Yogyakarta, 7 April 2026 - Sinergi pusat pemerintah pusat dan daerah sangat strategis dalam penentuan pengelolaan keuangan publik agar APBN menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan negara dan daerah kini menjadi instrumen penting dalam mendorong efektivitas belanja serta menjaga stabilitas fiskal secara keseluruhan.
Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Taukhid saat menyampaikan keynote speech dalam acara "Sharing Session Kebijakan Pengelolaan Uang Negara/Daerah dengan Pemerintah Daerah" di Yogyakarta, Selasa (7/4/2026). Kegiatan yang digelar Direktorat Pengelolaan Kas Negara DJPb itu turut mengundang Badan Pengelola Keuangan dan Aset lingkup provinsi maupun kabupaten/kota di DIY.
Kepala Kanwil DJPb DIY menyampaikan kegiatan sharing session ini merupakan momentum yang sangat strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan publik. Menurutnya, pengelolaan keuangan negara dan daerah tidak lagi dapat dipandang sebagai proses administratif semata, melainkan sebagai instrumen penting dalam mendorong efektivitas belanja serta menjaga stabilitas fiskal secara keseluruhan.
"Pengelolaan keuangan negara memiliki peran krusial dalam sistem perbendaharaan. Hal ini tercermin dari besarnya porsi pengaturan terkait pengeluaran kas dan pengelolaan risiko kerugian negara. Oleh karena itu, pengelolaan kas yang baik, transparan, dan akuntabel menjadi suatu keharusan," ujar Kepala Kanwil DJPb DIY.
Meski demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi untuk mencapai hal tersebut, mulai dari fragmentasi pengelolaan kas hingga data keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang belum sinkron sepenuhnya yang bisa menimbulkan gangguan pada efektivitas pengelolaan fiskal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem informasi keuangan yang terintegrasi, akurat, dan real-time sehingga seluruh pihak dapat memperoleh gambaran yang sama terkait posisi keuangan, baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sekaligus meminimalisasi potensi kesalahpahaman.
Kepala Kanwil DJPb DIY juga menyebut Yogyakarta sebagai daerah dengan karakteristik fiskal yang unik menunjukkan kinerja yang cukup baik, khususnya dalam kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif tinggi terhadap total pendapatan daerah. Hal ini mencerminkan potensi kemandirian fiskal yang terus berkembang dan perlu terus didorong melalui sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan.
"Melalui forum ini, kami berharap dapat tercipta ruang dialog yang terbuka, pertukaran pengalaman yang konstruktif serta penyelarasan perspektif dalam menghadapi berbagai tantangan pengelolaan keuangan ke depan. Kami juga mendorong partisipasi aktif dari seluruh peserta agar forum ini dapat memberikan manfaat yang optimal," tutur Kepala Kanwil DJPb DIY.
