Yogyakarta, 8 Oktober 2025 - Pengelolaan keuangan negara, dalam hal ini penerimaan dan belanja APBN perlu terus dijaga terutama pada akhir tahun anggaran untuk terus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang disusun secara komprehensif agar bisa melewati kendala-kendala yang muncul.

Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran (LLAT) 2025 yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) bersama KPPN lingkup DIY pada hari Rabu (8/10/2025) di Ruang Rapat Lantai II Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Kegiatan ini menjadi wahana meningkatkan koordinasi dan sinergi serta menyamakan persepsi terkait kebijakan dan batas waktu pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara di akhir tahun anggaran 2025.

Yogyakarta, 1 Oktober 2025 - Negara lewat APBN terus hadir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tak terkecuali dukungan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah agar naik kelas dan bisa bersaing di tingkat nasional maupun global.

Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dukungan itu terwujud dalam bentuk subsidi bunga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Agustus 2025, penyaluran KUR di DIY mencapai Rp3,19 triliun untuk 61.148 debitur.

Yogyakarta, 1 Oktober 2025 - Realisasi APBN di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga akhir Agustus 2025 terus menunjukkan performa prima di tengah ketidakpastian perekonomian global dengan beragam risiko yang masih tinggi. Kinerja APBN terus diakselerasi untuk memperkuat ekonomi DIY sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY (Kanwil DJPb DIY), Agung Yulianta dalam konferensi pers "APBN Kita Regional DIY Realisasi s.d. Agustus 2025" yang digelar di Treasury Learning Center (TLC) Yogyakarta pada Rabu (1/10/2025). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh unsur kantor vertikal Kementerian Keuangan yang ada di DIY.

Yogyakarta, 3 Oktober 2025 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) bekerja sama dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) menyelenggarakan Sosialisasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 18 tentang Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran dan PSAP 19 tentang Pengaturan Bersama pada hari Kamis (25/9/2025) di Aula Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Kegiatan ini digelar dengan tujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, baik lingkup kementerian/lembaga (K/L) maupun pemda agar semakin baik, akuntabel, dan transparan sehingga APBN bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Yogyakarta, 22 September 2025 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menggelar Rapat Asset Liability Committee (ALCo) Regional secara daring dengan agenda pembahasan realisasi hingga 31 Agustus 2025. Rapat rutin bulanan ini diikuti oleh seluruh unsur Kementerian Keuangan Satu di wilayah DIY pada 22 September 2025.

Yogyakarta, 18 September 2025 - Untuk meningkatkan pemahaman satuan kerja (satker) terhadap kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menyelenggarakan kegiatan Forum Diskusi Kamis Pon bertajuk "Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Belanja PNBP yang Optimal dengan Tetap Menjaga Maksimum Pencairan PNBP yang Prudent". Kegiatan ini digelar secara daring pada 18 September 2025.