Yogyakarta, 25 Februari 2026 - Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) mengudara bersama Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1 Yogyakarta dalam program Jogja Menyapa yang mengangkat tema "APBN 2026, Menyukseskan Program Prioritas" pada Rabu (25/2/2026). Pada program yang berlangsung secara live di radio dan juga disiarkan di YouTube tersebut, Kanwil DJPb DIY berkesempatan untuk menyampaikan berbagai realisasi APBN di Yogyakarta dalam menyukseskan program prioritas negara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hadir sebagai narasumber yaitu Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) I Kanwil DJPb DIY, Asri Isbandiyah Hadi dan Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb DIY, Juli Kestijanti yang dipandu oleh host Prima Hapsari. Selain itu, hadir pula secara daring narasumber ketiga yaitu Dr. Y. Sri Susilo Wirodiharjo, M.Si., CIPE selaku Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Sebagai pembuka, Asri Isbandiyah Hadi menjelaskan pemerintah pusat berkomitmen untuk mendorong ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, termasuk DIY melalui APBN yang akan diwujudkan dalam sejumlah program prioritas. Mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, koperasi, dan umkm, program pertahanan semesta serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
"Secara teori, program-program tadi pasti memberikan dampak ekonomi yang luar biasa di daerah. Dan ini menjadi tugas kita semua untuk mengawal program-program pemerintah agar memberikan dampak yang baik," ucap Asri.
Sementara itu, Juli Kestijanti mengatakan dukungan untuk program prioritas pemerintah juga datang dari APBD, dalam hal ini Transfer ke Daerah (TKD). Salah satunya porsi 58,03% Dana Desa yang digunakan untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih.
"Dan kalau di Daerah Istimewa Yogyakarta ini ada Dana Keistimewaan. Di mana Dana Keistimewaan ini hanya ada di DIY. Kalau kita lihat, semua itu kan mendukung pertumbuhan ekonomi DIY yang mencapai 5,94% pada triwulan IV tahun 2025. Dukungan itu bisa kita lihat pada semua indikator pertumbuhan ekonomi, terutama indeks pembangunan manusianya termasuk yang tertinggi kedua di Indonesia," ujar Juli.
Program ini juga mengajak para pendengar dari seluruh penjuru DIY untuk berdiskusi dan melayangkan pertanyaan langsung kepada narasumber. Salah satunya adalah langkah-langkah konkret pemerintah untuk mencegah korupsi anggaran negara tersebut.
"Pemerintah pusat maupun daerah berkomitmen untuk mengawal APBN dengan melakukan pengawasan melalui regulasi ketat dan sistem digital terintegrasi untuk mencegah kebocoran anggaran. Kementerian Keuangan pun telah membangun sistem yang bisa melakukan pemantauan, mulai dari berapa dananya, kemudian programnya apa saja, kegiatannya apa saja sampai dengan di level output-nya apa, itu secara terinci akan terlihat," kata Asri.
Pada akhir acara, para narasumber sepakat bahwa efektivitas APBN sangat bergantung pada ketepatan implementasi dan pengawalan bersama agar benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menggerakkan UMKM, membuka lapangan kerja serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan kolaborasi seluruh pihak, APBN diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
