat nyata, khususnya bagi masyarakat Kulon Progo.

Yogyakarta, 30 Maret 2026 - Negara terus berupaya mendukung ekonomi daerah dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah melalui APBN. Salah satunya lewat pengembangan UMKM di DIY yang hadir dalam bentuk subsidi bunga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Juli Kestijanti mengatakan penyaluran KUR sampai dengan 28 Februari 2026 sebesar Rp862,56 miliar untuk 15.850 debitur. Kabupaten Sleman mendominasi dalam penyaluran KUR DIY dengan total pembiayaan sebesar Rp277,02 miliar.

Yogyakarta, 30 Maret 2026 - Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada akhir Februari 2026 tetap menunjukkan kinerja kuat yang didukung oleh performa positif APBN. Per 28 Februari 2026, serapan Belanja Negara di DIY tercatat tinggi yakni mencapai Rp2.824,07 miliar (14,60%) dari pagu anggaran. Di sisi lain, Pendapatan Negara juga menunjukkan capaian positif sebesar Rp1.492,10 miliar atau sekitar 13,71% dari target yang ditetapkan.

Yogyakarta, 27 Maret 2026 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menyelenggarakan Rapat Komite Asset and Liability Committee (ALCo) Regional secara daring pada Jumat (27/3/2026). Rapat ini membahas perkembangan perekonomian daerah serta realisasi fiskal hingga 28 Februari 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan kesehatan fiskal daerah.