Yogyakarta, 7 Agustus 2025 - Sekolah Rakyat menjadi salah satu program unggulan khusus pemerintah sebagai sarana pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pendidikan berdasarkan Instruksi Presiden No 8 Tahun 2025. Sekolah gratis dengan konsep sekolah berasrama ini dikhususkan untuk masyarakat kategori miskin dan miskin ekstrem dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang kegiatan belajar mengajarnya telah dimulai secara serentak sejak 14 Juli 2025.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab dan pembinaan pelaksanaan anggaran, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) melakukan koordinasi dan mengikuti perkembangan implementasi program strategis tersebut di wilayah kerjanya. Di wilayah DIY terdapat 2 sekolah rakyat yaitu Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 20 yang berada di kawasan Purwomartani, Sleman dan dikunjungi pada 29 Juli 2025 serta SRMA 19 yang berada di Sonosewu, Kasihan, Bantul dan dikunjungi pada 5 Agustus 2025.

Yogyakarta, 6 Agustus 2025 - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai Regional Chief Economist (RCE) terus berupaya agar APBN menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat serta memperkuat perekonomian regional. Demi mewujudkan hal tersebut, DJPb tak lelah untuk terus melakukan sinergi, kolaborasi serta konsolidasi yang salah satunya terselenggara melalui Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas) Regional Jawa pada tanggal 18–20 Juli 2025 di Kantor Wilayah DJPb Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Yogyakarta, 4 Agustus 2025 - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Agung Yulianta menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah (Rakordal) Triwulan II Tahun 2025 yang mengangkat tema "Penguatan Ketahanan Pangan di DIY melalui Transformasi dan Optimalisasi Lumbung Mataraman" pada 29 Juli 2025. Kegiatan yang digelar di Kompleks Kepatihan Kantor Gubernur DIY itu turut dihadiri Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Yogyakarta, 31 Juli 2025 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) bersama Kemenkeu Satu DIY menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komite IV DPR RI pada Kamis (24/7/2025) di Kantor DPD RI DIY, Umbulharjo, Yogyakarta. Kegiatan yang turut dihadiri pemerintah daerah (pemda) lingkup DIY ini bertujuan untuk menginventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan APBN 2025.

Dalam paparannya di depan Anggota DPD RI, Yashinta Sekarwangi Mega, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta menegaskan pemerintah pusat dan daerah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas belanja negara agar masyarakat bisa merasakan langsung dampak positifnya. Ia juga menekankan bahwa APBN menjadi instrumen penting negara untuk melindungi perekonomian Indonesia dari berbagai dinamika global.

Yogyakarta, 29 Juli 2025 - Pemerintah pusat maupun daerah terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lewat APBN. Tak terkecuali melalui pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dinilai menjadi salah satu upaya mempercepat pembangunan daerah.

Untuk mendorong kolaborasi pemerintah daerah (pemda) dan BLUD untuk mengakses skema pembiayaan yang cerdas dan akuntabel, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pengembangan BLUD Melalui Pembiayaan yang Bersumber dari Pemerintah Pusat” di Aula Lantai III Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman pada 24 Juli 2025. Kegiatan ini mengundang sejumlah pihak mulai dari Baperida DIY, BPKA DIY, Bappeda dan BPKAD di lingkup DIY, RSUD di lingkup DIY, RSJ Grhasia, dan RSK Paru Respira DIY dengan narasumber dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) dan PT Sarana Multi Infrastruktur.

Yogyakarta, 23 Juli 2025 – Penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola keuangan pemerintahan yang baik. Dalam rangka memastikan akurasi, kualitas, dan ketepatan waktu penyampaian atas laporan keuangan yang dihasilkan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tingkat Wilayah Semester I Tahun 2025 secara daring pada Rabu tanggal 23 Juli 2025.